Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur
ACEH, Berita HUKUM - Komisi Informasi Aceh (KIA) Provinsi Aceh pada, Senin (22/12) menggelar sidang

Panglima TNI Canangkan Sapta Cita Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Aula Gatot Subroto, Mab

Menko Sofyan Tolak Investasi PLTN Rusia
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku telah menolak

Pembacok Briptu Joni Burnawin Ditembak Unit V Resmob Polda Metro
JAKARTA - Raswan Piking (36) pelaku pembacokan dan penembakan terhadap Briptu Joni Burnawin, anggota

Tim Gabungan Hentikan Pencarian Korban Longsor
BANJARNEGARA, Berita HUKUM - Atas kesepakatan dengan warga sebelumnya, pada Minggu (21/12), pukul 12

Serah Terima Otoritas Kendali Operasional Kontingen Garuda di Lebanon
LEBANON, Berita HUKUM - Komandan Sektor Timur UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon), Brig

TNI Kembali Tenggelamkan 2 Kapal Ikan Asing
AMBON, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan aksi penenggelaman 2 (dua)

PBB Minta Israel Bayar Rp10,5 T ke Libanon
NEW YORK, Berita HUKUM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yang m

   

  Berita Terkini >>
   
KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur
Panglima TNI Canangkan Sapta Cita Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan TNI
Menko Sofyan Tolak Investasi PLTN Rusia
Pembacok Briptu Joni Burnawin Ditembak Unit V Resmob Polda Metro
Tim Gabungan Hentikan Pencarian Korban Longsor
Serah Terima Otoritas Kendali Operasional Kontingen Garuda di Lebanon

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur
Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
MK Perintahkan KPU Sulawesi Tengah Lakukan PSU Pemilukada Kab. Morowali
Wednesday 16 Jan 2013 22:20:20
 
Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sela untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan nomor perkara 98/PHPU.D-X/2012 dan 99/PHPU.D-X/2012. Untuk perkara 98/PHPU.D-X/2012, Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Sedangkan untuk perkara 99/PHPU.D-X/2012, Mahkamah menunda putusan perkara 99/PHPU.D-X/2012 sampai dengan dilaksanakannya dan dilaporkannya putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 kepada MK.

Mahkamah dalam amar putusan untuk perkara 98/PHPU.D-X/2012 memerintahkan KPU Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabubapet Morowali, kecuali pasangan No. urut 3 atas nama Andi Muhammad-Saiman Pombala. Usai melakukan PSU, KUP Sulawesi Tengah harus melaporkan hasil PSU selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini diucapkan. Sedangkan untuk permohonan Pemohon 98 yang lainnya Mahkamah menolaknya.

“Amar Putusan. Mengadili, Menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan, sebelum menjatuhkan putusan akhir, satu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dua membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012, tiga memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB dan Saiman Pombala, empat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya, lima melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan, enam menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” papar Ketua MK, Moh. Mahfud MD membacakan putusan sela perkara 98.

Sedangkan untuk perkara 99, Mahkamah memutuskan untuk menunda menjatuhkan putusan untuk perkara 99 meski dalil permohonan Pemohon 99 terbukti menurut hukum sebagian. Dalam konklusi Mahkamah juga dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon 99 sudah terpenuhi dengan adanya putusan perkara 98 yang dibacakan dua puluh tiga menit sebelumnya.(yna/mk/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com