Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Mardani Kasih Rapot Merah Terhadap Satu Tahun Jokowi-Amin
2020-10-22 06:00:36
 

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf genap memasuki usia 1 tahun, 8 bulan yang dilalui dalam suasana pandemi Covid-19. Berbagai catatan pun muncul mengiringi jalannya pemerintahan.

Salah satu catatan besar kepemimpinan Jokowi terletak pada masalah penegakan hukum. Dapat dilihat pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.

Peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas pimpinan KPK yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK. Lalu penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan.

Kebebasan berekspresi juga menjadi catatan buruk. Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama 1 tahun ini. Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yang kerap menjadi dasar penangkapan.

"Seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat," kata Mardani melalui akun twitternya, Selasa (20/10).

Belum lagi skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu reaksi publik hingga hari ini. Terlihat jelas tidak diinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dalam proses legislasi yang seharusnya menjadi wadah penampung aspirasi publik.

Pembahasan yang dipaksakan di tengah keterbatasan rakyat dalam menghadapi Covid-19. Pembahasan selama pandemi membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi, maupun penyempurnaan UU tersebut, bahkan cenderung tertutup minim transparansi.

Penanganan Covid-19 yang pemerintah lakukan juga jadi sorotan. Rakyat masih ingat diawal polemik kewenangan menetapkan lockdown antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakselarasan ini berdampak pada proses pembagian Bansos sampai menimbulkan kesimpangsiuran data masyarakat yang berhak menerima.

Ditambah tidak sistematisnya penanganan yang pemerintah lakukan dan tidak diikuti dengan kebijakan publik berbasis sains. Kerap kali mengotak-atik Gugus Tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. "Imbasnya angka Covid-19 kian mengkhawatirkan."

Sementara di bidang ekonomi, selain karena pandemi, tampak kebijakan pro masyarakat miskin masih jauh panggang dari api. Bahkan Republika pernah mengutip angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik jadi 9,78% / 26,42 juta orang (Momen awal ditemukannya kasus positif Covid-19).

"Di sisi lain apresiasi sikap tegas Menkeu yang menolak pajak 0% untuk mobil baru," sebutnya.

"Faktanya jelas publik memberi suara jauh dari puas pada kinerja setahun pertama pak Jokowi. Ini jadi masukan yang ke sekian bagi beliau untuk segera memperbaiki kinerjanya. Dengan posisi incumbent yang melanjutkan kepemimpinan pertama, prestasi ini jauh dari harapan," ungkapnya.

Jika dilihat dari catatan selama satu tahun, Mardani memberikan rapot merah terhadap Jokowi-Amin. "Terakhir, mungkin pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian Kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf," tuntasnya.(ham/telusur/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Wakil Ketua MPR: Optimalkan Di Satu Bulan Terakhir Untuk Tingkatkan Kinerja Kabinet Kerja
  Stafsus Milenial Buat Surat Perintah Lagi, Alvin Lie: Ini Mempermalukan Marwah Presiden Jokowi
  Megawati Mesti Memperjelas Ideologi Partai, Agar PDIP dan Jokowi Tidak Dituduh PKI
  Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
  Diberi Raport Merah, Jokowi Mesti Evaluasi
 
ads1

  Berita Utama
Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI

Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Legislator Apresiasi Polisi Bongkar Prostitusi 'Online'

Pemanfaatan TPST Bantar Gebang Terus Dioptimalkan

Cegah Demokrasi Jalanan, JK Minta PKS Bawa Suara Umat Dengan Baik

Pemprov DKI Jakarta Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Kemenlu Panggil Dubes Malaysia, Menuntut Pelindungan Penuh PMI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2