Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pancasila
Lomba Karya Tulis BPIP Ciderai Rasa Nasionalisme Santri
2021-08-15 00:43:13
 

Flyer Hukum Islam terkait hormat bendera merah putih, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA (HNW) mengkritik lomba karya tulis yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kritik itu disampaikan karena tema yang digunakan dalam lomba termasuk kategori kontroversial. Berbau sara dan Islamophobia, tidak sesuai dengan spirit berpancasila sebagaimana diwariskan oleh Bapak-Bapak Bangsa.

Hidayat menilai, BPIP mengulangi kegaduhan yang kontraproduktif, dengan dikondisi kekinian. Saat ini Bangsa sedang bersiap memperingati HUT Kemerdekaan RI dan Hari Konstitusi (18 Agustus). Keduanya adalah peristiwa nasional yang membuktikan kuatnya peran Santri dan Ulama untuk Indonesia Merdeka, Pancasila dan UUD 1945. Namun BPIP justru mengumumkan kegiatan nasional lomba tulis peringati hari Santri yang dinilai publik menyiratkan adanya tuduhan terselubung terhadap para Santri sebagai tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tidak menghormati bendera Merah Putih.

"Padahal, para Santri dan Ulama termasuk di antara komponen bangsa yang diakui telah berjuang menghadirkan dan mempertahankan Indonesia Merdeka, dan menyelamatkan Pancasila," ujar Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (14/8)

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, Hari Santri tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai hari nasional, dan dijadikan tema lomba oleh BPIP, sejatinya adalah bagian monumen historis jasa nyata Santri dan Ulama. Serta pengakuan Negara bagaimana Santri dan Ulama menyelamatkan Indonesia dari berlanjutnya penjajahan Belanda. Apalagi dalam kondisi sekarang di mana Presiden Jokowi mengajak peran serta Ulama dan Santri untuk mengawal program penanggulangan Covid-19 seperti vaksinasi dan protokol kesehatan.

Mestinya, BPIP tidak menyudutkan Santri dengan stigma-stigma negatif. Harusnya, kalaupun akan membuat perlombaan tulisan memperingati Hari Santri Nasional, BPIP mencabut 2 tema yang tidak menghormati peran menyejarah Santri itu. Dan segera menggantinya dengan tema lomba yang lebih produktif dan edukatif. Misalnya tentang Jasa Santri menyelamatkan Indonesia, atau peran santri memberantas korupsi, mengatasi pandemi, mengokoh-kuatkan persatuan Bangsa.

"Dalam konteks peringatan Hari Santri Nasional, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, maupun pengibaran Bendera Merah Putih oleh komunitas Santri seperti di NU, Muhammadiyah, sudah dilaksanakan dan tidak dipermasalahkan. Seandainya ada yang masih belum melaksanakan, tugas BPIP sebagai bukti pengamalan Pancasila; mendatangi mereka secara baik-baik dan beradab, berikan pencerahan dalam semangat permusyawaratan menjaga persatuan, dan berikan solusi, saya yakin akan langsung selesai," ungkapnya.

HNW menegaskan, Jelang HUT kemerdekaan dan Hari Konstitusi, mestinya BPIP mengumumkan lomba dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22/10/2021 yang menghormati jasa Santri dan Ulama dalam menghadirkan dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Atau minimal tema tentang Para Ulama dan Santri yang tidak hanya memperjuangkan kemaslahatan Umat tapi juga kemaslahatan bangsa dan negara. Itulah latar belakang penetapan Hari Santri Nasional bukan 1 Muharram melainkan tanggal 22 Oktober. Karena menghormati jasa Para Santri dan Kiyai, yang pada tanggal 22 Oktober 1945 KH Hasyim Asyari mengobarkan fatwa dan resolusi Jihad memaksimalkan usaha dari Surabaya melawan penjajahan Belanda.

Fatwa dan Resolusi Jihad itu didukung oleh Kongres Umat Islam I di Yogya (7-8/11/1945) yang kemudian memunculkan heroisme perlawanan Santri bersama para Pemuda dan komponen lainnya pada 10/11/1945, menghadirkan perlawanan Rakyat dan Santri yang berhasil mengalahkan Belanda dan sekutunya. Peristiwa itu disebut dan diakui Pemerintah sebagai Hari Pahlawan.

"Dengan peran Ulama dan Santri tersebut maka selamatlah kemerdekaan Indonesia dan keutuhan Bangsa bersama Pancasila," ujarnya.

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama ini menjelaskan, Negara melalui pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga mengakui bahwa tidak ada pertentangan antara Santri dan Ulama dengan semangat kebinekaan dan keindonesiaan. Dalam UU Pesantren Pasal 10 ayat (4) misalnya disebutkan, Santri dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

"Semangat keislaman dan kebangsaan di kalangan Santri sejatinya sudah selesai dan bisa jalan beriringan. Jangan justru lembaga Negara seperti BPIP kembali mempersoalkannya, yang akan berakibat kepada munculnya lagi saling curiga dan stigma. BPIP dan programnya harusnya menjadi contoh bagaimana mempersatukan Bangsa dan merawat kesatuan Bangsa sebagaimana sila ke 3 Pancasila, jangan malah menumbuhkan lagi benih-benih pecah belah bangsa dengan stigma terhadap Para Santri yang telah berjasa untuk Indonesia Merdeka, sekalipun dengan dalih memperingati Hari Santri Nasional," pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober BPIP membuat lomba tulis nasional berhadiah jutaan rupiah. Tema yang diajukan dalam lomba tersebut adalah Hukum Islam terkait hormat bendera merah putih, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sementara, Politisi PKS Mardani Ali Sera juga menilai jika lomba penulisan artikel dalam rangka peringatan hari santri yang diadakan oleh BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) tidak masuk akal.

Hal tersebut berkaitan dengan tema penulisan yang diambil oleh BPIP untuk dilombakan.

BPIP mengambil tema Hormat Bendera Menurut Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.

Tema tersebut pun menimbulkan kontroversi dan menuai kritik dari sejumlah pihak termasuk Mardani Ali Sera.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter milik Mardani Ali Sera, ia berujar jika lomba yang diadakan BPIP tersebut tidak masuk akal.

"Aneh temanya dan terkesan tendensius," kata Mardani Ali Sera melalui unggahan di akun Twitter miliknya.

Bagi Mardani, kedua tema yang diambil oleh BPIP justru akan memecah belah bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan tugas lembaga yang mengatasnamakan Pancasila itu.

Dalam tema tersebut juga ada pertentangan antara Islam dan Pancasila ketika BPIP mengambil judul Hormat Bendera Menurut Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.

Pasalnya, Pancasila tidak condong kepada salah satu agama mengingat di Indonesia terdiri dari beragam pemeluk agama.

"Jadi buka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama. BPIP mestinya menyatukan bukan buat kontroversi," ujar Mardani.

Tidak hanya Mardani yang memberikan kritik kepada BPIP, sejumlah pengamat juga menganggap lembaga tersebut menimbulkan kegaduhan dengan tema yang diangkat.*

Sementara, hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menilai lomba karya tulis yang digelar BPIP itu tidak produktif, dan kontekstual karena temanya sangat jauh dari yang dihadapi Indonesia.

"Tidak produktif karena diyakini tidak akan mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila," kata Saleh Partaonan Daulay dalam siaran persnya, Sabtu (14/8).

Menurut Saleh, lomba bertema "Hormat Bendera Menurut Hukum Islam" dan "Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam," tidak perlu dan tak mendesak untuk dibahas. Dia mengatakan sejak zaman perjuangan kemerdekaan hormat bendera dan lagu kebangsaan tidak pernah dipersoalkan. "Para ulama dan para santri selalu menjunjung tinggi dan menghormati eksistensi bendera negara dan lagu kebangsaan," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu menambahkan sebelum ditulis, orang pasti akan mengetahui kesimpulan yaitu Islam tidak mempermasalahkan hormat bendera dan menyayikan lagu. Sebab, lanjutnya, itu adalah bagian dari perwujudan cinta tanah air.

Sementara, cinta tanah air adalah bagian dari iman.

Saleh mengatakan masih banyak tema yang lebih tepat untuk diajukan atau dilombakan, seperti yang sangat aktual dengan kondisi kekininan. Dia mencontohkan, misalnya bantuan sosial di era pandemi dalam perspektif Pancasila, meneguhkan nilai persatuan dan gotong royong di masa pandemi, akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai manifestasi keadilan sosial, mengungkap nilai-nilai spritualitas di balik pandemi Covid-19, dan lain-lain.

Meskipun temanya tidak spesifik menyebut kata santri, tetapi dipastikan para santri sangat menguasai tema tersebut. Tinggal mencari referensi agar bisa diaktualisasikan sesuai dengan tema yang diminta. "Tema seperti itu sangat relevan dalam upaya pemaknaan dan pembumian nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.

Dia mengingatkan membuat tema atau judul jangan sampai terkesan menyudutkan kelompok tertentu. Meski yang membuat tidak merasakan, kata dia, tetapi orang lain kemungkinan akan tersinggung.

"Kalau bikin judul dan tema jangan terkesan dipersempit untuk menyudutkan kelompok tertentu. Bisa jadi orang lain justru sangat merasa dan tersinggung," kata dia.

Menurut Saleh, BPIP sudah sering kali membuat polemik dan hiruk pikuk. Semestinya, hal seperti itu dihindari.

Dia mengatakan semua saat ini sedang fokus menghadapi Covid-19, dengan berbagai varian baru yang lebih agresif. Sudah semestinya, kata Saleh, berbagai program kementerian/lembaga diarahkan pada upaya mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi.

"Kalau soal hormat bendera dan lagu kebangsaan, ya, tidak solutif. Sebab, itu tidak pernah dipersoalkan. Tidak perlu dicarikan solusi. Dengan begini BPIP banyak disorot masyarakat," pungkas Saleh Partaonan Daulay.(ddy/jpnn/MPR/pikiran-rakyat/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
PPKM Level 3 Batal Diterapkan di Semua Daerah Saat Natal-Tahun Baru

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mengutip Bung Hatta, Gatot Nurmantyo Ingatkan Demokrasi Bangsa Kini Perlahan Lenyap

Achsanul Qosasi: Krakatau Steel Hadapi Masalah Sulit Akibat Miss-Invest Atas Keinginan yang Muluk

Sidang Kasus Korupsi Rp 4,5 Milyar Royalti Batu Bara CV JAR dengan Terdakwa Hartono

BP2MI Teken MoU Kolaborasi dengan 16 Pemda dan 10 Institusi Lintas Sektor

Memasuki Usia ke-103 tahun, Madrasah Mu'allimin Siap Go International

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2