Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PKS
Mardani Ali Sera: Ada 4 Kriteria Agar Indonesia Punya Pemerintahan Yang Kuat
2019-07-23 06:54:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kehadiran oposisi dalam kehidupan demokrasi merupakan elemen yang penting. Sebab, harus ada kelompok yang melakukan check and balance pada pemerintah.

Dalam hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ada empat kriteria agar Indonesia punya pemerintahan yang kuat. Pertama adalah kehadiran orang-orang terbaik bangsa dalam kursi kabinet.

"Kedua, ada merit system yaitu memilih dan menempatkan sumber daya manusia (SDM) terbaik dan lincah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara profesional, adil, dan wajar," terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/7).

Ketiga SDM tersebut bukan merupakan orang-orang yang berlindung di balik orang tua atau senior. Dalam hal ini, kedekatan personal dan kepentingan kelompok tertentu harus dikesampingkan.

Harus ada oposisi yang kuat dan berkualitas untuk membangun narasi kritis konstruktif pembangunan bangsa.

"Jika publik tidak beri tekanan kritik konstruktif yang kuat dalam pembentukan kabinet kedua, pasti tekanan dari kelompok yang merasa berkeringat akan membuat Pak Jokowi tunduk," ungkapnya.

Ke depan negeri kita menghadapi tantangan yg berat. Tekanan perekonomian Indonesia selama 5 tahun ke depan akan lebih berat dibandingkan 5 tahun yang lalu.

"Pertumbuhan ekonomi melambat, sangat berat menembus angka 7%. Pertembuhan investasi terengah2, setoran pajak berkurang, hutang negara semakin besar, yg akan sangat pengaruhi kinerja APBN Pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program2 pro rakyat. #KamiOposisi."

Belum lagi aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi kita yang semakin buruk, membuat kepercayaan negara lain untuk mau berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah.

"Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye 5 tahun yang lalu dan PR2 Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini."

Untuk itu langkah pertama untuk memecahkan permasalahan2 bangsa ini adalah dengan mencari The Dream Team Kabinet pemerintahan Pak Jokowi yang kedua.

Harus menjadi perhatian dan diskursus publik, jangan hanya menjadi pembicaraan tertutup antar elit. Cukup sdh memilih menteri karena kasihan dan jatah milik si fulan. Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik utk kemajuan bangsa, bukan bagi2 kue kekuasaan.

"Pemenang yang sesungguhnya Pemilu 2019 adalah rakyat. Karena itu suara rakyatlah yg hrs jadi pegangan. Dan suara rakyat akan bergema lebih kuat jika disuarakan secara cerdas oleh #KamiOposisi"

Sehingga rakyat ikut mengawasi dan memaksa tdk ada ruang remang2 atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kian gelap dan remang2, kian banyak penumpang gelap.

"Karena itu, #KamiOposisi perlu dan wajib ada untuk keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah."

"Ayo kita majukan bangsa dengan dukung gelombang #KamiOposisi sebagai wujud cinta negeri. Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama. #KamiOposisi." pungkas Mardani.(dbs/wv/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Hati-Hati! Jangan Beli 4 Tipe Ponsel Android ini, Nanti Nyesel..

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2