Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pangan
Mafia Pangan Harus Diberantas
2019-11-12 11:58:50
 

Ilustrasi. Impor beras dalam lima tahun terakhir.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan bahwa keberadaan mafia pangan harus diberantas secara tuntas. Karenanya ia memberikan dukungan kepada seluruh jajaran Kementerien Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bersikap tegas dalam memberantas mafia pangan.

Ia mengakui keberadaan mafia pangan sangat sulit ideteksi, sehingga perlu kejelian dan keakuratan Kementan dalam mengidentifikasinya. "Soal mafia pangan ini kan terus saja bergulir isunya, jadi sorotan. Tapi terasa tidak jelas awal dan ujungnya," ujar Ichsan saat RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementan membahas rencana RUU Prioritas bidang pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut politisi Partai Golkar itu, keseriusan pemberantasan mafia pangan merupakan aksi kinerja yang selalu dinantikan dalam setiap periode kepemimpinan Kementan. Siapapun yang berhasil memberantas mafia pangan, Ichsan bertutur akan mendapat kepercayaan besar di masyarakat.

"Oleh sebab itu, bila Pak Syahrul Yasin Limpo benar-benar berhasil menyelesaikan masalah mafia pangan, maka diyakini akan menambah kepercayaan publik kepadanya. Karena selama ini sulit terasa menyikat mafia pangan. Padahal lembaganya banyak, ada Satgas Mafia Pangan. Produksi pertanian kita katanya juga surplus," jelas legislator dapil Jawa Barat V itu.

Tantangan besar dihadapi oleh Mentan yang baru ini, meski demikian Komisi IV DPR RI akan terus mendukung kebijakan Mentan terkait pemberantasan mafia pangan ini. Sebagaimana salah satu misi Mentan Syahrul yang sehari setelah dilantik mengaku akan berkomitmen dalam membereskan persoalan mafia pangan.(hs/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Ancaman Krisis Pangan Pasca Wabah Covid-19, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Cepat
  Pemerintah Dinilai Tidak Pro Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19
  Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
  Sidak ke Pasar Palmerah, Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana: Kami Akan Tindak Tegas Penimbun Bahan Pokok
  Kabareskrim Polri: Stok Bahan Pangan Aman, Masyarakat Tidak Perlu Panik
 
ads1

  Berita Utama
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di HBA Ke-60, Kejari Sinjai Mengusung Tema 'New Normal Dalam Pendemi Covid-19'

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan

Warga Pamulang Estate RW 24 Ikut Perlombaan 'Kampung Tangguh Jawara'

MS Kaban: Ide PDIP Ubah RUU HIP jadi RUU PIP Suatu Kelicikan Politik, Panglima TNI Kenapa Diam?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2