Pompeo mengatakan dirinya ingin memperjelas bahwa aksi Beijing dalam "kampanye perundungan untuk" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Cina
Laut China Selatan: Aksi China Memburu Sumber Daya 'Melanggar Hukum', Kata Menlu AS
2020-07-15 21:13:20
 

Foto dari Angkatan Laut AS menunjukkan kapal-kapal China di perairan sekitar Mischief Reef yang berada di daerah Kepulauan Spratly yang disengketakan.(Foto: Reuters)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Aksi China dalam memburu beragam sumber daya lepas pantai di sejumlah bagian Laut China Selatan "sepenuhnya melanggar hukum", kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.<

Pompeo mengatakan dirinya ingin memperjelas bahwa aksi Beijing dalam "kampanye perundungan untuk mengendalikan" kawasan laut yang disengketakan adalah salah.

Di lain pihak, China mengatakan AS "dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta dan hukum internasional".

China mengklaim wilayah di Laut China Selatan yang disebut 'sembilan garis putus-putus'. Klaim tersebut kemudian dikuatkan dengan membangun pulau buatan, mendirikan pangkalan militer, dan mengintesifkan patroli.

Akan tetapi, wilayah tersebut juga diklaim Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam.

Meski sebagian besar tidak dihuni, dua kepulauan di Laut China Selatan ditengarai menyimpan sumber daya alam yang kaya. Kawasan itu juga dilintasi rute pelayaran kapal sekaligus area penangkapan ikan berbagai negara.

Apa yang dikatakan Pompeo?

Melalui pernyataan pada Senin (13/07), Pompeo mengecam klaim China atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Dia menukas Beijing "tidak punya dasar hukum untuk secara pihak menerapkan kehendaknya di wilayah tersebut".

Pompeo menegaskan bahwa AS, yang sebelumnya tidak berpihak pada sengketa wilayah, menolak klaim Beijing atas perairan lepas pantai Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

"Setiap aksi (China) yang mengusik pembangunan hidrokarbon atau perikanan negara lain di perairan ini- atau menjalankan aktivitas semacam itu secara sepihak- adalah melanggar hukum," cetusnya.

"Dunia tidak akan mengizinkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kekaisaran maritim".

Bagaimana respons China?

Dalam pernyataan yang diunggah ke Twitter, Kedutaan Besar China di Washington DC mengatakan Departemen Luar Negeri AS "dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta dan hukum internasional termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut".

Lebih jauh, Kedubes China mengatakan AS "melebih-lebihkan situasi di kawasan dan berupaya menciptakan perseteruan antara China dan negara-negara pesisir lainnya.

"Tuduhan ini sepenuhnya tidak bisa dibenarkan. China sepenuhnya menolak".

Risiko signifikan pada kepulauan yang tampaknya tidak signifikan

Sebelum Menlu AS, Mike Pompeo, melontarkan pernyataannya pada Senin (13/07), AS belum pernah berpihak terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan

Empat tahun setelah Mahkamah Arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim China pada wilayah Laut China Selatan tidak punya dasar hukum, AS untuk pertama kalinya menyatakan secara resmi di mana mereka berpihak. Tapi mengapa sekarang?

Pekan lalu, China dan AS secara terpisah menggelar latihan militer di kawasan itu - sebuah fenomena langka yang mengindikasikan peningkatan ketegangan.

Dalam konteks yang lebih besar, pemerintahan Donald Trump beriktar mengubah yang disebut kegagalan kebijakan selama 40 tahun terkait China.

Washington baru-baru ini mengkritik China dalam beragam topik, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, pelanggaran HAM terhadap komunitas minoritas Muslim di Xinjiang, hingga cara penanganan protes prodemokrasi di Hong Kong.

Namun, rangkaian proyek reklamasi tanah China di Laut China Selatan yang mendorong khalayak dunia untuk meninjau ulang ambisi internasional China.<

Dan pertaruhan di kawasan ini amat tinggi. Pada kepulauan dan karang yang tampaknya tidak signifikan ini, ada risiko konflik militer yang kian tinggi antara dua negara paling kuat di dunia.

Pompeo mengatakan AS berdiri "bersama para sekutu dan miitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan pada sumber daya lepas pantai".

Ditambahkannya, posisi ini "konsisten dengan hak dan kewajiban kami di bawah hukum internasional".

Ada apa di balik sengketa Laut China Selatan?

Laut China Selatan beberapa tahun terakhir menjadi sumber ketegangan antara China dan sejumlah negara lain yang sama-sama mengklaim hak kedaulatan atas dua kepulauan tak berpenghuni, Paracel dan Spratly.

China mengklaim sebagian besar wilayah itu dengan alasan nelayan-nelayan China telah berlayar ke sana selama berabad-abad lalu. Kawasan itu memang dikenal kaya dengan sumber perikanan dan ditengarai banyak menyimpan cadangan gas dan minyak.

AS selama ini kritis dengan militerisasi China di kawasan itu dan kerap membuat marah Beijing dengan misi "kebebasan navigasi".

Pada Agustus 2018, tim BBC menumpang pesawat militer AS yang melintas di atas kepulauan yang disengketakan di Laut China Selatan. Dalam komunikasi radio, pilotnya diperingatkan untuk "segera" meninggalkan kawasan itu guna "menghindari kesalahpahama

Beberapa bulan kemudan, China menempatkan pesawat pengebom di kawasan itu untuk ikut ambil bagian dalam latihan militer.

China sebelumnya menuding Angkatan Laut AS memprovokasi dan ikut campur dalam urusan regional.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Cina
 
  China Membalas AS, Para Diplomat AS Segera Tinggalkan Konsulat di Chengdu
  Laut China Selatan: Aksi China Memburu Sumber Daya 'Melanggar Hukum', Kata Menlu AS
  China Menuduh Tentara India Melakukan 'Provokasi yang Disengaja' Sehingga Memicu 'Konflik Fisik yang Sengit'
  Puluhan Jenazah di Dalam Truk Kontainer di Inggris Berkebangsaan China
  Partai Komunis Cina Datang
 
ads1

  Berita Utama
Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

 

ads2

  Berita Terkini
 
Terungkap!! Dalang Pembunuhan Warga Negara Taiwan Juga Janjikan 'Tugas Lain'

Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK!

Siapa Agnes Chow, Aktivis Perempuan yang Disebut 'Mulan yang Asli' dan 'Dewi Demokrasi'?

Terjerat UU Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pinangki Terancam Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara

PA 212: Sebaran Baliho Habib Rizieq Bentuk Perlawanan Pada Neo PKI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2