Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus BLBI
Nama Megawati Terselip dalam Surat Dakwaan Kasus BLBI
2018-05-16 07:49:24
 

Ilustrasi. mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri turut disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Surat dakwaan itu tercatat atas nama terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pada surat dakwaan tersebut, Megawati disebut pernah memimpin Sidang Kabinet Terbatas yang turut dihadiri oleh Syafruddin pada 11 Februari 2004. Turut juga hadir adalah Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Penuntut umum mengatakan, pada Ratas tersebut, Syafruddin sempat melapor kepada Megawati terkait adanya permasalahan utang dari Sjamsul Nursalim selaku pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

Bank milik Sjamsul adalah salah satu penerima BLBI. Namun ia bermasalah dalam membayar kewajiban membayar utang tersebut. Poin yang menjadi masalah adalah terkait piutang berupa pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sebab, piutang yang diklaim lancar oleh Sjamsul ternyata tergolong macet.

Hal tersebut yang kemudian dilaporkan Syafruddin kepada Megawati.

"Terkait utang petambak besarnya adalah Rp 3,9 triliun. Utang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp 1,1 triliun dan sisanya Rp 2,8 triliun diusulkan untuk di-write off (dihapusbukukan)," kata jaksa membacakan surat dakwaan Syafruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5).

Selain itu, Syafruddin juga menyampaikan mengenai kemungkinan untuk dilakukan penghapusan pembukuan di BPPN. Namun ia tidak melaporkan adanya mispresentasi Sjamsul terkait piutang petambak yang macet kepada BPPN.



Megawati Soekarnoputri di Wisma Kinasih


Megawati Soekarnoputri di Wisma Kinasih. (Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan)

Namun dalam dakwaan tidak dijelaskan bagaimana respons Megawati atas pelaporan itu. Bahkan Ratas itu disebut tidak memberikan kesimpulan apa-apa.

"Bahwa atas laporan terdakwa tersebut, kesimpulan Ratas tidak memberikan keputusan dan tidak mengeluarkan penetapan terkait dengan utang petambak," kata jaksa.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tidak bisa langsung dihubungkan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Meski Megawati yang menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Jokowi meminta keputusan Megawati tersebut dipisahkan dengan kasus BLBI.

"Bedakan. yang paling penting, bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Ya, keputusan Presiden, peraturan Presiden, instruksi Presiden, itu adalah sebuah kebijakan. Itu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pelaksanaan itu wilayah yang berbeda lagi, tapi detail itu tanyakan ke KPK," kata Jokowi.

Sementara, KPK menetapkan Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sebagai tersangka kasus BLBI. Safrudin diduga korupsi terkait penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim, obligor BLBI Bank BDNI.

BLBI adalah skema bantuan berupa pinjaman dana yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998.

Skema dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF. Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga ratusan triliun untuk 48 bank guna mengatasi krisis tersebut.

Namun negara kemudian dinyatakan merugi hingga sebesar Rp 138,4 triliun karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan. Terkait dugaan penyimpangan dana tersebut, sejumlah obligor kemudian diproses hukum oleh Kejaksaan Agung.

Tapi Kejaksaan menghentikan pengusutan hukum itu. Dasarnya adalah adanya SKL yang diterbitkan BPPN berdasarkan Inpres Megawati

Inpres itu adalah pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham.(kumparan/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Kasus BLBI
 
  Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bisa Berstatus DPO
  Kekayaan Oligarki Taipan Itu Hasil Menjarah Uang Bangsa Indonesia
  KPK Akhirnya Tetapkan Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus SKL BLBI
  Aktivis AMPUH: 2 Tersangka Kasus BLBI Lecehkan Surat Edaran MA, Hakim Harus Tolak Praperadilan
  Mahasiswa Bersama Gerakan HMS Geruduk BI dan BCA Tuntut Penyelesaian Skandal BLBI serta Century Gate
 
ads

  Berita Utama
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

 

  Berita Terkini
 
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta

PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara

Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019

Citra Kirana Merasa Lebih Tenang Setelah Berhijab

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2