Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Letjen (Purn) Syarwan Hamid: Ini Rezim Pemerintahan Terburuk Sepanjang Sejarah!
2018-07-02 06:57:41
 

Letjen (purn) TNI Syarwan Hamid saat memberikan sambutan pada acara Deklarasi Koalisi Ummat Madani (KUM) Meminta Prof. Dr. H. Amien Rais sebagai calon Presiden Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Koalisi Ummat Madani (KUM) Letjen (purn) TNI Syarwan Hamid (74) mengatakan, kondisi bangsa di bawah kepemimpinan Joko Widodo sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, banyak aset negara dan program pemerintah dikuasai oleh Tiongkok.

"Sebenarnya saya sebagai prajurit yang sudah tua ingin istirahat. Tetapi melihat fenomena yang luar biasa saat ini, saya tidak bisa diam," kata Syarwan saat acara Deklarasi Koalisi Ummat Madani (KUM) Meminta Prof. Dr. H. Amien Rais sebagai calon Presiden Indonesia periode 2019 -2014, di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (30/6).

Dia melanjutkan, sebagai orang yang berpengalaman di bidang intelijen selama 15 tahun, ancaman perang proksi dari Cina dan juga komunis telah berjalan di Tanah Air.

Progres itu, menurut Syarwan, karena pemerintah terkesan membiarkannya dan tidak melakukan intervensi. "Pemerintahan ini yang terburuk dari semua pemerintahan," tambahnya.

Syarwan melanjutkan, investasi asing sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Kemudian, menurut dia, banyak juga aset negara yang dikuasai asing. Seperti reklamasi di Teluk Jakarta.

"Dan itu yang menguasai cenderung Tiongkok. Itu akan jadi pancangan kaki, dari situ dukungan awalnya," kata Syarwan, Pria kelahiran Siak, Riau.

Dia juga menyebut ada sejumlah aset negara yang sudah dikuasa asing di Sulawesi Tenggara dan Sumatera. "Sekarang bagaimana kami melihat itu, biarkan saja itu berlalu, atau melawan," tegas dia.

Syarwan Hamid yang juga sebagai mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebut pemerintahan Joko Widodo rezim otoriter. Menurutnya, rezim Jokowi tidak bisa dikontrol lagi oleh semua alat negara.

"Apa saja yang dituntut masyarakat tidak berhasil. Pemerintahan tidak mendengar masyarakat," ungkapnya, sebagai salah satu tokoh militer dan politik Indonesia.

Bukan hanya itu, lanjut dia, permintaan umat Islam juga tidak pernah digubris. Bahkan pemerintah saat ini seringkali melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

Mengenai kontrol terhadap pemerintah, lanjut dia, elemen negara seperti DPR juga tidak bisa berbuat banyak. Lalu golongan menengah seperti akademisi juga lebih banyak diam.

Mantan Kapuspen TNI juga kerap berdiskusi dengan aktivis angkatan '66 dan '98. Dia mengklaim, mayoritas aktivis sudah geram melihat Jokowi memimpin bangsa ini.

Terlebih, menurut dia, pemerintahan Jokowi telah membiarkan Tiongkok menguasai aset dan program negara.

"Yang memegang aset ini adalah nonpribumi. Saya pengin bilang, kalau terjadi konflik horizontal, itu salah Jokowi," tandas dia.

Sementara, Koalisi Ummat Madani (KUM) mendeklarasikan dukungan kepada Amien Rais untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. KUM meminta Amien maju dan turun gunung.

"Kami meminta Bapak Amien Rais untuk segera 'turun gunung' guna memenuhi panggilan umat untuk dapat memainkan peran penting dan strategis menyelamatkan nasib bangsa yang sedang di 'ujung tanduk' dari kepunahannya," kata Ketua KUM Letjen (Purn) Syarwan Hamid.

Syarwan mengatakan Amien dapat mempermudah penggalangan kekuatan tokoh oposisi saat ini. Tujuan utama penggalangan kekuatan itu adalah terbentuknya koalisi keumatan.

"Pilihan terhadap Bapak Amien Rais sama sekali tidak berarti tokoh oposisi lainnya tidak layak. Namun pilihan kami ini karena kami ingin proses penggalangan kekuatan tokoh oposisi berbasis umat dapat lebih dipermudah, guna segera terbentuknya koalisi keumatan, demi #2019GantiPresiden," imbuh Syarwan.

Didukungnya Amien juga terinspirasi oleh kemenangan Mahathir Mohamad dalam pemilu Malaysia. Syarwan menyebut kemenangan itu karena dukungan umat.

"Kemenangan Mahathir yang didukung koalisi umat di Malaysia menjadi inspirasi umat dan rakyat bangsa Indonesia. Sebab, fenomena Mahathir, yang berusia 93 tahun, mampu menumbangkan Najib selaku petahana walaupun didukung dana besar dan kekuasaan yang berkolaborasi dengan kekuatan asing (China)," katanya.

Dia berharap deklarasi ini dapat didukung tokoh-tokoh lain yang saat ini berada di luar pemerintahan. Syarwan pun memprediksi deklarasi ini akan menimbulkan pertentangan.

"Kami sadari bahwa deklarasi ini akan mengalami penyesuaian dan pro-kontra, bukan hanya dari kalangan petahana, tetapi juga dari tokoh kalangan Islam sendiri. Namun, melalui deklarasi ini pula, kami berharap semua tokoh politik dan ulama yang berada pada barisan oposisi saat ini dapat bersatu dan tidak mengedepankan perbedaan yang kecil," pungkasnya.

Amien Rais merupakan pendiri dan mantan Ketum PAN masuk dalam bursa capres partainya. Namanya masuk dalam pertimbangan PAN jadi capres, selain Ketum PAN Zulkifli Hasan dan dua mantan Ketum PAN Soetrisno Bachir dan Hatta Rajasa.(dbs/tan/jpnn/eramuslim/detik/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Diduga 'Merugikan' Capres Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu RI
  Survei IDM: Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Melorot
  Deklarasi Jangkar-PAS Optimis Capai 33 Juta Relawan Dukung Prabowo - Sandi
  KOBO1: Koalisi Buruh 01 Deklarasi Medukung Jokowi - Ma'ruf
  PP KAMMI: Ada Cara Tertentu Menggaet Suara Generasi Milenial
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok

Bakamla RI Gelar Rakornas Operasi Keamanan Laut Tahun 2018

Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2