Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
LSPI Prediksi Pilkada Sumsel Maksimal Ada 3 Poros Pasangan Calon Gubernur
2017-10-11 18:38:37
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pilkada Sumatera Selatan telah memasuki babak pengerucutan bakal calon dan pengeluaran surat dukungan partai. Beberapa partai bahkan sudah mendeklarasikan dukungan secara terbuka, baik melalui kegiatan deklarasi maupun melalui pernyataan resmi pengurusnya. Herman Deru adalah calon Gubernur yang pertama kali mendapat dukungan resmi Parpol yaitu Partai Amanat Nasional sementara para bakal calon lainnya masih sibuk di Jakarta lobby sana-sini meyakinkan pengurus Parpol bahwa dirinya bakal menang.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik dari Lembaga Survey Politik Indonesia (LSPI), Rachmayanti Kusumaningtyas menyatakan Pilkada Sumsel sudah bisa diprediksi akan diikuti oleh maksimal 3 pasangan calon. Kemungkinannya adalah poros PDI Perjuangan dan Golkar kemudian poros PAN dan Nasdem selanjutnya poros Demokrat dan Gerindra. Rachamayanti menyebut nama Dodi Reza - Giri akan menjadi pasangan seolah incumbent, kemudian nama Ishak Mekki - Aswari Riva'i sebagai poros tengah dan terakhir nama Herman Deru - Mawardi Yahya sebagai poros penantang. Rachmayanti menambahkan kemungkinan PKB, PKS dan Hanura akan mengusung Herman Deru, sementara PPP dan PBB akan memblok ke Ishak Mekki.

Dari ketiga poros yang diungkapkannya, Rachmayanti menilai peluang menang Herman Deru adalah yang paling tinggi. Ia menjelaskan, setidaknya ada 3 alasan untuk pernyataan itu. Pertama, semua survei yang diselenggarakan sepanjang tahun 2016 dan 2017 menempatkan Herman Deru sebagai calon dengan akseptabilitas dan elektabilitas tertinggi. "Secara keseluruhan strong supporter Herman Deru bahkan sudah berada di kisaran 20 persenan," ujarnya Rabu (11/10). .

Alasan kedua adalah posisi Herman Deru sebagai penantang. Posisi ini menempatkannya sebagai korektor, pengubah, reformator, restorator dan seterusnya. Herman Deru akan dengan mudah menguliti kelemahan dan kegagalan pemerintahan Alex Noerdin - Ishak Mekki dan menawarkan solusinya. Ia akan dengan ringan tanpa beban mengkritik kebijakan yang keliru dan menawarkan program baru. Logika penantang di seluruh dunia pasti menawarkan perubahan, perbaikan, menjanjikan sesuatu yang baru. Posisi dilematis ada pada Ishak Mekki, ia berada di poros setengah incumbent yang secara etis harus berebut klaim dengan putera gubernur yang ikut berlaga. "Ishak Mekki sulit untuk mengklaim keberhasilan Alex tapi tak elok juga untuk mengkritik habis Alex karena dia bagian dari itu. Sementara Deru tak ada beban dan bisa leluasa menawarkan program. Jangan lupa, Herman Deru adalah mantan Bupati dua periode yang sarat prestasi, itu ada jejak digitalnya. Jadi bukan orang baru, lugu dan polos yang tidak mengerti pemerintahan," ujarnya.

Alasan ketiga adalah soal momentum politik. Rachmayanti menjelaskan, dalam pikiran masyarakat, inilah saatnya yang tepat untuk Herman Deru menjadi gubernur. Di pilkada lalu Deru gagal meraihnya dan kini setelah Alex Noerdin menjabat dua periode sudah sewajarnya pemerintahan diganti. Deru dipandang sosok pengganti yang tepat. Hal inilah yang juga menjadi beban bagi putera Alex Noerdin, ia maju pada saat baru saja mendapat amanah sebagai Bupati Muba, baru seumur jagung, jadi dianggap melanggengkan dinasti politik. "Dalam politik ada yang disebut momentum. Pilkada kali ini adalah momentum politiknya Herman Deru. Kalau dia mampu bekerja membangun tim yang solid sampai ke lapis terbawah, punya program yang lebih baik, punya kapasitas dan dukungan politik memadai, pasti akan menang. Sebaliknya jika tanggung dan setengah-setengah, ia akan tumbang jadi pecundang," pungkasnya.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
  Kampanye Hitam Harus Dihindari dalam Pilkada Serentak
  Ini Cara PAN Menangkan Sudirman Said - Ida Fauziyah di Pilkada Jateng
  Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih
  Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada
 
ads

  Berita Utama
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

 

  Berita Terkini
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS

Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang

Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT

Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2