BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Proyek Milyaran Rupiah di Kerjakan Asal Jadi
ACEH, Berita HUKUM - Proyek instalasi air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pememerint

555 Anggota Dewan DPR-RI 2014-2019 Diambil Sumpahnya, 5 Ditunda
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 555 dari 560 anggota DPR-RI terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pi

Tidak Ada Hal Genting Untuk Keluarkan Perppu
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid mengungkapkan tidak ada hal yang

Pernah Dicuri Ira Wibowo tidak Jera Bersepeda
TANGERANG, Berita HUKUM - Aktris senior, Ira Wibowo mengaku pernah memiliki pengalaman yang tidak me

Saat Peliputan Wartawan Diintimidasi dengan Tembakan Anak Panah
GOWA, Berita HUKUM – Intimidasi terhadap wartawan kembali terjadi. Hal tersebut terjadi saat sejuml

Presiden SBY dan Jokowi Diskusi Tentang UU Pilkada di Monumen Pancasila
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden SBY dan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri upacara

DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-undang Angg

Pertamina Amanatkan Muhamad Husen Jaga Produksi Minyak
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Komisaris PT Pertamina (Persero) hari ini, Rabu (1/10) menunjuk Dire

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Proyek Milyaran Rupiah di Kerjakan Asal Jadi
555 Anggota Dewan DPR-RI 2014-2019 Diambil Sumpahnya, 5 Ditunda
Tidak Ada Hal Genting Untuk Keluarkan Perppu
Pernah Dicuri Ira Wibowo tidak Jera Bersepeda
Saat Peliputan Wartawan Diintimidasi dengan Tembakan Anak Panah
Presiden SBY dan Jokowi Diskusi Tentang UU Pilkada di Monumen Pancasila

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Presiden SBY dan Jokowi Diskusi Tentang UU Pilkada di Monumen Pancasila
Pertamina Amanatkan Muhamad Husen Jaga Produksi Minyak
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
Rekayasa Isi Surat Dokter Nekat Korupsi 5 Milyar
Penegakkan Hukum di Jawa Barat, Feri Jamin akan Bersih dari Intervensi Politik

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com