Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Serangan Militan Islam Menewaskan 26 Orang di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Setidak-tidaknya 26 orang, sebagian besar di antaranya tentara, terbunuh dalam

Serangan Bom atas Masjid Syiah Pakistan, Lebih 61 Tewas
PAKISTAN, Berita HUKUM - Sedikitnya 61 orang tewas dalam serangan bom besar di sebuah masjid umat Sy

Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta membuat kebijakan yang bisa mendorong kaum perempuan untu

Kemenpora Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H
JAKARTA, Berita HUKUM - Menpora Imam Nahrawi bersama jajaran Eselon I dan II di Kementerian Pemuda d

Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) mencatat kenaikan laba bersih sebesar Rp1

Tiga Menteri Sepakati Kemudahan Izin Usaha Mikro Kecil
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Me

Pemburu Harta Karun Temukan Emas Batangan Ratusan Miliar
FLORIDA, Berita HUKUM - Seorang pemburu harta karun yang menemukan emas batangan dari reruntuhan kap

Antri Eksekusi Mati, Napi Nigeria Ini Masih Aktif Transaksi Narkoba
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaringan narkotika yang dikendalikan dari balik penjara masih marak. Silvest

   

  Berita Terkini >>
   
Serangan Militan Islam Menewaskan 26 Orang di Sinai
Serangan Bom atas Masjid Syiah Pakistan, Lebih 61 Tewas
Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
Kemenpora Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H
Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
Tiga Menteri Sepakati Kemudahan Izin Usaha Mikro Kecil

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
Adian Husaini: 'Tersenyumlah Pak Prabowo, Anda Telah Menang'
Cara Unik Masyarakat Dukung KPK
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com