Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
'Bola Salju' yang Merusak Moral
JAKARTA, Berita HUKUM - Nurul Habibah, salah seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMPN 1 Pe

Sembilan Orang Terluka Akibat Serangan di Stasiun Cina
CINA, Berita HUKUM - Sembilan orang terluka dalam serangan menggunakan pisau di sebuah stasiun di ko

Ketua MK: Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kontitusi, Arief Hidayat, menjadi narasumber sosialisasi Empa

Ini Cara Begal Mengelabui Polisi
TANGERANG, Berita HUKUM - Kanit Reskrim Polsektro Serpong, AKP Toto Daniyanto pada Jumat (6/3) menut

Menkes: Orang Sehat Harus Ikut BPJS
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyatakan akan mendorong perusahaan-perusah

Markoni Koto: Pelimpahan Penanganan Kasus Komjen BG Kepada Kejagung Sudah Tepat
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan perkara dugaan kepemili

THE EXECUTIVE Ingin Jadikan Wanita Muslim Indonesia Lebih Berkarakter
JAKARTA, Berita HUKUM - THE EXECUTIVE merupakan salah satu label pakaian siap pakai terkemuka yang m

Walau Tanpa Bantuan Bank, Sures Kumar Berhasil Selesaikan Pembangunan Langsa Town Square
ACEH, Berita HUKUM - Walau tidak mendapatkan pinjaman dari pihak Bank salah seorang Investor asal Me

   

  Berita Terkini >>
   
'Bola Salju' yang Merusak Moral
Sembilan Orang Terluka Akibat Serangan di Stasiun Cina
Ketua MK: Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik
Ini Cara Begal Mengelabui Polisi
Menkes: Orang Sehat Harus Ikut BPJS
Markoni Koto: Pelimpahan Penanganan Kasus Komjen BG Kepada Kejagung Sudah Tepat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ketua MK: Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik
Markoni Koto: Pelimpahan Penanganan Kasus Komjen BG Kepada Kejagung Sudah Tepat
BNPT Cegah Terorisme, Lewat Dunia Maya
Yakin Indonesia Mampu Swasembada Garam
PoldaSu Amankan 116 Sepeda Motor Curian dari Medan Marelan
SPG Seksi Berpakain Polwan Lecehkan Wibawah Kepolisian

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Tiga Kampung di Kab. Deiyai
Thursday 20 Dec 2012 20:25:27
 
Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kab. Deiyai Prov. Papua Tahun 2012. Pemungutan suara ulang dilakukan pada tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago.

Demikian salah satu isi putusan perkara nomor 97/PHPU.D-X/2012 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kab. Deiyai, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Natalis Edowai dan Mesak Pakage (No. Urut 6) di MK. “Sebelum menjatuhkan putusan akhir, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” terang Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, saat membacakan putusan Pemilukada Kab. Deiyai, di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (20/12).

MK juga memerintahkan menunda berlakunya pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Deiyai Putaran II 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya.

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai, KPU Provinsi Papua, KPU, Panwaslu Kab. Deiyai, serta Bawaslu, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya. “Melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan,” urai Achmad Sodiki saat membacakan putusan tersebut.

Putusan tersebut diambil karena menurut Mahkamah, terdapat kesepakatan kampung-kampung pada 19 November 2012 yang ternyata tidak diikuti oleh lima kepala kampung, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi, Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Digibagata, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago.

“Ketidakhadiran lima kepala kampung dalam musyawarah pengambilan kesepakatan 19 November 2012, telah mengurangi legitimasi dan menimbulkan keraguan terhadap kesepakatan tersebut,” ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Apalagi pada akhirnya, Hamdan menambahkan, tiga kepala kampung yang tidak hadir pada musyawarah 19 November 2012, yaitu Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, membuat kesepakatan pada 20 November 2012 yang isinya berbeda dengan kesepakatan 19 November 2012.

Di samping itu, kata Mahkamah, perbedaan kesepakatan pembagian suara pemilih di tiga kampung, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago, secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau mempengaruhi hasil akhir Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012.

Oleh karena itu, untuk memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dance Takimai-Agus Pigome (Pihak Terkait), dan Pemohon di Distrik Tigi Barat, menurut Mahkamah, harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago. Mengenai sistem dan tata cara pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan masyarakat.

Tidak Dapat Diterima

Mahkamah dalam kesempatan sama juga membacakan putusan perkara No. 96/PHPU.D-X/2012 ihwal PHPU Kepala Daerah Kab. Deiyai yang diajukan oleh Pasangan Calon Yan Giyai dan Yakunias Adii (No. Urut 4). Dalam perkara tersebut, Mahkamah mengatakan bahwa disebabkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon selebihnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, Permohonan Pasangan Calon Yan Giyai dan Yakunias Adii kepada Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. “Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Wakil Ketua MK Achmad Sodiki saat membacakan putusan didampingi hakim konstitusi lainnya.(su/mk/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com