Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Garam
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
2017-07-27 16:04:26
 

Ilustrasi. Petani Garam.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menegaskan, kenaikan harga garam terjadi karena kesalahan manajemen dari Menteri terkait. Contohnya satu bal garam bermerek Zebra berisi 10 bungkus beberapa bulan lalu dijual Rp 15.000, lalu naik menjadi Rp 25.000 dan saat ini sudah menyentuh angka Rp 77.000 per bal. Kenaikan ini sudah terjadi sejak dua bulan terakhir.

Melihat kondisi tersebut, Daniel meminta Menteri Kelautan dan Perikanan perlu membuka kuping, membuka mata dan hati. "Jangan sok tahu, sebab masalah ini sebenarnya sudah diketahui sejak tahun lalu. Artinya data produksi sudah ada, data kebutuhan juga ada dan Menteri KP sudah paham ada kekurangan tetapi impor ditahan. Solusinya buka mata, buka kuping dan buka hati. Nggak ngawur terus," tandasnya kepada pers sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPR, Kamis (27/7).

Ketika ditanya apakah masalah ini pernah dibahas dengan Menteri KKP menurut Daniel, sudah dibahas dalam raker pada masa sidang belum lama ini. Didesak lagi solusi apa yang segera dilakukan, ya itu tadi. "Percuma kalau tidak mau denger dan nggak mau lihat fakta dan nggak punya hati bagi rakyat yang kena dampak kenaikan harga garam ini," tandas politisi PKB ini.

Akibat krisis garam kini, lanjut Daniel, semua masyarakat terdampak, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, juga kalangan induustri. Sekarang kapal-kapal ikan mangkrak, arena bahan utama untuk melaut adalah garam untuk es. "Sekarang harga garam lebih mahal ketimbang solar. Sebentar lagi mangkrak sebab kalau jalan (melaut) akan rugi. Akibatnya ikan kosong dan harga naik, percaya deh," katanya meningatkan.

Meski Indonesia sebagai negara pantai, tetapi bukan potensi garam yang baik lantaran cuaca. Terlalu banyak curah hujan dan di negara tropis terlalu lembab sehingga garam yang dihasilkan tidak berkualitas.

Berbeda dengan Australia, garam seperti tambang tinggal dikeruk hasilnya sudah standar industry pada angka 98 ke atas. Di Indonesia rata-rata 96, 95 97 sehingga harus diolah kembali. Pengolahannya yang membuat mahal bisa tiga kali lipat dari Australia, sehingga memang perlu impor.(mp/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Garam
 
  Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri
  Petani Garam Jawa Timur dan Jawa Tengah Menjerit, Harga Jual Anjlok
  Henry Indraguna: Diduga Pemda Kupang Mempersulit Perizinan Industri Garam PT PKGD
  Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018
  Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ada Peluang Besar di antara 'Pelacur Pers', 'Pengemis Sakti', dan Dewan Pers

KNTI Dorong 3 Poin Penting Agar Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan Lebih Adil

Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2