Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Lembaga Survei Harus Adil
2019-03-23 18:30:44
 

Dialektika Demokrasi dengan tema "Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa" di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan, lembaga survei yang ada di Indonesia harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada perorangan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena lembaga survei merupakan suatu gambaran yang akan disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, lembaga survei tidak boleh berfungsi sebagai konsultan politik.

"Masih banyak lembaga survei Indonesia yang berkerja sama dengan pihak tertentu. Inilah yang membuat lembaga survei sebagai predator demokrasi walaupun tidak semua," imbuh Fadli saat menjadi narasumber diskusi Dialetika Demokrasi dengan tema "Survei Pemilu Realita atau Rekayasa" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Fadli mengatakan banyak lembaga survei Indonesia yang tidak sesuai dengan hasil yang sesungguhnya karena meleset hingga beberapan persen. "Beberapa lembaga survei yang saya perhatikan ketika Pilkada ada yang meleset hingga ratusan persen. Seharusnya lembaga ini dibubarkan saja karena kesalahannya banyak sekali," papar politisi Gerindra ini.

Menurut Fadli kesalahan-kesalahan yang dilakukan pihak surveior dikarenakan tidak bersifat terbuka padahal seharusnya lembaga survei harus jelas dan terbuka. "Kesalahan-kesalahan ini karena lembaga survei itu tidak bersifat terbuka dan tidak jelas siapa yang mengerjakannya dan bagaimana caranya, seharusnya kalo misalnya lembaga tersebut berpihak sampaikan saja jadi lebih adil," kesan Fadli.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga mengkritisi metodologi yang digunakan pihak survei sudah sangat kuno. Karena di zaman sekarang semuanya sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi seperti media sosial.

"Masalah metodologi ini sudah kuno dengan begitu berlipahnya informasi yang luar biasa dan teknologi yang begitu maju seperti media sosial. Seharusnya caranya diganti saja jadi harus ada evaluasi total," saran legislator dapil Jawa Barat V itu.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
  Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
  Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
  Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
  Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

 

  Berita Terkini
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya

Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2