BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hj Tuti Alawiyah AS menilai, pern

Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
JAKARTA, Berita HUKUM - Senin petang ini, (22/9), tim penyidik Kejaksaan menyita sejumlah dokumen ko

Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
BANDUNG, Berita HUKUM – Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak warga negara untuk berekspresi, mene

RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Tiga RUU Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) antara lain RUU Konse

Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Republik Indonesia Susilo

Tiba di New York, Presiden SBY Segera Bertemu Presiden Obama
NEW YORK, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudho

OJK Tegaskan Keberadaannya Konstitusional
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 Ta

Bentrokan di Ibukota, PM Yaman Mundur
YAMAN, Berita HUKUM - Perdana Menteri Yaman, Mohammed Basindwa, mengundurkan diri di tengah meningka

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Tiba di New York, Presiden SBY Segera Bertemu Presiden Obama

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Yohanes Libut: Peran Koperasi dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus Bansos
Mantan Sekda OKU Divonis 3 Tahun Penjara
Thursday 11 Apr 2013 22:16:26
 
Pengadilan Negeri Palembang.(Foto: Ist)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Mantan Sekda Kabupaten OKU Sjamsir Djalib dan Mantan Plt Kabag Perlengkapan dan Umum Pemkab OKU Sugeng mendapat vonis berbeda. Keduanya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pencairan dana bantuan organisasi sosial dan kemasyarakatan (bansos) Kabupaten OKU dengan kerugian negara sekitar Rp. 3,005 miliar.

Sjamsir divonis pidana penjara tiga tahun plus denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH yaitu pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta. Selain itu terdakwa wajib membayar uang pengganti senilai Rp 524.386.500, bila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Sedangkan terdakwa mantan plt kabag perlengkapan dan umum Pemkab OKU Sugeng divonis selama empat tahun enam bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan. Selain itu terdakwa juga wajib membayar uang pengganti kepada negara Rp 453.704.902 subsider enam bulan penjara.

Vonis tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan. “Keduanya terbukti tidak menikmati, namun dari fakta persidangan, khususnya terdakwa Sugeng ada sekitar Rp. 453.704.902 yang tidak ketahuan kemana peruntukannya,” ungkap ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan terhadap terdakwa di Pengadilan Tipokor pada pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (10/4).

Terdakwa mantan Sekda OKU Sjamsir Djalib melalui kuasa hukumnya HM. Ali Darma Utama menyatakan pikir–pikir terhadap putusan majelis hakim tersebut yang dipimpin ketua majelis hakim H. Ade Komarudin, SH.

Sedangkan terdakwa Sugeng langsung menolak dan menyatakan banding atas keputusan majelis hakim tersebut. Menyikapi keinginan terdakwa yang menyatakan pikir–pikir dan banding, JPU Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH menyatakan masih pikir–pikir dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan terkait langkah hukum atas sikap kedua terdakwa tersebut.(pd/kjs/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com