Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Radikalisme
Komisi VIII Berharap Polemik Celana Cingkrang tak Diumbar ke Publik
2019-11-07 13:12:20
 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.(Foto: Azka/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto berharap polemik pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak kembali diumbar ke publik. Pasalnya, hal itu masih penuh dengan perdebatan. Pihaknya khawatir jika hal itu dikaitkan dengan cara berpakaian seseorang, maka penanganan radikalisme justru tidak menyentuh substansi intinya. Ia menegaskan, secara umum cara berpakaian orang tidak bisa dinilai selaras dengan perilaku seseorang.

"Oleh karenanya, terhadap hal-hal yang masih debatable tersebut sebaiknya tidak terlalu diumbar ke publik. Sebaiknya dilakukan kajian dulu, dilakukan dialog, dilakukan pendekatan secara komunikasi yang lebih baik. Jadi kalau pemberantasan radikal terus diselaraskan dengan cara berpakaian orang, saya khawatir nanti substansinya malah tidak akan kena," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Diakuinya, pihaknya akan segera meminta penjelasan tentang hal tersebut kepada Menteri Agama melalui rapat kerja. Lebih lanjut politisi Fraksi PAN ini mengingatkan Menag tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya dalam menangani permasalahan keumatan. Ia berharap pendapat yang disampaikan sejatinya harus menyejukkan dan tidak tendensius terhadap kelompok tertentu.

"Kita minta Kemenag yang memang tupoksinya menangani keumatan, agar komentar-komentar itu dipertimbangkan dulu sebelum dilempar ke publik, sehingga debatnya tidak melelahkan. Kita minta komentar itu yang menyejukkan dan tidak tendensius ke kelompok tertentu," pungkas legislator dapil Banten II itu. (ayu/sf)/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
  Kaji Ulang Diksi Radikalisme
  Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal
  Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
  Ustadz Abdul Somad Minta Pemerintah Keluarkan Definisi Radikal
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2