Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pernyataan Menkopolhukam ‘Rakyat Tak Jelas’ Kini Mengundang Reaksi Masyarakat
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan petinggi Polri di Istana Nega

Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berkantor

TK dan 4 M Agar Target Kunjungan Wisatawan Tercapai
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan target kunjungan wisawatan mancanegara ke Indonesia s

Gerindra: Korupsi Harus Diberantas
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo meengaskan

Adanya Gap antara Maskapai dan Pesawat dengan SDM serta Infrastruktur
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditengah berkecamuk dunia penerbangan Indonesia yang beberapa waktu lalu men

Mesir Rusuh, 11 Orang Tewas
MESIR, Berita HUKUM - Pasukan keamanan Mesir mengatakan jumlah orang yang ditembak dan dibunuh dalam

RAPBN-P 2015: Belanja Melalui K/L Rp 779,5 Triliun, Kementerian PU dan Pera Rp 119, 3 Triliun
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tah

Ed Sheeran akan Dijadikan Patung Lilin
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Bintang pop Ed Sheeran telah diukur oleh staf museum Madame Tussauds

   

  Berita Terkini >>
   
Pernyataan Menkopolhukam ‘Rakyat Tak Jelas’ Kini Mengundang Reaksi Masyarakat
Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya
TK dan 4 M Agar Target Kunjungan Wisatawan Tercapai
Gerindra: Korupsi Harus Diberantas
Adanya Gap antara Maskapai dan Pesawat dengan SDM serta Infrastruktur
Mesir Rusuh, 11 Orang Tewas

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya
Gerindra: Korupsi Harus Diberantas
Adanya Gap antara Maskapai dan Pesawat dengan SDM serta Infrastruktur
Mesir Rusuh, 11 Orang Tewas
RAPBN-P 2015: Belanja Melalui K/L Rp 779,5 Triliun, Kementerian PU dan Pera Rp 119, 3 Triliun
LBH Medan Unjukrasa Mengutuk Sikap Arogansi Polri Terkait Penahanan BW

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus Bansos
Mantan Sekda OKU Divonis 3 Tahun Penjara
Thursday 11 Apr 2013 22:16:26
 
Pengadilan Negeri Palembang.(Foto: Ist)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Mantan Sekda Kabupaten OKU Sjamsir Djalib dan Mantan Plt Kabag Perlengkapan dan Umum Pemkab OKU Sugeng mendapat vonis berbeda. Keduanya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pencairan dana bantuan organisasi sosial dan kemasyarakatan (bansos) Kabupaten OKU dengan kerugian negara sekitar Rp. 3,005 miliar.

Sjamsir divonis pidana penjara tiga tahun plus denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH yaitu pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta. Selain itu terdakwa wajib membayar uang pengganti senilai Rp 524.386.500, bila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Sedangkan terdakwa mantan plt kabag perlengkapan dan umum Pemkab OKU Sugeng divonis selama empat tahun enam bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan. Selain itu terdakwa juga wajib membayar uang pengganti kepada negara Rp 453.704.902 subsider enam bulan penjara.

Vonis tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan. “Keduanya terbukti tidak menikmati, namun dari fakta persidangan, khususnya terdakwa Sugeng ada sekitar Rp. 453.704.902 yang tidak ketahuan kemana peruntukannya,” ungkap ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan terhadap terdakwa di Pengadilan Tipokor pada pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (10/4).

Terdakwa mantan Sekda OKU Sjamsir Djalib melalui kuasa hukumnya HM. Ali Darma Utama menyatakan pikir–pikir terhadap putusan majelis hakim tersebut yang dipimpin ketua majelis hakim H. Ade Komarudin, SH.

Sedangkan terdakwa Sugeng langsung menolak dan menyatakan banding atas keputusan majelis hakim tersebut. Menyikapi keinginan terdakwa yang menyatakan pikir–pikir dan banding, JPU Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH menyatakan masih pikir–pikir dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan terkait langkah hukum atas sikap kedua terdakwa tersebut.(pd/kjs/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com