Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Legislator Harapkan Lebih Banyak Keterwakilan Perempuan di Pentas Politik
2019-10-03 11:25:19
 

Anggota DPR RI terpilih dari Fraksi Partai Gerindra Iis Rosita Dewi.(Foto: Runi/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI terpilih dari Fraksi Partai Gerindra Iis Rosita Dewi yang baru saja mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024, berharap keterwakilannya menjadi anggota legislatif bisa jadi pemicu bagi kemunculan politisi-politisi perempuan terutama dari partai yang dinaunginya (Gerindra).

"Jika selama ini saya mendukung peran suami saya (Edhi Prabowo) yang sudah jauh lebih dahulu menjadi anggota legislatif dari belakang, mulai hari ini, sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, kami akan bermitra dan berjalan berdampingan untuk ikut menyuarakan aspirasi masyarakat luas, khususnya yang berada di dapil kami masing-masing," ujar Iis usai pengucapan sumpah dan janji Anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Senayan Jakarta, Selasa (1/10).

Dijelaskan Iis, keinginannya berada di lembaga legislatif ini selain ingin menyuarakan hak-hak perempuan, Ia ingin mencontohkan kepada kaum perempuan agar tidak ragu untuk terjun ke dunia politik. Politik menurut Iis adalah cara dan seni yang identik dengan keindahan, oleh karenanya butuh juga sentuhan wanita. Tidak bisa dipungkiri, keterwakilan perempuan dalam sebuah partai politik saat ini masih sangat rendah, terutama yang ada di Fraksi Partai Gerindra.

Walaupun keterwakilan perempuan di partai politik sangat diharapkan, Ia mengakui dan berharap agar wanita tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, ibu bagi anak-anaknya di rumah. Dengan kata lain ketika berada di dalam rumah Iis pun harus siap menanggalkan seluruh atribut dan karir politiknya, dan kembali menjadi istri dan ibu bagi ketiga anaknya.

Terkait dengan pro dan kontra Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya tentang dengan perempuan dalam kehidupan berumah tangga, terutama hubungan istri dengan suami, Iis menilai poin ini pada RKUHP itu memang harus ditinjau ulang.

"Saya menilai RUU KUHP itu memang harus ditinjau ulang ya. Karena menurut saya, banyak masalah yang lebih krusial yang harus dibuat atau diutamakan walaupun RKUHP itu pembahasannya memang sudah lama. Semoga dengan DPR yang baru ini, bisa memperbaiki hal tersebut. Artinya membuang yang buruk dan mempertahankan yang sudah baik," pungkasnya.(ayu/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Menkopolhukam: Ujaran Kebencian dan Intoleransi Turun 80 Persen Pasca Pilpres 2019
  Bamsoet: Salah Satu Tugas Penting MPR RI Menjaga Kesejukan Suhu Politik Tanah Air
  Meski Dibolehkan Kembali ke Dunia Politik, Mantan Napi Korupsi Harus Sadar Diri
  Wabah Sintingisme
  Meong Tetap Meong, Tak Akan Menggonggong
 
ads1

  Berita Utama
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'

PKB: Semua Melemah, Sumber Nafkah Sulit Dan Kebijakan Terkesan Colong-colongan

Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi

Dikaitkan HUT PKI, Konser Iwan Fals pada Malam Takbiran Ditunda

Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2