BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Dua Pesawat Tempur Ukraina Ditembak Jatuh
UKRAINA, Berita HUKUM - Pihak berwenang Ukraina mengatakan pemberontak pro-Rusia menembak jatuh dua

Chris Komari: Kita Dengan TEGAS, Menolak FRAUDULENT ELECTION...!!!
Oleh: Chris Komari
Aktivis/P

Panglima TNI Buka Puasa Bersama 2.000 Anak Yatim se-Jabodetabek
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi para Pejabat Mabes TNI men

Direksi PTPN I Aceh Gelar Safari Ramadhan ke Kebun dan Unit
ACEH, Berita HUKUM - Direksi PT. Perkebunan Nusantara I Aceh melaksanakan Safari Ramadhan, acara yan

Pesawat Penumpang Jatuh di Taiwan, 40 Tewas
TAIWAN, Berita HUKUM - Sedikitnya 40 orang diyakini tewas ketika pesawat maskapai berbiaya murah Tra

KPU: Prabowo - Hatta Raih 62.576.444 Suara, Jokowi - Jusuf Kalla 70.997.833 Suara
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 201

Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
JAKARTA, Berita HUKUM - MarkasTim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan penduk

'Creology Week 2014' Pers Mahasiswa Unila Bertabur Kegiatan
BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Sejumlah kegiatan bergengsi digelar Pers Mahasiswa Pilar Ekonomi Univ

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Dua Pesawat Tempur Ukraina Ditembak Jatuh
Chris Komari: Kita Dengan TEGAS, Menolak FRAUDULENT ELECTION...!!!
Panglima TNI Buka Puasa Bersama 2.000 Anak Yatim se-Jabodetabek
Direksi PTPN I Aceh Gelar Safari Ramadhan ke Kebun dan Unit
Pesawat Penumpang Jatuh di Taiwan, 40 Tewas
KPU: Prabowo - Hatta Raih 62.576.444 Suara, Jokowi - Jusuf Kalla 70.997.833 Suara

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil
Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com