Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Revitalisasi Pasar Tradisional Mendesak Dilakukan
JAKARTA, Berita HUKUM - Revitalisasi pasar tradisional di sejumlah daerah, memang, sudah medesak dil

RI dan Thailand Tandatangani Kerjasama Pertahanan untuk Hadapi Keamanan Global
JAKARTA, Berita HUKUM - Menhan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon dan Menhan RI Ryamizard Ryacudu,ta

Panglima TNI Beri Pengarahan 2.116 Prajurit TNI di Medan
MEDAN, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ib

Saudi Bangun Hotel Terbesar di Dunia untuk Jamaah Haji
MEKKAH, Berita HUKUM - Arab Saudi tengah membangun hotel terbesar di dunia, Abraj Kudai, seluas 60.0

Nelly Ibunda Vicky Prasetyo Menuntut Eva Atas Pencemaran Nama Baiknya
JAKARTA, Berita HUKUM - Ibunda Vicky Prasetyo Bunda Nelly melaporkan mantan kekasih putranya ke Polr

Seribu Rudal Antitank AS Dikirim ke Irak
BAGHDAD, Berita HUKUM - Militer Amerika Serikat mengatakan mengirimkan seribu rudal antitank untuk p

Politisi PDIP: Sudirman Said Ikut Menikmati Petral
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh antara Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Presiden Susilo Bambang

Korut Klaim Sanggup Ciptakan Hulu Ledak Nuklir untuk Rudal
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Korea Utara mengklaim dapat membuat hulu ledak nuklir yang cukup kecil u

   

  Berita Terkini >>
   
Revitalisasi Pasar Tradisional Mendesak Dilakukan
RI dan Thailand Tandatangani Kerjasama Pertahanan untuk Hadapi Keamanan Global
Panglima TNI Beri Pengarahan 2.116 Prajurit TNI di Medan
Saudi Bangun Hotel Terbesar di Dunia untuk Jamaah Haji
Nelly Ibunda Vicky Prasetyo Menuntut Eva Atas Pencemaran Nama Baiknya
Seribu Rudal Antitank AS Dikirim ke Irak

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Politisi PDIP: Sudirman Said Ikut Menikmati Petral
Pansel KPK Semua Perempuan, Abdullah Hehamahua: Innalillahi wainna ilaihiraji’un. Kiamat Sudah Makin Dekat!
Pemko Langsa Halau Para Pengungsi Rohingya di Perbatasan Aceh Timur
Harkitnas, Mahasiswa Berbagai Elemen Aksi Demo Didepan Istana Negara Jakarta
Pukul Boy Sandi, Debt Collector Terancam Masuk Bui
Sarjana dan Ijazah Palsu

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com