BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Inilah Hasil Reformasi Sejumlah Instansi Pemerintah
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah pimpinan instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemer

Komisi III Loloskan Empat Hakim Agung
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pleno Komisi III DPR RI akhirnya memilih empat Hakim Agung dari lima k

Tanpa Didampingi Pengacara, Urip Tri Gunawan Ajukan PK
JAKARTA, Berita HUKUM - Terpidana kasus korupsi penerima suap dalam perkara BLBI, Urip Tri Gunawan,

Yusuf Islam akan Gelar Konser di Amerika Serikat
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Penyanyi dan musisi Cat Stevens atau Yusuf Islam dijadwalkan akan ta

Pengguna Apple Protes iOS Terbaru
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Para pengguna iPhone dan iPad menggunakan media sosial untuk mengung

Pemohon Tidak Hadir, MK Nyatakan Permohonan Uji UU Advokat Gugur
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Pengujian Undang-Undang Advok

Warga Tolak Pembangunan MCK Plus di Kota Langsa
ACEH, Berita HUKUM - Puluhan warga Perumahan BTN Seriget Gampoeng Serambi Indah, kecamatan Langsa Ba

Warga Skotlandia 'Deg-degan Menantikan Hasil' Referendum
SKOTLANDIA, Berita HUKUM - Setelah 307 tahun di bawah Britania Raya, Skotlandia mendatangi tempat-te

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Inilah Hasil Reformasi Sejumlah Instansi Pemerintah
Komisi III Loloskan Empat Hakim Agung
Tanpa Didampingi Pengacara, Urip Tri Gunawan Ajukan PK
Yusuf Islam akan Gelar Konser di Amerika Serikat
Pengguna Apple Protes iOS Terbaru
Pemohon Tidak Hadir, MK Nyatakan Permohonan Uji UU Advokat Gugur

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Lembaga Sandi Negara Benahi Sistem Pemulihan Aset Negara Berbasis Digital
Kementerian Lingkungan Didemo, PT Baramulti Tbk dan Tata Group Merusak Lingkungan
NCID: Jangan Lupa, yang Mengusulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD adalah Menterinya SBY
Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung
Sambut HUT ke 69 Tahun TNI akan Pamerkan Alutsista Baru
Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com