Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pasar
Mengapa Tersangka Korupsi Proyek Pasar Baka Samarinda Tidak Ditahan?
2019-01-10 06:46:03
 

Ilustrasi. Gedung Kejaksaan Negeri Samarinda.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan korupsi kasus proyek pembangunan Pasar Baka di Samarinda Seberang tahun anggaran 2014 - 2015 senilai Rp 15 milyar, dengan kerugian negara diduga berkisar diatas Rp 1 milyar, hingga kini para tersangka tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda yang menjadi pertanyaan.

Dengan tidak ditahan 3 orang tersangka dalam dugaan korupsi proyek Pasar Baka Samarinda Seberang sehingga membuat pertanyaan masyarakat, apakah tidak ditahannya para tersangka tersebut ada kaitannya dengan munculnya Walikota Samarinda H. Sahari Jaang dan Sekertaris Daerah Kota Samarinda Sugeng, di Kejaksaan Negeri Samarinda, Rabu (26/12) yang lalu.

Sekertaris Jenderal LSM KPK Tipikor Kalimantan Timut, Ones Joong menilai akan suatu hal yang menyangkut korupsi seharusnya ditahan. Tidak ditahannya tersangka diatur dalam KUHAP adanya penangguhan penahanan, jadi tidak serta merta dengan kewenangan atau power yang dimiliki oleh pejabat atau Sekot yang bisa intervensi dengan surat jaminan, iya tidak seperti itu, terangnya.

"Namun, hal tersebut tergantung kewenangan mutlak dari kejaksaan, kalau kita semua sepakat untuk berantas korupsi iya ditahan saja tersangjanya," ujar Ones Joong, Kamis (10/1).

"Informasi terkait rencana renofasi kantor kejaksaan oleh Walikota Samarinda disertai sebelumnya ada surat jaminan meminta tidak ditahannya Sulaiman Sade mantan Kepala Dinas Pasar oleh Sekertaris kota Samarinda maka diduga ada permainan," tegas Ones Joong selaku Sekjen KPK Tipikor Kaltim.

Sementara, Informasi yang berhasil dihimpun pewarta BeritaHUKUM.com dilingkup Kejaksaan Negeri Samarinda, yang mana kedatangan Walikota H. Sahari Jaang dan Sugeng Sekot Samarinda di Kejaksaan Negeri Samarinda terkait Bantuan Pemkot Samarinda untuk renovasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.

Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nanang Ibrahim, SH melalui Kasi Pidsus Kejari Samarinda Yohansen Silitonga, SH ketika dikonfirmasi pada, Selasa (8/1) terkait kedatangan Walikota dan Sekot Samarinda mengatakan bahwa, tidak ada konpensasi terkait tidak ditahannya tersangka KPA, PPTK dan kontraktor dalam kasus korupsi proyek pasar Baka dengan kedatangan tersebut.

"Tidak ada kaitannya dengan tidak ditahannya tersangka PA, PPTK dan Kontraktor proyek pasar Baka dengan rencana renovasi gedung Kejari oleh Pemkot Samarinda, karena Pemkot Samarinda melihat keterbatasan anggaran Kejaksaan untuk renovasi, sehingga walikota membantu namun belum tau berapa anggarannya karena DIPA belum keluar," ujar Yohansen.

Dikatakan Yohansen bahwa terkait tersangka PA proyek pasar Baka Sulaiman Sade yang tidak ditahan karena ada Surat Jaminan tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dari Sekertaris Daerah kota Samarinda ditanda tangani Sugeng Purnomo pada tanggal 3 Desember 2018, dasar dan pertimbangan tersebut sehingga penyidik tidak melakukan penahaban, pungkas Yohansen.

"Penyidikan jalan tersebut dan diperkirakan ada tersangka lain, penyidikan tetap berjalan sampai pada sidang di Pengadilan nanti," ujar Yohansen.

Untuk diketahui bahwa dari gelar perkara yang dilakukan Tim Penyidik pada Rabu (28/11) lalu, sementara menetapkan tersangka PA, PPTK dan Kontraktor proyek yang diduga kuat terlibat langsung dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Baka di Samarinda Seberang yang merugikan keuangan negara diatas Rp 1 milyar lebih.

Para tersangka sebagaimana di jerat dan diancam pidana Primer Pasal 2 ayat (1) dan Subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2