Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Muhammadiyah
Kunjungi PP Muhammadiyah, Mensos Ajak Kerjasama Penanggulangan Kebencanaan
2018-05-10 22:59:53
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menerima kunjungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Gedung Pusat Dakhwah Muhammadiyah Jakarta, Rabu (9/5) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan agar dua tokoh nasional yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam usaha kemerdekaan dan perumusan dasar negara dan kebetulan merupakan warga Muhammadiyah agar diangkat menjadi pahlawan nasional.

"Ya, kami mengusulkan agar gelar pahlawan nasional diberikan kepada mendiang Allah yarham Abdul Kahar Mudzakir dan Kasman Singadimedjo," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada, Rabu (9/5).

Kahar Mudzakir adalah anggota dari Tim Sembilan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tugasnya adalah merumuskan dasar negara. Sedangkan Kasman Singodimejo adalah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Linkai dan Ketua Komite Indonesia Pusat (KNIP), yakni sebuah lembaga yang saat ini serupa dengan MPR.

"Pada 2013 sebetulnya kami sudah mengusulkan mengenai gelar tersebut bersama Ki Bagus Hadikusumo (anggota BPUPKI dan mantan Ketum PP Muhammadiyah periode 1944-1953.) Tahun 2015 Ki Bagus mendapatkan gelar, sementara yang dua belum. Oleh karena itu kami mengusulkan kembali," imbuh Mu'ti.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Idrus Irham mengaku sudah membentuk tim yang menguji kelayakan dan hasilnya positif.

"Sudah layak. Tinggal menunggu waktu saja. Kami ke sini memang untuk menjalin silaturhami yang produktif," ungkap Idrus.

Selain pengusulan mengenai penganugerahan Pahlawan Nasional, Kementerian Sosial juga membicarakan mengenai rencana kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana dan program di panti asuhan yang dibawahi oleh Muhammadiyah.

"Karena Muhammadiyah memang memiliki sejumlah panti asuhan yang sangat banyak. Kami ingin bekerjasama dengan Kemensos untuk mensinergikan penataan dan pengelolaan. Selain itu pada masalah tanggap bencana, sebetulnya sudah ada bantuan dari Kemensos. Tetapi ke depan kami ingin dalam bentuk pelatihan para relawan untuk taruna siaga bencana, sebab setiap ada bencana di Indonesia, Kokam dan tanggap bencana dari Muhammadiyah termasuk selalu yang terdepan," pungkas Mu'ti.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Warga Muhammadiyah Harus Jadi Pemilih yang Cerdas, Kritis, Arif, dan Bijaksana
  Kunjungi PP Muhammadiyah, Mensos Ajak Kerjasama Penanggulangan Kebencanaan
  Tak Pernah Mengklaim Banyak Jumlah Anggota, Muhammadiyah Terus Fokus Membantu Umat
  Kader dan Pimpinan Muhammadiyah Mesti Seksama
  Muhammadiyah dalam Amalnya Tidak Berpikir Untung Rugi
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2