Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah Ďauto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace
JAKARTA, HUKUM - Apakah baru-baru ini kamu baru saja menyaksikan kejadian kerusakan atau pencemaran

   

  Berita Terkini >>
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Kasus Import Daging
LHI Dijanjikan Rp 40 Miliar Untuk Muluskan Kouta Impor Daging Sapi
Wednesday 24 Apr 2013 13:03:05
 
Juard Effendy (depan) dan Arya Abdi Effendi, terdakwa suap impor daging sapi saat akan menjalani sidang perdana di Pengdailan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dijanjikan uang Rp 40 miliar oleh perusahaan importir PT Indoguna Utama. Uang itu untuk memuluskan kuota impor daging sapi pada perusahaan tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana dua tersangka dari PT Indoguna Utama yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi di Pengdailan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4).

M Rum, JPU yang membacakan dakwaan dua tersangka itu mengatakan bahwa PT Indoguna memberikan janji pada Luthfi Hasan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu dari seluruh uang yang dijanjikan Rp 40 miliar kepada Lutfhi selaku anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014, yang juga menjabat sebagai Presiden PKS melalui Ahmad Fathanah, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu," katanya.

Pemberian uang dan janji itu dapat mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) terkait proyek kuota pengurusan impor daging sapi agar bisa dilakukan oleh PT Indoguna Utama. Apalagi, yang menjabat Menteri Pertanian, Suswono berasal dari partai yang sama dengan Luthfi Hasan yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Janji itu agar mempengaruhi pejabat Kementan untuk kuota pengurusan impor daging sapi, agar dilakukan oleh PT Indoguna," tambahnya.

Mengenai pertemuan di Medan antara Luthfi Hasan, Suswono, dan Dirut PT Indoguna Utama yakni Maria Elisabeth Liman, KPU menyatakan pertemuan itu membahas kuota impor daging sapi.

"Pertemuan dilakukan di kamar Luthfi Hasan Ishaaq di nomor 9006 Hotel Aryaduta Medan. Peretmuan itu dilakukan lima orang yakni Maria Elisabeth Liman, Ahmad Fatnah, Lutfi Hasan, Suswono, dan Suharno," tambah JPU lainnya, Surya Nelli.(bhc/din)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus Import Daging

MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
Suap Import Daging, Maria Elizabeth Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara
Suap LHI, Maria Elizabeth Liman Dituntut 4,5 Tahun Bui
Kasus Suap Impor Daging, KPK Tahan Maria Elisabeth Liman
Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara
Jelang Vonis, Luthfi: Saya Hanya Berharap yang di Atas
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com