BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Pansus Pemilu Presiden oleh DPR RI dimungkinkan terbentuk karena

Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
NEW YORK, Berita HUKUM - Paramount Pictures menyampaikan permintaan maaf atas poster Teenage Mutant

Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
CINA, Berita HUKUM - Penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan teknologi raksasa AS Microsoft te

Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
CINA, Berita HUKUM - Kongres Uyghur Dunia, kelompok perlawanan Muslim Xinjiang di pengasingan, menga

Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
GUINEA, Berita HUKUM - Paling tidak 34 orang dilaporkan tewas terinjak-injak di Guinea, Afrika barat

Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh Pemilihan Umum 2014 yang disusul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekitar 150 'Terkubur' Tanah Longsor di India
INDIA, Berita HUKUM - Sedikitnya 40 rumah tertimbun tanah longsor di sebuah kampung di India barat d

'Open House' Presiden SBY Dihadiri Prabowo dan Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Presiden terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) did

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi
Kubu Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres 2014

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus Bansos
Mantan Sekda OKU Divonis 3 Tahun Penjara
Thursday 11 Apr 2013 22:16:26
 
Pengadilan Negeri Palembang.(Foto: Ist)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Mantan Sekda Kabupaten OKU Sjamsir Djalib dan Mantan Plt Kabag Perlengkapan dan Umum Pemkab OKU Sugeng mendapat vonis berbeda. Keduanya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pencairan dana bantuan organisasi sosial dan kemasyarakatan (bansos) Kabupaten OKU dengan kerugian negara sekitar Rp. 3,005 miliar.

Sjamsir divonis pidana penjara tiga tahun plus denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH yaitu pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta. Selain itu terdakwa wajib membayar uang pengganti senilai Rp 524.386.500, bila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Sedangkan terdakwa mantan plt kabag perlengkapan dan umum Pemkab OKU Sugeng divonis selama empat tahun enam bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan. Selain itu terdakwa juga wajib membayar uang pengganti kepada negara Rp 453.704.902 subsider enam bulan penjara.

Vonis tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan. “Keduanya terbukti tidak menikmati, namun dari fakta persidangan, khususnya terdakwa Sugeng ada sekitar Rp. 453.704.902 yang tidak ketahuan kemana peruntukannya,” ungkap ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan terhadap terdakwa di Pengadilan Tipokor pada pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (10/4).

Terdakwa mantan Sekda OKU Sjamsir Djalib melalui kuasa hukumnya HM. Ali Darma Utama menyatakan pikir–pikir terhadap putusan majelis hakim tersebut yang dipimpin ketua majelis hakim H. Ade Komarudin, SH.

Sedangkan terdakwa Sugeng langsung menolak dan menyatakan banding atas keputusan majelis hakim tersebut. Menyikapi keinginan terdakwa yang menyatakan pikir–pikir dan banding, JPU Muhammad Eddy, SH dan Soeharto, SH menyatakan masih pikir–pikir dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan terkait langkah hukum atas sikap kedua terdakwa tersebut.(pd/kjs/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com