Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara membentuk sebuah kawasa

Lewis Hamilton Juara Dunia Formula I Kedua Kalinya
ABU DHABI, Berita HUKUM - "Uhuuuu! Juara Dunia! O, Tuhan, saya tak bisa mempercayainya! Terima kasih

Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah
PADANG, Berita HUKUM - Kebanggan Muhammadiyah terhadap kadernya yang terjun di ranah politik tersamp

Kajati DKI Sebut Tiga Berkas Pidana Terkait Aksi FPI Versus Ahok dalam Tahap Kajian
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima 4 berkas perkara pidana terkait

Batan dan Kommun Berbagi Resep agar Energi Nuklir jadi Idola
JAKARTA, Berita HUKUM - Stigma masyarakat Indonesia tentang nuklir masih dianggap berbahaya dan mena

UU Ketenaganukliran Salah Satu Sebab Indonesia Krisis Radioisotop
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dinyatakan krisis radioisotop, khususnya berjenis Molybdenum (MO 9

Bambang Soesatyo: Jokowi Tak Punya Itikad Baik, Penggalangan Hak Interpelasi Besok Digulirkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pengumpulan dukungan ta

Gerakan HMS: Solusi Bijak Penyelesaian Kasus BLBI
JAKARTA, Berita HUKUM - Konsistensi Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (Gerakan HMS) selain meray

   

  Berita Terkini >>
   
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015
Lewis Hamilton Juara Dunia Formula I Kedua Kalinya
Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah
Kajati DKI Sebut Tiga Berkas Pidana Terkait Aksi FPI Versus Ahok dalam Tahap Kajian
Batan dan Kommun Berbagi Resep agar Energi Nuklir jadi Idola
UU Ketenaganukliran Salah Satu Sebab Indonesia Krisis Radioisotop

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015
Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah
Kajati DKI Sebut Tiga Berkas Pidana Terkait Aksi FPI Versus Ahok dalam Tahap Kajian
Batan dan Kommun Berbagi Resep agar Energi Nuklir jadi Idola
UU Ketenaganukliran Salah Satu Sebab Indonesia Krisis Radioisotop
Gerakan HMS: Solusi Bijak Penyelesaian Kasus BLBI

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Tiga Kampung di Kab. Deiyai
Thursday 20 Dec 2012 20:25:27
 
Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kab. Deiyai Prov. Papua Tahun 2012. Pemungutan suara ulang dilakukan pada tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago.

Demikian salah satu isi putusan perkara nomor 97/PHPU.D-X/2012 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kab. Deiyai, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage (No. Urut 6) di MK. “Sebelum menjatuhkan putusan akhir, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” terang Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, saat membacakan putusan Pemilukada Kab. Deiyai, di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (20/12).

MK juga memerintahkan menunda berlakunya pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Deiyai Putaran II 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya.

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai, KPU Provinsi Papua, KPU, Panwaslu Kab. Deiyai, serta Bawaslu, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya. “Melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan,” urai Achmad Sodiki saat membacakan putusan tersebut.

Putusan tersebut diambil karena menurut Mahkamah, terdapat kesepakatan kampung-kampung pada 19 November 2012 yang ternyata tidak diikuti oleh lima kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi, Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Digibagata, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago.

“Ketidakhadiran lima kepala kampung dalam musyawarah pengambilan kesepakatan 19 November 2012, telah mengurangi legitimasi dan menimbulkan keraguan terhadap kesepakatan tersebut,” ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Apalagi pada akhirnya, Hamdan menambahkan, tiga kepala kampung yang tidak hadir pada musyawarah 19 November 2012, yaitu Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, membuat kesepakatan pada 20 November 2012 yang isinya berbeda dengan kesepakatan 19 November 2012.

Di samping itu, kata Mahkamah, perbedaan kesepakatan pembagian suara pemilih di tiga kampung, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau mempengaruhi hasil akhir Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012.

Oleh karena itu, untuk memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dance Takimai-Agus Pigome (Pihak Terkait), dan Pemohon di Distrik Tigi Barat, menurut Mahkamah, harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago. Mengenai sistem dan tata cara pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan masyarakat.

Tidak Dapat Diterima

Mahkamah dalam kesempatan sama juga membacakan putusan perkara No. 96/PHPU.D-X/2012 ihwal PHPU Kepala Daerah Kab. Deiyai yang diajukan oleh Pasangan Calon Yan Giyai dan Yakunias Adii (No. Urut 4). Dalam perkara tersebut, Mahkamah mengatakan bahwa disebabkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon selebihnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, Permohonan Pasangan Calon Yan Giyai dan Yakunias Adii kepada Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. “Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Wakil Ketua MK Achmad Sodiki saat membacakan putusan didampingi hakim konstitusi lainnya.(su/mk/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com