Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Banjir
Legislator Dorong Pemerintah Pusat Fokus Lakukan Mitigasi Bencana
2020-01-14 12:42:19
 

Ilustrasi. Komunitas motor club ParaElang24 saat melakukan Peduli Bencana dengan Baksos di salah satu Posko Bencana di Lebakgedong, Banten pada Sabtu (12/1).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Pusat didorong untuk lebih fokus dalam melakukan mitigasi bencana. Sebab, berkaca dari peristiwa banjir yang menimpa sejumlah daerah seperti Jabodetabek dan Banten yang lalu, Pemerintah Pusat dinilai hanya terlalu gencar sebatas melakukan pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjadinya bencana sebagai bagian dari solusi penanganan bencana.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu memiliki dana alokasi khusus terkait bencana mitigasi bencana yang banyak dialokasikan ke daerah. Demikian dipaparkan Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat diwawancarai Parlementaria sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

"Seperti dalam peristiwa banjir yang masih saja melanda di berbagai daerah terutama wilayah Jabodetabek dan Banten beberapa waktu lalu, Pemerintah seolah lupa bahwa penanganan bencana terbaik adalah dengan fokus kepada mitigasi bencana, jangan sebatas terlalu fokus dengan penanganan pasca bencana," ujar Irwan.

Karena, sambung Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, bagaimanapun Pemerintah Daerah yang lebih mempunyai wilayah dan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa meminimalisir dampak maupun meminimalisir potensi bencana. Sehingga jangan sampai, tutur Irwan, dana alokasi hanya terpusat di Pemerintah Pusat.

"Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita ini harus banyak dialokasikan untuk program-program mitigasi bencana. Termasuk, kajian-kajian meminimalisir dampak bencana," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur tersebut.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan ke depannya infrastruktur harus dibangun sebaik mungkin. Jangan sampai, kata Irwan, infrastruktur yang sudah dibangun dengan dana yang luar biasa pendanaannya tersebut kemudian rusak akibat menjadi langganan bencana seperti banjir dan longsor, lalu menyebabkan Pemerintah sibuk dengan perbaikannya.

"Justru, sebelum itu dialokasikan untuk pembangunan maupun alokasi anggaran maka harus dilakukan kajian terlebih dulu seperti kajian terkait dampak lingkungan dan kajian terkait kondisi geografis itu harus betul-betul tuntas," pungkas Irwan.(pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham

Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota

Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2