BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Jaksa Agung: Pemulihan Aset Negara Sejajar dengan Pemberantasan Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan pemulihan aset negara sejajar nilainya

Ahli: Putusan Arbitrase Jangan Mudah Dibatalkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pengusaha luar negeri memandang Indonesia sebagai unfriendly country un

DPR Dukung Kemenpora Selesaikan Masalah Stadion Lebak Bulus
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merobohkan Stadion Lebak Bulus, di

Din Buka Jambore Nasional HW PTM 2014 di Solo
SURAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh perguruan tinggi dan sekolah tinggi Muhammadiyah, agar menghidupka

Demo Menolak FPI di Samarinda Diserang Kelompok Orang Yang Tak Dikenal
SAMARINDA, Berita HUKUM - Aksi demo simpatik gabungan Pemuda Kalimantan Timur Bersatu (PKTB) menolak

Presiden SBY Letakan Batu Pertama Pusat Budaya Indonesia Di Timor Leste
DILI, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan peletakan batu pertama pemba

Melodi Led Zeppelin Dianggap Terbaik
LONDON, Berita HUKUM - Tembang Karya Led Zeppelin berjudul Whole Lotta Love terpilih sebagai lagu de

Gencatan Senjata Israel-Palestina Berlaku
PALESTINA, Berita HUKUM - Gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan kelompok-kelompok milita

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Jaksa Agung: Pemulihan Aset Negara Sejajar dengan Pemberantasan Korupsi
Ahli: Putusan Arbitrase Jangan Mudah Dibatalkan
DPR Dukung Kemenpora Selesaikan Masalah Stadion Lebak Bulus
Din Buka Jambore Nasional HW PTM 2014 di Solo
Demo Menolak FPI di Samarinda Diserang Kelompok Orang Yang Tak Dikenal
Presiden SBY Letakan Batu Pertama Pusat Budaya Indonesia Di Timor Leste

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Jaksa Agung: Pemulihan Aset Negara Sejajar dengan Pemberantasan Korupsi
Gerindra Tolak Kriminalisasi Logo Garuda Merah
Pemuda Kaltim Bersatu Ancam Turunkan Massa Demo Tolak Kedatangan Ketua FPI
M Taufik: Koalisi Merah Putih Tetap Solid
Ketua MK: Tiada Independensi, Pengadilan Mudah Dipengaruhi
Gabungan Pemuda Kaltim Bersatu Tolak Ketua FPI Habib Riziq di Samarinda

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com