Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
BNN Rilis 10 Nama Tahanan yang Kabur dari Rutan
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengumumkan nama-nama 10 orang tahanan rutan

Panglima TNI Tinjau Latihan PPRC di Poso
POSO, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasad Jenderal TNI Gatot Nurm

Abraham Baca Puisi Didepan Ribuan Orang
MAKASAR, Berita HUKUM - Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad, tampil membacakan puisi pada acara Festiv

Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Konstitusi, Harjono dihadirkan sebagai ahli pada sidang Perkara

Deklarasi Korps Alumni KNPI Dihadiri Tiga Menteri
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Korps Alumni KNPI Aziz Syamsuddin menyatakan dukungan serta mengawal p

Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia adalah negara dengan luas hutan tropis dan keanekaragaman hayati t

Discovery Hotel & Convention Ancol Berpartisipasi di Earth Hour 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - “Hijaukan Hutan,Birukan Laut” merupakan tema Earth Hour 2015 yang diadakan S

ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, meminta Wakapolri Komjen (Pol) Ba

   

  Berita Terkini >>
   
BNN Rilis 10 Nama Tahanan yang Kabur dari Rutan
Panglima TNI Tinjau Latihan PPRC di Poso
Abraham Baca Puisi Didepan Ribuan Orang
Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional
Deklarasi Korps Alumni KNPI Dihadiri Tiga Menteri
Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium

Untitled Document



  Berita Utama >
   
BNN Rilis 10 Nama Tahanan yang Kabur dari Rutan
Abraham Baca Puisi Didepan Ribuan Orang
ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar
Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
Denny Indrayana Tersangka, Peneliti dan Aktivis: 'Kami Percaya Denny'

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus Bansos
Mantan Sekda OKU Divonis 3 Tahun Penjara
Thursday 11 Apr 2013 22:16:26
 
Pengadilan Negeri Palembang.(Foto: Ist)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Mantan Sekda Kabupaten OKU Sjamsir Djalib dan Mantan Plt Kabag Perlengkapan dan Umum Pemkab OKU Sugeng mendapat vonis berbeda. Keduanya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pencairan dana bantuan organisasi sosial dan kemasyarakatan (bansos) Kabupaten OKU dengan kerugian negara sekitar Rp. 3,005 miliar.

Sjamsir divonis pidana penjara tiga tahun plus denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH yaitu pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta. Selain itu terdakwa wajib membayar uang pengganti senilai Rp 524.386.500, bila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Sedangkan terdakwa mantan plt kabag perlengkapan dan umum Pemkab OKU Sugeng divonis selama empat tahun enam bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan. Selain itu terdakwa juga wajib membayar uang pengganti kepada negara Rp 453.704.902 subsider enam bulan penjara.

Vonis tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan. “Keduanya terbukti tidak menikmati, namun dari fakta persidangan, khususnya terdakwa Sugeng ada sekitar Rp. 453.704.902 yang tidak ketahuan kemana peruntukannya,” ungkap ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan terhadap terdakwa di Pengadilan Tipokor pada pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (10/4).

Terdakwa mantan Sekda OKU Sjamsir Djalib melalui kuasa hukumnya HM. Ali Darma Utama menyatakan pikir–pikir terhadap putusan majelis hakim tersebut yang dipimpin ketua majelis hakim H. Ade Komarudin, SH.

Sedangkan terdakwa Sugeng langsung menolak dan menyatakan banding atas keputusan majelis hakim tersebut. Menyikapi keinginan terdakwa yang menyatakan pikir–pikir dan banding, JPU Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH menyatakan masih pikir–pikir dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan terkait langkah hukum atas sikap kedua terdakwa tersebut.(pd/kjs/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com