Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Papua
Legislator Minta Presiden Indonesia Terpilih Datang ke Wamena
2019-10-09 14:41:18
 

Ilustrasi. Kerusakan akibat Rusuh di Wamena, Papua, setidaknya 33 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR-RI Dapil Sumbar II, Nevi Zuairina meminta Presiden Terpilih yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI, agar segera turun langsung ke Wamena, Papua, sebelum dilantik sebagai presiden 5 tahun yang akan datang. Menurutnya, Presiden mesti berdialog guna mengetahui apa yang menjadi keinginan warga demi meredam kerusuhan dan menyelamatkan warga pendatang dari ketakutan dan ancaman.

"Kita meminta Presiden (terpilih) hadir langsung di Wamena menemui warga sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober yang akan datang. Yakinkan warga di Wamena bahwa pemerintah turut andil dalam menyelesaikan masalah besar ini, kemudian menjamin keselamatan, menghentikan segala ketakutan dan ancaman," ucap Nevi dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Datangnya Presiden terpilih ke Wamena, lanjut Nevi, sebagai perwujudan bahwa presiden mendengar aspirasi secara langsung dari warga untuk menyelesaikan segala permasalahan. Pemerintah hadir untuk memunculkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Nevi mengatakan, banyak warga pendatang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Papua, namun sebab kerusuhan itu masih banyak yang simpang siur, sehingga warga disana banyak mengalami trauma karena ketakutan. "Banyak warga dari luar daerah yang merasa sudah bersaudara dengan penduduk asli Wamena mengalami trauma akibat kerusuhan yang terjadi. Trauma ini begitu mengerikan sehingga banyak warga yang terpaksa kembali pulang ke kampung asal," ungkap politisi Fraksi PKS itu..

Seperti dikabarkan, kerusuhan di Wamena telah menimbulkan sejumlah korban jiwa termasuk perantau Minang Sumatera Barat. Sementara sejak terjadi kerusuhan pertengahan september lalu, hingga awal Oktober tercatat ribuan orang telah meninggalkan Wamena. Tak hanya korban jiwa, fasilitas pemerintah juga banyak mengalami kerusakan salah satunya Kantor Bupati Wamena hangus terbakar, kios-kios di Pasar dan lainnya.

Menurut Nevi, prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelamatkan warga dari segala ancaman. Apabila butuh evakuasi warga, segera lakukan ke tempat yang aman, intinya pemerintah harus cepat tanggap.

Nevi berharap agar dalang kerusuhan segera ditindak tegas agar kondisi di Wamena bisa kembali normal dan damai. Pemerintah perlu benar-benar serius untuk mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Papua sehingga efektifitas menyelesaikan akar masalah Papua secara fundamental dapat dilakukan secara cepat.

"Presiden sebaiknya mengambil langkah cepat, cermat, dan terukur untuk mengendalikan situasi keamanan di Wamena. Tanggung jawab penuh dengan seluruh kekuataan upaya dan biaya agar dilakukan agar tidak ada lagi korban. Jangan sampai ada lagi korban jiwa satupun. Harus ada jaminan Pemerintah akan keamanan dan kedamaian yang merupakan kebutuhan mendasar rakyat," pungkasnya.(dep/es/DPR/bh/sya)






 
   Berita Terkait > Papua
 
  Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua
  TNI Diminta Antisipasi Jelang HUT OPM
  Pascakerusuhan, Tokoh Pemuda Papua Ajak Masyarakat Saling Memaafkan
  Legislator Minta Presiden Indonesia Terpilih Datang ke Wamena
  Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah Diluar Papua
 
ads1

  Berita Utama
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara

Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Marah ke Pendukung Zulhas, Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan

Para Pemohon Uji UU KPK Sampaikan Perbaikan

Jumlah ASN Penguji UU BPJS Bertambah

Hadapi Pemakzulan karena 'Menyalahgunakan Wewenang', Presiden Trump: 'Lakukan Sekarang'

'Masjid Ramah Lingkungan' Pertama di Eropa Diresmikan Presiden Turki

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2