BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
19 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima laporan Korps Kenaikan Pangk

Pembukaan Piala Panglima TNI Tahun 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Ade Supandi mewakili Panglima TNI

J Prang: RUU Pilkada Melanggar UUD 1945
ACEH, Berita HUKUM - Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh (Unimal) Lhokseumawe Amrijal J P

Oknum Jaksa sebagai Pengedar Sabu Ditangkap Polisi
SAMARINDA, Berita HUKUM - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda, Kalimantan Timur (

Rahmawati Ingatkan Pilkada Langsung itu Sistem Liberalisme Asing
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rachmawati, menyatakan system liberalis

MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) menambah hukuman bagi mantan Presiden Partai Kesejahtera

Pengembangan Korupsi di Kemendikbud, Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru, Satu Tersangka Bergelar Profesor
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI rupanya tidak main-main dalam menuntaskan pena

Panglima TNI Terima Dirut PT Pos (Persero)
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI M.

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
19 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
Pembukaan Piala Panglima TNI Tahun 2014
J Prang: RUU Pilkada Melanggar UUD 1945
Oknum Jaksa sebagai Pengedar Sabu Ditangkap Polisi
Rahmawati Ingatkan Pilkada Langsung itu Sistem Liberalisme Asing
MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
J Prang: RUU Pilkada Melanggar UUD 1945
Oknum Jaksa sebagai Pengedar Sabu Ditangkap Polisi
Rahmawati Ingatkan Pilkada Langsung itu Sistem Liberalisme Asing
MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
Pengembangan Korupsi di Kemendikbud, Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru, Satu Tersangka Bergelar Profesor
Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
MK Perintahkan KPU Sulawesi Tengah Lakukan PSU Pemilukada Kab. Morowali
Wednesday 16 Jan 2013 22:20:20
 
Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sela untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan nomor perkara 98/PHPU.D-X/2012 dan 99/PHPU.D-X/2012. Untuk perkara 98/PHPU.D-X/2012, Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Sedangkan untuk perkara 99/PHPU.D-X/2012, Mahkamah menunda putusan perkara 99/PHPU.D-X/2012 sampai dengan dilaksanakannya dan dilaporkannya putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 kepada MK.

Mahkamah dalam amar putusan untuk perkara 98/PHPU.D-X/2012 memerintahkan KPU Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabubapet Morowali, kecuali pasangan No. urut 3 atas nama Andi Muhammad-Saiman Pombala. Usai melakukan PSU, KUP Sulawesi Tengah harus melaporkan hasil PSU selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini diucapkan. Sedangkan untuk permohonan Pemohon 98 yang lainnya Mahkamah menolaknya.

“Amar Putusan. Mengadili, Menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan, sebelum menjatuhkan putusan akhir, satu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dua membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012, tiga memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB dan Saiman Pombala, empat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya, lima melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan, enam menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” papar Ketua MK, Moh. Mahfud MD membacakan putusan sela perkara 98.

Sedangkan untuk perkara 99, Mahkamah memutuskan untuk menunda menjatuhkan putusan untuk perkara 99 meski dalil permohonan Pemohon 99 terbukti menurut hukum sebagian. Dalam konklusi Mahkamah juga dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon 99 sudah terpenuhi dengan adanya putusan perkara 98 yang dibacakan dua puluh tiga menit sebelumnya.(yna/mk/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com