Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pengangguran
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
2019-10-21 18:58:10
 

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.(Foto: Runi/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Padahal pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tengah menggalakan pembangunan Infrastruktur yang luar biasa. Ia mengatakan akan melihat lanjutan program-program yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya.

"Kami tentu akan melihat terlebih dahulu bagaimana Presiden Jokowi melanjutkan program-program yang telah ditentukan pada periode sebelumnya, termasuk menjalankan janji-janji politiknya. Sebagaimana tugas kami di DPR RI, kami juga akan memberikan masukan khususnya terkait berbagai aspirasi dari masyarakat. Serta kritikan terkait berbagai program dan kinerja yang tengah dilakukan pemerintah," jelas Saleh sesaat sebelum pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI pada Periode 2014-2019 ini mengatakan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Padahal di sisi lain, pemerintah tengah menggalakan pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Seharusnya hal tersebut dapat menampung tenaga kerja yang sangat banyak, namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggur.

Oleh karena itu, politisi dapil Sumatera Utara II ini mengaku akan terus mengingatkan Presiden atau Pemerintah agar seluruh inventasi yang masuk ke Indonesia harus betul-betul menguntungkan bagi masyarakat. Bahkan jika perlu, seluruh pekerja yang dipekerjakan dalam inventasi yang masuk ke Indonesia berasal dari dalam negeri.

"Selain itu hal yang juga harus dikiritisi adalah terkait harga berbagai komoditas pokok di Indonesia yang saat ini sedang menurun. Sebut saja harga sawit dan karet yang saat ini sangat rendah. Hal tersebut menyebabkan daya beli masyarakat juga sangat rendah, dan ketahanan ekonomi juga rendah. Begitupun dalam sektor agraria. Jangan sampai masyarakat di desa-desa tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya ekonomi yang berkeadilan," pungkasnya. (ayu/es)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020

Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14

 

ads2

  Berita Terkini
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia

WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA

Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah

DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19

Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2