Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kereta Penuh 'Emas Jarahan Nazi' Ditemukan
POLANDIA, Berita HUKUM - Sebuah rangkaian kereta yang penuh dengan emas Nazi ditemukan di Polandia s

Diduga Makelar Proyek, Oknum Pegawai Dinas PU Kaltim Diamankan Polisi
SAMARINDA, Betita HUKUM - Diduga sebagai makelar proyek seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Kapuspen TNI: Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Papua
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI E. Sodik mengatakan bahwa,

Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
JAKARTA, Berita Hukum - Komisi V DPR bertekad untuk menuntaskan RUU Arsitek pada masa persidangan in

Prajurit Kostrad Ajari Tentara Amerika Cara Bertahan Hidup Di Dalam Hutan
SUKABUMI, Berita Hukum - Sejumlah prajurit dari Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad dan Angk

Kampanye di Medsos, Wajib Daftarkan Akun Resmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Peserta pilkada serentak 2015 yang hendak berkampenye lewat media sosial di

PDAM: Sungai Mahakam Terkoneksi Air Asin, Distribusi Air ke Pelanggan Terganggu
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perusahsn Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) bel

Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar ac

   

  Berita Terkini >>
   
Kereta Penuh 'Emas Jarahan Nazi' Ditemukan
Diduga Makelar Proyek, Oknum Pegawai Dinas PU Kaltim Diamankan Polisi
Kapuspen TNI: Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Papua
Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
Prajurit Kostrad Ajari Tentara Amerika Cara Bertahan Hidup Di Dalam Hutan
Kampanye di Medsos, Wajib Daftarkan Akun Resmi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
Perusahaan Pemegang HPH Gugat UU Kehutanan
Rizal Ramli: 7 Langkah Menekan Masalah Dweeling Time
BPOM Temukan 50 Merk Obat Kuat Ilegal dan Berbahaya
Ahok Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Tanah RS Sumber Waras
KPK Libatkan Masyarakat Kawal Dana Desa

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 
Pencemaran Lingkungan
Masyarakat Harus Berani Buat Laporan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Secara Tertulis
Saturday 10 Nov 2012 10:56:02
 
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Kusnadi.(Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lingkungan sekitarnya dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh industri, maka Walhi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat agar berani membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah atau ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikatakan oleh Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara.

Kusnadi menjelaskan Tata cara pembuatan laporan pengaduan pencemaran sebagaimana yang diatur sepenuhnya dalam peraturan menteri lingkungan hidup No.9 tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam pasal 4 peraturan menteri berbunyi, " Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis". Walaupun dimungkinkan oleh peraturan menteri untuk melaporkan secara lisan, Walhi Sumatera Utara menghimbau agar masyarakat membuat laporan pengaduan secara tertulis. Walhi Sumatera Utara khawatir laporan yang dibuat secara lisan nantinya tidak direspon oleh institusi terkait.

Dengan pembuatan laporan pengaduan secara tertulis, maka masyarakat dapat memonitor proses penanganan pengaduan tersebut.

Sesuai pasal 6 peraturan menteri, pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, layanan pesan singkat, dan e-mail. Selain itu, Dalam menyampaikan laporan pengaduan, masyarakat harus memuat:

1. Identitas pengadu (minimal nama, alamat no kontak).

2. Lokasi terjadinya pencemeran/perusakan lingkungan.

3. Dugaan sumber pencemaran/perusakan lingkungan.

4. Waktu terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Kusnadi juga menambahkan, “Jika dalam waktu 10 hari, instansi yang menerima pengaduan tidak merespon dan menindaklanjutinya, maka masyarakat dapat melaporkan ke instansi diatasnya”. Ujarnya. Misalnya, kata dia, jika laporan di kantor lingkungan hidup kabupaten/kota tidak direspon, maka masyarakat dapat melaporkan ke provinsi, jika provinsi tidak merespon maka masyarakat dapat melapor ke pusat yakni ke kantor kementerian lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan.

2. Penela'ahan.

3. Verifikasi.

4. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi.

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) daerah atau provinsi akan melakukan penanganan pengaduan. Instansi yang bertanggung jawab harus memproses kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Selanjutnya instansi yang bertanggungjawab harus menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu, dan menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Dengan melakukan laporan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan, maka masyarakat telah berperan menegakkan UU dan mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan
sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang tertuang pada pasal 65 ayat 5 yang berbunyi, " Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Selanjutnya Pada pasal 66 yang berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Jadi menurut Walhi Sumatera Utara, masyarakat yang mengadukan laporan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dituntut balik pengaduannya, sebab hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Dia juga menegaskan, jika masyarakat masih takut mengadukan, maka Walhi Sumatera Utara siap mendampinginya.(adl/bhc/ncs)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com