Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 264 ribu ekor sapi dari Australia pad

YouTube Didesak Cabut Lagu John Lennon
LOS ANGELES, Berita HUKUM - Irving Azoff, seorang taipan industri musik global, berupaya menarik lag

106 Pati TNI Terima Bintang Kehormatan
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 106 Perwira Tinggi (Pati) TNI menerima Bintang Kehormatan yang dise

Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai isu pe

Presiden Lantik Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Franky Sibarani sebagai Kepala Badan

Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Turun Lagi
ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Harga jual minyak BBM kepada rakyat di Indonesia baru saja naik dan menga

Panglima TNI Terima Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Aspers Panglima TNI Laksda

Aceh Besar Siap Jadi Tuan Rumah Jumbara PMI Tahun 2018
ACEH Besar, Berita HUKUM - Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Besar menyatakan kes

   

  Berita Terkini >>
   
Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak
YouTube Didesak Cabut Lagu John Lennon
106 Pati TNI Terima Bintang Kehormatan
Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja
Presiden Lantik Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid
Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Turun Lagi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja
Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Turun Lagi
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com