Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Cina Tangkap Ratusan Tersangka Koruptor di Luar Negeri
CINA, Berita HUKUM - Pemerintah Cina menyatakan telah menangkap 180 orang yang dicurigai melakukan k

Quo Vadis Rancangan UU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

INDONESIA merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam y

Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dibatalkannya lelang proyek paket Semani tahap II dengan program multiyear

Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepolisian Resort Kota Samarinda wilayah hukum Polda Kalimantan Timur (Kal

Xiaomi Geser Huawei Jadi Vendor Smartphone Terbesar ke-3 di Dunia
CINA, Berita HUKUM - Xiaomi dikabarkan telah menjelma menjadi vendor smartphone terbesar ke-3 di dun

Tiga Lembaga Ini Harus Diperkuat Demi Pemberantasan Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo baru saja dimulai. Sejumlah “pekerjaan rum

Politisi Golkar Roem Kono Pimpin BURT DPR RI
JAKARTA, Berita - Politisi Partai Golkar Roem Kono terpilih menjadi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga

Swedia Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat
SWEDIA, Berita HUKUM - Swedia hari ini, Kamis (30/10) secara resmi mengakui Palestina sebagai negara

   

  Berita Terkini >>
   
Cina Tangkap Ratusan Tersangka Koruptor di Luar Negeri
Quo Vadis Rancangan UU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
Xiaomi Geser Huawei Jadi Vendor Smartphone Terbesar ke-3 di Dunia
Tiga Lembaga Ini Harus Diperkuat Demi Pemberantasan Korupsi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
Eksistensi Artis dan Narkotika
Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto
Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar
Trend Boarding Terbaru Acer, Luncurkan Smartphone Liquid Lade dan Liquid Z500

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Kasus Import Daging
LHI Dijanjikan Rp 40 Miliar Untuk Muluskan Kouta Impor Daging Sapi
Wednesday 24 Apr 2013 13:03:05
 
Juard Effendy (depan) dan Arya Abdi Effendi, terdakwa suap impor daging sapi saat akan menjalani sidang perdana di Pengdailan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dijanjikan uang Rp 40 miliar oleh perusahaan importir PT Indoguna Utama. Uang itu untuk memuluskan kuota impor daging sapi pada perusahaan tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana dua tersangka dari PT Indoguna Utama yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi di Pengdailan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4).

M Rum, JPU yang membacakan dakwaan dua tersangka itu mengatakan bahwa PT Indoguna memberikan janji pada Luthfi Hasan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu dari seluruh uang yang dijanjikan Rp 40 miliar kepada Lutfhi selaku anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014, yang juga menjabat sebagai Presiden PKS melalui Ahmad Fathanah, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu," katanya.

Pemberian uang dan janji itu dapat mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) terkait proyek kuota pengurusan impor daging sapi agar bisa dilakukan oleh PT Indoguna Utama. Apalagi, yang menjabat Menteri Pertanian, Suswono berasal dari partai yang sama dengan Luthfi Hasan yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Janji itu agar mempengaruhi pejabat Kementan untuk kuota pengurusan impor daging sapi, agar dilakukan oleh PT Indoguna," tambahnya.

Mengenai pertemuan di Medan antara Luthfi Hasan, Suswono, dan Dirut PT Indoguna Utama yakni Maria Elisabeth Liman, KPU menyatakan pertemuan itu membahas kuota impor daging sapi.

"Pertemuan dilakukan di kamar Luthfi Hasan Ishaaq di nomor 9006 Hotel Aryaduta Medan. Peretmuan itu dilakukan lima orang yakni Maria Elisabeth Liman, Ahmad Fatnah, Lutfi Hasan, Suswono, dan Suharno," tambah JPU lainnya, Surya Nelli.(bhc/din)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus Import Daging

MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
Suap Import Daging, Maria Elizabeth Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara
Suap LHI, Maria Elizabeth Liman Dituntut 4,5 Tahun Bui
Kasus Suap Impor Daging, KPK Tahan Maria Elisabeth Liman
Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara
Jelang Vonis, Luthfi: Saya Hanya Berharap yang di Atas
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com