Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Masalah DPT Pemilu Tak Boleh Terulang
2022-01-26 21:40:37
 

Ilustrasi. Tampak petugas KPPS di TPS saat melakukan penghitungan suara Pilpres di TPS, Rabu (17/4).(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024, sementara pilkada dihelat 27 November 2024. Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman memberi catatan kepada penyelenggara Pemilu agar permasalahan klasik seperti kevalidan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terulang.

"Catatannya DPT harus valid, tidak boleh lagi muncul nama ganda, orang meninggal masih masuk DPT dan lainnya. Untuk itu, DPT harus berbasiskan database KTP elektronik dari Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) yang selalu di-update," ujar Amin dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Selasa (25/1).

Menurutnya, DPT kerap dipermasalahkan saat penyelenggaraan pemilu. Hal itu harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara Pemilu 2024. "Masalah DPT kerap memicu perselisihan dan sengketa pemilu. Persoalan klasik ini harus dicermati dan tidak boleh lagi terjadi. Jika data base digunakan sebagai landasan DPT ketika KPU melakukan coklit (pencocokan dan penelitian), sudah tidak ada pergeseran data terlalu jauh," terangnya.

Politisi Partai NasDem ini mengingatkan pemerintah agar membangun Pemilu efektif, efisien dan bermutu. Misalnya, waktu dan anggaran setiap tahapan disesuaikan dengan kebutuhan dan bobot kerja. "Jadi anggarannya nanti bisa efisien serta waktunya juga efektif. Tidak ada tahapan yang membuang - buang waktu, apalagi biaya yang tak semestinya," sambung legislator dapil Jawa Timur II tersebut.

Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah dan DPR baru menyepakati jadwal Pemilu Serentak 2024. "Mengenai rinciannya akan kita bahas lebih lanjut dengan Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru. Namun, sejauh ini surat uji kelayakan dan kepatutan bagi para calonnya belum ada dari pemerintah," tandas Amin.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Barisan FBI Banjarnegara Dukung Firli Bahuri Jadi Capres 2024
  9 Partai Daftar Hari Pertama, KPU Sebut 6 Parpol Layak Jadi Peserta Pemilu 2024
  Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres
  Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu
  HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi
 
ads1

  Berita Utama
Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

 

ads2

  Berita Terkini
 
Laporan Putri Candrawathi soal Dugaan Pelecehan Seksual 'Palsu', Polri: Masuk Katagori Menghalangi Penyidikan Kasus Brigadir J

Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi

Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2