Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Perlindungan Data Pribadi
Masyarakat Harus Paham Ancaman Data Pribadi
2019-07-03 16:25:06
 

Ilustrasi. [INFOGRAFIS] Tuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai bahwa masyarakat Indonesia hari ini belum menyadari pentingnya data pribadi yang mereka miliki. Ditambah lagi maraknya transaksi digital yang harus mencantumkan nomor handphone pemilik untuk memudahkan proses tersebut juga dianggapnya tidak memiliki kaidah perlindungan data pribadi.

Hal ini ia utarakan ketika menjadi narasumber dalam acara Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7). Sukamta mendesak negara untuk hadir dalam rangka melindungi data pribadi warganya termasuk membuat aturan mengenai hal tersebut serta mensosialisasikan agar masyarakat menjadi aware untuk melindungi data mereka.

"Jadi ini punya dampak yang sangat serius. Negara sudah minta sekarang seluruh pengguna media kartu telepon harus didaftarkan, maka sebetulnya kewajiban negara melindungi warganya. Negara mewajibkan setiap warga negara punya KTP, punya NIK mendaftarkan dirinya kepada negara, maka negara punya kewajiban untuk melindungi data warganya," tutur Sukamta.

Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan bahwa fenomena ini berlaku untuk semua kalangan termasuk para pejabat negara yang seharusnya sangat menjaga akses pribadinya sebab jabatan mereka sangat rawan ancaman. Ia juga meminta agar masyarakat tidak sembarangan bertukar nomor handphone karena dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri.

"Jadi urusan data online ini merugikan orang secara secara ekonomi, karena begitu datanya terekspos sekarang di media digital, orang sekarang kalau mau cari kerja, orang kalau mau buat transaksi, orang mau partnership tidak perlu cari jejak offline, nggak perlu buat data riwayat hidup macam-macam, di-tracking saja jejak digitalnya sudah ketahuan semua, bayangkan," jelas Sukamta.

Politisi dapil Yogyakarta ini secara khusus mendesak pemerintah untuk segera membahas RUU PDP bersama DPR sebelum masa periode 2014-2019 berakhir. Menurutnya data pribadi masyarakat sangat penting untuk dilindungi sebab media online tidak memiliki batasan akses.(er/es/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Perlindungan Data Pribadi
 
  RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Mandek di Pemerintah
  Masyarakat Harus Paham Ancaman Data Pribadi
  Ombudsman Desak Pemerintah Buat Aturan Perlindungan Data Pribadi
  Penyalahgunaan NIK dan KK, Pemerintah Harus Tanggung Jawab
  Registrasi Kartu SIM, Harus Ada Jaminan Data Seluler Masyarakat Tidak Disalahgunakan
 
ads

  Berita Utama
MPR Sepakat Perlunya Haluan Negara

Terungkap! Tanah Rencana Ibu Kota Baru RI Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto

Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

 

  Berita Terkini
 
Airlangga Hartarto Dinilai Tak Layak Lagi Jadi Ketum Golkar

Seperti Arjuna, Ketua PN Jakpus Dr Yanto: Raja atau Pemimpin Harus Memiliki 8 Sifat Alam

Buka FKSPK DPR, Ketua DPR Apresiasi Sinergi DPR - Wartawan Parlemen

Road Family Gathering PN Jakpus di Yogyakarta agar Sehat Jasmani dan Rohani

Jokowi Masuk Perangkap Revisi UU KPK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2