Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BPJS
Menaikkan Iuran BPJS Melawan Logika Sosial
2019-09-07 06:27:41
 

Fadli Zon saat menjadi Pembicara Kunci dalam Peluncuran & Bedah Buku BPJS Kesehatan Dalam Pusaran Kekuasaan karya Said Iqbal & Kahar S. Cahyono di Ruang KK 1, Gedung Nusantara.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan telah menegasikan fungsi sosial yang mesti diemban lembaga BPJS Kesehatan. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak harus dibebankan kepada masyarakat. Negara harus mempertimbangan kemampuan warganya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai, rencana menaikkan iuran melawan logika unsur jaminan sosial.

"Merujuk pada perhitungan awal pendirian BPJS, premi yang dibayarkan memang tidak akan pernah mencukupi pembiayaan. Di sinilah letak kesalahan kita meletakkan BPJS seolah perusahaan asuransi murni. Negara mestinya mendudukkan sistem jaminan sosial sebagai instrumen dari produktivitas warganya," tandas Fadli saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku karya Said Iqbal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Fadli menilai, buku berjudul "BPJS Kesehatan Dalam Pusaran Kekuasaan" yang ditulis Said Iqbal dan Kahar S Cahyono itu merupakan filosofi perjuangan kaum buruh. Menurutnya, premis pokok dalam jaminana sosial adalah tidak ada keadilan sosial tanpa sistem jaminan sosial. konstitusi sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh layanan kesehatan.

"Ini kalimat imperatif bahwa siapa pun yang berkuasa di Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi. Berangkat dari premis ini, setiap persoalan yang berkait dengan BPJS Kesehatan tak bisa langsung dilarikan ke logika rezim aktuaria kesehatan. Sebab BPJS bukanlah asuransi murni tapi sistem jaminan sosial. Karena BPJS instrumen jaminan sosial oleh negara, maka negara mestinya mempertimbangkan kemampuan warga dalam membayar iuran," papar Fadli.

Membebankan premi yang dibayarkan warga, lanjut politisi Partai Gerindra itu, bisa merusak banyak hal, mulai sistem pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja, dan lain-lain. Masalah pokok jaminan sosial justru terletak pada rendahnya anggaran kesehatan. Dari Rp 2.200 triliun pada APBN 2018, anggaran kesehatan masih sekitar Rp 100 triliun.

Ditegaskan kembali, usulan kenaikan iuran BPJS sebagai cara untuk mengatasi defisit sesungguhnya sangat ironis. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan iuran, di sisi lain ada defisit, tapi BPJS telah lebih dulu mengurangi manfaat atau tanggungan berupa obat-obatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. "Ini adalah bentuk penyelenggaraan jaminan sosial yang buruk. Perlu evaluasi menyangkut kelembagaan, keorganisasian, SDM, dan sejauh mana sistem dalam BPJS itu berjalan transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Fadli lalu mengungkap defisit yang dialami BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Pada 2018 total klaim yang harus dibayar BPJS Rp 24,8 triliun, naik 13,21 persen dari Rp 21,27 triliun pada 2017. Defisit yang dialami BPJS sejak tahun pertama saja sekitar Rp 3,3 triliun di 2014. Lalu Rp 5,7 triliun di 2015, Rp 9,7 triliun di 2016, Rp 9,75 triliun di 2017, dan Rp 10,8 triliun di 2018.(mh/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi IX Segera Panggil Pihak Terkait
  Legislator Kritik Pemerintah yang Tetap Saja Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
  Komisi IX Konsisten Minta Iuran BPJS Tidak Naik
  Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS
  Jumlah ASN Penguji UU BPJS Bertambah
 
ads1

  Berita Utama
PMJ Tangkap 11 Tersangka Curanmor dari 3 Kelompok, 9 Pelaku Ditembus Timah Panas

Ingat!! Awal Februari 2020, Tilang Elektronik Resmi Berlaku bagi Pengendara Motor di Jakarta

Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta

Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua MPR RI Ajak Semua Elemen Bangsa Jihad Melawan Narkoba

PMJ Tangkap 11 Tersangka Curanmor dari 3 Kelompok, 9 Pelaku Ditembus Timah Panas

Ingat!! Awal Februari 2020, Tilang Elektronik Resmi Berlaku bagi Pengendara Motor di Jakarta

Virus Corona: Ratusan Warga Asing Dievakuasi dari Wuhan, TNI AU Siapkan 3 Pesawat

Kedutaan Amerika Serikat di Baghdad Kena Hantam Tiga Roket

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2