Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Garam
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
2017-07-27 16:04:26
 

Ilustrasi. Petani Garam.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menegaskan, kenaikan harga garam terjadi karena kesalahan manajemen dari Menteri terkait. Contohnya satu bal garam bermerek Zebra berisi 10 bungkus beberapa bulan lalu dijual Rp 15.000, lalu naik menjadi Rp 25.000 dan saat ini sudah menyentuh angka Rp 77.000 per bal. Kenaikan ini sudah terjadi sejak dua bulan terakhir.

Melihat kondisi tersebut, Daniel meminta Menteri Kelautan dan Perikanan perlu membuka kuping, membuka mata dan hati. "Jangan sok tahu, sebab masalah ini sebenarnya sudah diketahui sejak tahun lalu. Artinya data produksi sudah ada, data kebutuhan juga ada dan Menteri KP sudah paham ada kekurangan tetapi impor ditahan. Solusinya buka mata, buka kuping dan buka hati. Nggak ngawur terus," tandasnya kepada pers sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPR, Kamis (27/7).

Ketika ditanya apakah masalah ini pernah dibahas dengan Menteri KKP menurut Daniel, sudah dibahas dalam raker pada masa sidang belum lama ini. Didesak lagi solusi apa yang segera dilakukan, ya itu tadi. "Percuma kalau tidak mau denger dan nggak mau lihat fakta dan nggak punya hati bagi rakyat yang kena dampak kenaikan harga garam ini," tandas politisi PKB ini.

Akibat krisis garam kini, lanjut Daniel, semua masyarakat terdampak, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, juga kalangan induustri. Sekarang kapal-kapal ikan mangkrak, arena bahan utama untuk melaut adalah garam untuk es. "Sekarang harga garam lebih mahal ketimbang solar. Sebentar lagi mangkrak sebab kalau jalan (melaut) akan rugi. Akibatnya ikan kosong dan harga naik, percaya deh," katanya meningatkan.

Meski Indonesia sebagai negara pantai, tetapi bukan potensi garam yang baik lantaran cuaca. Terlalu banyak curah hujan dan di negara tropis terlalu lembab sehingga garam yang dihasilkan tidak berkualitas.

Berbeda dengan Australia, garam seperti tambang tinggal dikeruk hasilnya sudah standar industry pada angka 98 ke atas. Di Indonesia rata-rata 96, 95 97 sehingga harus diolah kembali. Pengolahannya yang membuat mahal bisa tiga kali lipat dari Australia, sehingga memang perlu impor.(mp/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Garam
 
  Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri
  Petani Garam Jawa Timur dan Jawa Tengah Menjerit, Harga Jual Anjlok
  Henry Indraguna: Diduga Pemda Kupang Mempersulit Perizinan Industri Garam PT PKGD
  Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018
  Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

BNN Tangkap Oknum Anggota DPRD Palembang, Sita 5 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

Tetap Gelar Pilkada, ETOS Institute Sebut Pihak Legislatif dan Eksekutif Sudah Gelap Mata!

Pernyataan Pers PP Muhammadiyah: Minta Presiden Pimpin Penanganan Covid-19, Tunda RUU Ciptaker, Hingga Tinjau Kembali Pilkada

Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI

Jenderal Gatot Ungkap Dicopot dari Panglima karena Perintahnya Putar Film G30S/PKI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2