Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Prajurit Kostrad Ajari Tentara Amerika Cara Bertahan Hidup Di Dalam Hutan
JAKARTA, Berita Hukum - Sejumlah prajurit dari Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad dan Angka

Kampanye di Medsos, Wajib Daftarkan Akun Resmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Peserta pilkada serentak 2015 yang hendak berkampenye lewat media sosial di

PDAM: Sungai Mahakam Terkoneksi Air Asin, Distribusi Air ke Pelanggan Terganggu
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perusahsn Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) bel

Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar ac

Kementan Rapat Khusus Dengan 5.000 Pelaku Industri Perberasan
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pertanian melangsungkan kegiatan "Rapat Upaya Khusus Peningkatan

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-H/Unifil Bertolak ke Lebanon
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mul

Penembakan Wartawan di Virginia Bak 'Tong Mesiu Berjalan'
VIRGINIA, Berita HUKUM - Seorang pria yang menembak mati dua orang wartawan dalam siaran TV langsung

Pemerintah Kurang Serius Antisipasi Melemahnya Rupiah
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dinilai kurang serius dalam mengantisipasi melemahnya nilai tukar

   

  Berita Terkini >>
   
Prajurit Kostrad Ajari Tentara Amerika Cara Bertahan Hidup Di Dalam Hutan
Kampanye di Medsos, Wajib Daftarkan Akun Resmi
PDAM: Sungai Mahakam Terkoneksi Air Asin, Distribusi Air ke Pelanggan Terganggu
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
Kementan Rapat Khusus Dengan 5.000 Pelaku Industri Perberasan
Satgas MTF TNI Konga XXVIII-H/Unifil Bertolak ke Lebanon

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
Perusahaan Pemegang HPH Gugat UU Kehutanan
Rizal Ramli: 7 Langkah Menekan Masalah Dweeling Time
BPOM Temukan 50 Merk Obat Kuat Ilegal dan Berbahaya
Ahok Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Tanah RS Sumber Waras
KPK Libatkan Masyarakat Kawal Dana Desa

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
MK Perintahkan KPU Sulawesi Tengah Lakukan PSU Pemilukada Kab. Morowali
Wednesday 16 Jan 2013 22:20:20
 
Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sela untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan nomor perkara 98/PHPU.D-X/2012 dan 99/PHPU.D-X/2012. Untuk perkara 98/PHPU.D-X/2012, Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Sedangkan untuk perkara 99/PHPU.D-X/2012, Mahkamah menunda putusan perkara 99/PHPU.D-X/2012 sampai dengan dilaksanakannya dan dilaporkannya putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 kepada MK.

Mahkamah dalam amar putusan untuk perkara 98/PHPU.D-X/2012 memerintahkan KPU Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabubapet Morowali, kecuali pasangan No. urut 3 atas nama Andi Muhammad-Saiman Pombala. Usai melakukan PSU, KUP Sulawesi Tengah harus melaporkan hasil PSU selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini diucapkan. Sedangkan untuk permohonan Pemohon 98 yang lainnya Mahkamah menolaknya.

“Amar Putusan. Mengadili, Menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan, sebelum menjatuhkan putusan akhir, satu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dua membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012, tiga memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB dan Saiman Pombala, empat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya, lima melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan, enam menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” papar Ketua MK, Moh. Mahfud MD membacakan putusan sela perkara 98.

Sedangkan untuk perkara 99, Mahkamah memutuskan untuk menunda menjatuhkan putusan untuk perkara 99 meski dalil permohonan Pemohon 99 terbukti menurut hukum sebagian. Dalam konklusi Mahkamah juga dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon 99 sudah terpenuhi dengan adanya putusan perkara 98 yang dibacakan dua puluh tiga menit sebelumnya.(yna/mk/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com