JAKARTA, Berita HUKUM - Terkoneknya jalan tol Trans Jawa dari Merak sampai Surabaya (meski sebagian masih bersifat fungsional) telah mendatangkan suka cita bagi para pemudik Lebaran 2018 beberapa bulan yang lalu. Kemacetan dan kepadatan yang masih terjadi masih dalam ambang kewajaran, mengingat volume kendaraan yang meningkat.

Mudik yang sebelumnya harus ditempuh berjam-jam bahkan berhari-hari, kini tinggallah cerita masa lalu. Bahkan ke depan manakala semua ruas jalan tol sudah operasional, waktu tempuhnya akan lebih cepat lagi.

Namun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono SE mengungkapkan bahwa, "tidak pernah dipikirkan dampak negative terhadap masyarakat yang memiliki aktivitas di jalan Daendles seperti usahawan dan pegiat ekonomi kerakyatan di sepanjang Jalan "Daendels". Mereka tidak lagi kecipratan rezeki tahunan dari arus mudik. Ataupun aktivitas tranportasi sehari hari yang melalui jalan raya di sepanjang Pantura," ujar Poyuono, Kamis (6/12).

Data Kajian oleh Bank Indonesia perwakilan Cirebon menunjukkan bahwasanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, semenjak dibukanya ruas jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali), beberapa bidang usaha pada Jalur Pantura telah mengalami penurunan bahkan kebangkrutan.

Misalnya saja, hampir 70% restoran tutup, hampir 30% warung kecil mengalami penurunan pendapatan, dan 70% SPBU mengalami penurunan omzet dan dampaknya adalah terjadi banyak PHK serta pengangguran serta peningkatan kemiskinan masyarakat di jalur pantura.

Dan akan juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dijalur Pantura yang melewati provinsi Jawa Tengah ,Jawa Timur manakala jalan tol Trans Jawa telah beroperasi secara penuh.

Maka, lanjut Poyuono dengan munculnya jalan tol Trans Jawa, akan terjadi perubahan pola pertumbuhan kawasan, baik secara alami maupun terpaksa. Bangkrutnya beberapa bidang usaha sepanjang jalur Pantura.

"Untuk catatan pembangunan jalan tol trans java lebih banyak saat ini dibangun dan dikelola oleh perusahaan Asing dan swasta nasional serta BUMN yang memiliki penguasaan penuh selama puluhan tahun untuk memungut biaya tariff tol yang tentu saja tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Pantura," jelas Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.

"Begitu juga terkait pemberian izin usaha di area jalan tol trans java untuk mendirikan usaha rest area sebagai salah satu pemasukan usaha pengelolaan jalan tol , juga di kuasai oleh pengelola jalan tol," ujarnya.

Sehingga, kemudian hari kawasan sekitar akses jalan tol akan mudah dikuasai para pemodal skala besar yang sudah barang tentu bermotifkan keuntungan.

"Keuntungan para pemodal rest area terjadi dimana Pemakai jalan tol tidak bisa sembarangan berhenti, kecuali darurat. atau keluar dari jalan tol (outramp) yang terdekat, Mereka hanya diperbolehkan berhenti di area istirahat (rest area) yang jadi usaha bisnis bagai pemodal besar dan bukan pengusaha pengusaha kecil menengah yang ada di jalur pantura selama ini," paparnya.

Berbeda Koridor jalan raya /jalan Negara di Pantura meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Koridor ini selama beberapa dekade telah tumbuh perekonomian masyarakat dengan sangat pesat dengan berporoskan Jalan "Daendels"

Untuk itulah guna menyikapi kebangkrutan dan kehancuran ekonomi masyarakat Koridor jalan raya /jalan Negara di Pantura meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akibat dampak buruk bagi perekonomian masyarakat,

Poyuono juga menyampaikan, maka Prabowo -Sandiaga dalam seratus hari pemerintahannya akan menjadikan masalah penanggulangan dan ancaman kebangkrutan ekonomi masyarakat di koridor jalan raya/jalan Negara di koridor jalan raya /jalan Negara di Pantura meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi prioritas utama.

"Pertama dengan melakukan kebijakan terhadap perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW yang diperbaharui seyogianya mengubah pola perkembangan linier menjadi terpusat (nucleated)," urainya.

Pusat pertumbuhan ini, atau juga sering dikenal sebagai growth center, dibuat dengan mempertimbangkan akses keluar dan masuk jalan tol trans jawa.

Selain itu, Pusat pertumbuhan di kota-kota koridor pantura yang direncanakan harus bersifat mixed use (bauran), artinya semua kegiatan ekonomi masyarakat, baik kecil, menengah, maupun besar harus dapat terakomodasi.

"Demikian juga apabila pusat pertumbuhan dimaksud diperuntukkan bagi kawasan industri, semua skala industri harus terakomodasi. Selain kawasan bisnis dan industri, harus pula direncanakan kawasan permukiman yang juga bersifat bauran, untuk berbagai derajat ekonomi masyarakat," lanjutnya.

Lalu kemudian, tukas Poyuono, yang Kedua akan lebih memfokuskan pembukaan dan pelebaran jalan jalan Negara di koridor pantura dengan kualitas jalan yang lebih baik ,lebar sehingga mengurai kemacetan serta memiliki penerangan yang baik sehingga akan jauh lebih aman bagi penguna jalan koridor pantura.

Hingga akan menarik bagi penguna jalan untuk lebih memilih jalan melalui jalan koridor pantura dibandingkan jalan tol trans Java yang harga tarifnya sangat mahal dan tidak banyak memberikan efek penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat yang selama ini melakukan usaha bisnis di koridor Pantura.

Lalu, yang Ketiga mengeluarkan peraturan dipusat untuk Pemerintah daerah yang harus menjaga jangan sampai kawasan sekitar akses jalan tol jangan sampai telanjur dikuasai oleh para pemodal skala besar yang sudah barang tentu bermotifkan keuntungan.

"Jalan tol trans jawa seyogianya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara adil untuk meraih kemakmuran," pungkas Poyuono.(bh/mnd)