Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Amerika Serikat
Legislator Minta RI Waspadai AS Bangun Pangkalan di Papua Nugini
2018-12-04 10:46:42
 

Ilustrasi. Pangkalan angkatan laut.(Foto: RT_com)
 
TURKI, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga angkat suara terkait dengan rencana kerja sama Amerika Serikat (AS) dan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Jerry meminta Pemerintah Indonesia mewaspadai militerisasi di kawasan Asia Pasifik seperti direncanakan AS tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence berkunjungan ke Papua Nugini, Sabtu (17/11) lalu. Mike Pence menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut itu untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik. Namun, Jerry menilai, upaya AS itu perlu dikaji secara mendalam.

"Kami pikir, ini aksi yang akan mempengaruhi dan mengganggu stabilitas politik kawasan Pasifik dan di Asia Tenggara. Papua Nugini ini kan perbatasan dengan Indonesia, apapun itu secara geopolitik politik banyak mempengaruhi Indonesia," kata Jerry di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Istanbul, Turki, Jumat (30/11).

Menurut legislator Partai Golkar itu, tidak boleh dilakukan apapun di kawasan itu, termasuk demiliterisasi kawasan tersebut. Karena menurutnya, kawasan itu menjadi kawasan netral. Jika itu bisa dilakukan, akan sesuai sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dari tekanan dan intervensi dari negara manapun.

"Jika ada negara yang ingin membangun pangkalan udara di negara militer di wilayah berdaulat. Maka itu bisa mengganggu negara di kawasan itu. Itu sedikit banyak mempengaruhi stabilitas politik di sekitar kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Bagi saya, sebaiknya itu dikaji kembali agar itu tak dijadikan komoditas politis," ungkap Jerry.

Untuk itu, lanjut legislator dapil Sulawesi Utara itu, pemerintah perlu melihat secara komprehensif untuk mengkaji seberapa penting dan urgennya AS melakukan itu. Karena diketahui pula, fokus AS menurutnya memang banyak di kawasan Timur Tengah.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh

Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'

Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2