Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Korea Utara
Korut Mengutuk Sanksi Terbaru AS: 'Ini Kesalahan Kalkulasi Terbesar Trump'
2018-12-18 00:34:12
 

Hubungan Korut dan Korsel semakin menghangat, tetapi hubungan mereka dengan AS sering diwarnai kemacetan.(Foto: Istimewa)
 
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Korea Utara mengecam pemerintah Amerika Serikat karena menerapkan sanksi baru terhadap tiga pejabat Korea Utara, dan memperingatkan bahwa tindakan itu dapat menghancurkan upaya denuklirisasi selamanya.

Washington mengatakan sanksi itu diberikan kepada tiga pejabat tinggi Korut, setelah adanya laporan yang mengungkap masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di negara itu.

Dalam pernyataannya, pemerintah Korea Utara menyatakan "terkejut dan marah" atas sanksi baru AS tersebut.

Seperti dilaporkan wartawan BBC di Washinton, Dan Johnson, sanksi-sanksi itu diberlakukan setelah adanya laporan-laporan yang menemukan bukti adanya penyensoran dan pembatasan di media Korut.

Laporan-laporan itu juga menyebutkan Korut melakukan pelacakan siaran radio, memenjarakan warganya atau bahkan dihukum mati karena "menonton film asing", ungkap Johnson.

Apa reaksi Korea Utara?

Departemen Kehakiman AS mengatakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia ini menjadi landasan yang dibenarkan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab atas apa yang disebut sebagai penindasan atas pemerintah Korut.

KorutHak atas fotoKCNA
Image captionKorea Utara menggelar serangkaian uji rudal jarak jauh pada 2017.

Namun tanggapan yang muncul dari Korut justru membahayakan untuk membebaskan semenanjung Korea dari senjata nuklir.

Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip kantor berita resmi negara itu, KCNA, menyebut sanksi baru yang diberlakukan oleh AS itu sebagai "salah kalkulasi terbesar negara itu yang akan memblokir jalan menuju denuklirisasi selamanya."<

Apa saja sanksi baru?

AS berjanji memberikan sanksi kepada tangan kanan Kim Jong-un, Choe Ryong-hae, dan dua orang lainnya, yaitu Menteri Keamanan Jong Kyong-thaek dan pejabat propaganda Pak Kwang-ho.

Juru bicara departemen luar negeri Robert Palladino mengatakan: "Pelanggaran HAM di Korea Utara masih termasuk yang terburuk di dunia, seperti adanya kerja paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan, pemerkosaan, aborsi secara paksa, serta masalah kekerasan seksual."

KorutHak atas fotoAFP
Image captionDonald Trump dan Kim Jong-un bertemu di Singapura, Juni lalu.

Apa yang terjadi sejak Kim bertemu Trump di Singapura?

Pada pertemuan tingkat tinggi di Singapura Juni lalu, kedua pemimpin menandatangani perjanjian untuk bekerja sama menuju denuklirisasi di semenanjung Korea.

Tetapi kesepakatan itu tidak membahas batasan waktu serta mekanisme untuk memverifikasi lebih lanjut proses perjanjian tersebut.

Bagaimanapun semenjak digelar KTT itu, ada sejumlah langkah maju, terutama dalam hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Kim Jong-un and Donald Trump at the June summit in SingaporeHak atas fotoAFP
Image captionPertemuan tingkat tinggi kedua antara pemimpin Korut, Kim Jong-un dan Presiden As Donald Trump.

Pada minggu ini, tentara Korea Utara dan Selatan melakukan aksi persahabatan menyeberang ke perbatasan di wilayah negara masing-masing untuk pertama kalinya semenjak negara itu terbelah menjadi dua.

Dalam aksi itu, mereka memeriksa pembongkaran pos penjaga di Zona Demiliterisasi (DMZ).

Hubungan Korut-AS mengalami kemacetan

Perundingan antara Menlu AS Mike Pompeo dan Menlu Korut Kim Yong-chol dibatalkan secara tiba-tiba pada November dan sejauh ini belum dijadwalkan ulang.

Hubungan personal antara Trump dan Kim Jong-un agaknya relatif tidak terpengaruh, tetapi sepertinya sulit diprediksi.

Pada September lalu, Trump memuji surat yang ditulis oleh Kim untuk dirinya "sangat hangat" saat dilangsungkan pertemuan tingkat tinggi tingkat lanjut.

Namun demikian, seperti yang diutarakan wartawan BBC Laura Bicker di Seoul, sejauh ini hambatan yang tidak dapat diatasi adalah persoalan senjata nuklir Utara.(BBC/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Korea Utara
 
  Korea Utara: Pyongyang 'Luncurkan Rudal dari Kapal Selam', Melesat Sejauh 450 Km
  Korea Utara Tolak Perundingan Damai dengan Korea Selatan
  Pertemuan Vladimir Putin dan Kim Jong-un Berjanji Meningkatkan Hubungan di Vladivostok
  Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'
  Kim Jong-un Temui Presiden Xi Jinping di Tengah Rencana KTT Kedua Kim-Trump
 
ads1

  Berita Utama
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua PWI Jaya Melantik Kordinator Wartawan Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakpus

Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Wakapolda Gorontalo Pimpin Upacara HUT Brimob ke 74

Ratusan Advokat Deklarasi Ricardo Simanjuntak dan Melli Darsa Siap Pimpin PERADI 2020 - 2025

Prahara Munaslub GINSI di Bali

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2