Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Peluncurkan Buku 'TNI dan Air Asia QZ-8501' dan Peresmian Museum Media Penerangan TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal Moeldoko meluncurkan buku "TNI dan AirAsia QZ-8501: Ha

Duo Serigala: Semuanya Asli ini, Belum Ada yang di Operasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Artis Pamela Safitri dan Ovi Sovianti, personel grup dangdut Duo Serigala ya

Legislator Sepakat Stop Kirim PRT ke Timur Tengah
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR Hamid Noor Yasin menyatakan sepakat penghentian pengir

Panglima TNI Resmikan Museum Media Penerangan TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Ade Su

KPK Luncurkan Zona Sahabat Pemberani di Taman Pintar Yogyakarta
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan berbagai upaya menumbu

Menyingkap Tabir Pendidikan, Film Jangan Tutup Sekolah Kami
JAKARTA, Berita HUKUM - Film dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami diproduksi oleh tiga sineas muda y

Organisasi Baru Kemenko Polhukam, Jumlah Deputi Tetap 7, Staf Ahli Berkurang Jadi 5
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja

Pimpinan Pusat Mengeluarkan Maklumat Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 1436 H
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Maklumat awal Ramadhan, Syawal,

   

  Berita Terkini >>
   
Peluncurkan Buku 'TNI dan Air Asia QZ-8501' dan Peresmian Museum Media Penerangan TNI
Duo Serigala: Semuanya Asli ini, Belum Ada yang di Operasi
Legislator Sepakat Stop Kirim PRT ke Timur Tengah
Panglima TNI Resmikan Museum Media Penerangan TNI
KPK Luncurkan Zona Sahabat Pemberani di Taman Pintar Yogyakarta
Menyingkap Tabir Pendidikan, Film Jangan Tutup Sekolah Kami

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Peluncurkan Buku 'TNI dan Air Asia QZ-8501' dan Peresmian Museum Media Penerangan TNI
Menyingkap Tabir Pendidikan, Film Jangan Tutup Sekolah Kami
Mayjen (Purn) Moerwanto: Penahanan Saya Bentuk Pembunuhan Karakter & Rekayasa Hukum
Golkar Kubu Agung: Senin Besok Rencananya akan Membawa Saksi 'Ahli Bahasa'
Polres Langsa Amankan 11 Truck Kayu Ilegal, Diduga Oknum Dishut Terlibat
FPBI: Saatnya Buruh Ciptakan Parpol Sendiri, Jangan Hanya Andalkan Demonstrasi dan Mogok Kerja

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com