Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pemindahan Ibu Kota
Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah
2020-06-14 21:59:30
 

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho.(Foto :Dok/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berkomitmen terus melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, hingga kini belum ada legal standing yang menjadi landasan pemindahan IKN itu. DPR RI pun belum menerima draf resmi dari Pemerintah Indonesia untuk dibahas, hingga kemudian akhir-akhir ini beredar draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ke publik.

Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mempertanyakan sikap Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, soal rencana pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Demikian disampaikan Irwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementeria merespons beredarnya draf RUU IKN, Jumat (12/6).

"Sampai saat ini, DPR belum pernah menerima draf RUU IKN sebagaimana dijanjikan. Kami butuh ketegasan Pemerintah terkait kelanjutan IKN. Paling tidak, pernyataan dari apakah sudah menyerahkan secara resmi draf RUU IKN itu bersama materi teknisnya ke DPR. Kemarin, katanya akhir Januari sudah selesai. Namun, Februari tiba-tiba tertunda akibat adanya Covid-19," ujar Irwan.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa baru-baru ini menyatakan pembangunan IKN tetap berjalan dan sedang disiapkan masterplan-nya. Menanggapi hal itu, politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengingatkan Pemerintah bahwa pembangunan IKN juga membutuhkan draf RUU-nya.

"Saya mendesak agar Pemerintah segera menyampaikan draf itu ke DPR biar bisa dibahas. Jadi, sebelum membahas kelanjutan pembangunan dan lain-lain mak pastikan dulu legal standing UU-nya. Sementara, draf itu belum kami terima. Kami tunggu draf asli yang disampaikan oleh Pemerintah," tandasnya.

Lebih lanjut, Irwan juga meminta Presiden Jokowi menyampaikan sikap tegasnya. Sebab, ungkap Irwan, ide besar ini awalnya datang dari Presiden ke-7 RI itu. Legislator daerah pemilihan dapil Kaltim ini lebih lanjut menegaskan bahwa Presiden sendiri harus turun tangan untuk menjelaskan.

"Kalau ada kelanjutan proses pembangunan IKN seperti disampaikan Menteri Bappenas, maka Presiden bisa menjelaskan apakah sudah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara itu ke DPR sehingga bisa dibahas," pungkas Irwan.(pun/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?

Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

 

ads2

  Berita Terkini
 
KKP dan Polri Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ikan Ilegal Sebanyak 54,978 Ton Senilai Rp 2,2 Miliar

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Ledakan 'Non-Nuklir Terbesar' Beirut 'Hhancur Separuh Kota dan Picu Krisis Kemanusiaan'

Polda Metro Ungkap Praktik Dokter Gigi Abal-abal di Perumnas Aren Jaya

Efektif, Resonan, Berpengaruh

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2