Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Penumpang Bus Lebaran Berkurang, Namun Penumpang KA, Kapal Laut, dan Pesawat Naik
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik lebaran tahun yang menggunakan angku

Tunjukkan Kelemahan Dewan Pengawas, Pemohon Uji UU BPJS Hadirkan Saksi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengga

DPR Sayangkan Lambannya Pemerintah Terbitkan PP THL-TB
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan Komisi IV menyayangkan lambannya Pemerintah menerbitkan PP tentang

Capim KPK Loloskan 3 Jenderal Aktif, 1 Jenderal dan 1 Kombes Purnawirawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga Jenderal aktif, satu Jenderal Purnawirawan dan satu Komisaris Besar Pur

Ledakan di Masjid Suriah Tewaskan 25 Anggota Kelompok Militan
SURIAH, Berita HUKUM - Sekitar 25 orang anggota kelompok militan Front al-Nusra yang berafiliasi den

Danlanud Halim Buka Puasa Bersama Warga dan Anak Yatim
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Muda (PNB) Umar Sugeng Hariyono,

Merasa Ikut Prihatin, Klub Motor HCI Adakan Sahur Bersama Anak PA Istiqomah Rawajati
JAKARTA, Berita HUKUM - Komunitas Honda CBR Indonesia (HCI) mengadakan Acara Sahur Bersama dengan an

Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Silahturahmi dan Buka Puasa bersama diadakan Ketua Umum Perhimpunan Ge

   

  Berita Terkini >>
   
Penumpang Bus Lebaran Berkurang, Namun Penumpang KA, Kapal Laut, dan Pesawat Naik
Tunjukkan Kelemahan Dewan Pengawas, Pemohon Uji UU BPJS Hadirkan Saksi
DPR Sayangkan Lambannya Pemerintah Terbitkan PP THL-TB
Capim KPK Loloskan 3 Jenderal Aktif, 1 Jenderal dan 1 Kombes Purnawirawan
Ledakan di Masjid Suriah Tewaskan 25 Anggota Kelompok Militan
Danlanud Halim Buka Puasa Bersama Warga dan Anak Yatim

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
Kesira Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Pesawat Hercules di Medan
Peraturan JHT Mengagetkan, Politisi Gerindra Kecam BPJS Ketenagakerjaan
Lagi-Lagi, Bus TransJakarta Terbakar di Halte UI Salemba
Kemensos Siapkan Pabrik Anggaran Rp20 Miliar untuk Penyandang Disabilitas dan Membagikan ABD
Gerindra Desak Pemerintah Jelaskan Masuknya Ribuan TKA Asal China ke Indonesia

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Tiga Kampung di Kab. Deiyai
Thursday 20 Dec 2012 20:25:27
 
Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kab. Deiyai Prov. Papua Tahun 2012. Pemungutan suara ulang dilakukan pada tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago.

Demikian salah satu isi putusan perkara nomor 97/PHPU.D-X/2012 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kab. Deiyai, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage (No. Urut 6) di MK. “Sebelum menjatuhkan putusan akhir, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” terang Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, saat membacakan putusan Pemilukada Kab. Deiyai, di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (20/12).

MK juga memerintahkan menunda berlakunya pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Deiyai Putaran II 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya.

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai, KPU Provinsi Papua, KPU, Panwaslu Kab. Deiyai, serta Bawaslu, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya. “Melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan,” urai Achmad Sodiki saat membacakan putusan tersebut.

Putusan tersebut diambil karena menurut Mahkamah, terdapat kesepakatan kampung-kampung pada 19 November 2012 yang ternyata tidak diikuti oleh lima kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi, Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Digibagata, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago.

“Ketidakhadiran lima kepala kampung dalam musyawarah pengambilan kesepakatan 19 November 2012, telah mengurangi legitimasi dan menimbulkan keraguan terhadap kesepakatan tersebut,” ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Apalagi pada akhirnya, Hamdan menambahkan, tiga kepala kampung yang tidak hadir pada musyawarah 19 November 2012, yaitu Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, membuat kesepakatan pada 20 November 2012 yang isinya berbeda dengan kesepakatan 19 November 2012.

Di samping itu, kata Mahkamah, perbedaan kesepakatan pembagian suara pemilih di tiga kampung, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau mempengaruhi hasil akhir Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012.

Oleh karena itu, untuk memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dance Takimai-Agus Pigome (Pihak Terkait), dan Pemohon di Distrik Tigi Barat, menurut Mahkamah, harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago. Mengenai sistem dan tata cara pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan masyarakat.

Tidak Dapat Diterima

Mahkamah dalam kesempatan sama juga membacakan putusan perkara No. 96/PHPU.D-X/2012 ihwal PHPU Kepala Daerah Kab. Deiyai yang diajukan oleh Pasangan Calon Yan Giyai dan Yakunias Adii (No. Urut 4). Dalam perkara tersebut, Mahkamah mengatakan bahwa disebabkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon selebihnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, Permohonan Pasangan Calon Yan Giyai dan Yakunias Adii kepada Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. “Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Wakil Ketua MK Achmad Sodiki saat membacakan putusan didampingi hakim konstitusi lainnya.(su/mk/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com