Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
Komisi IV Tinjau Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Bara di Kaltim
2021-12-16 10:29:39
 

Wakil Ketua IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu di sela-sela peninjauan di Desa Mentawir, Penajam Paser Utara, Kaltim, Selasa (14/12).(Foto: Runi/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII IV DPR RI ke lokasi pertambangan yang disinyalir mengakibatkan pencemaran lingkungan di Desa Mentawir, Kecamatan Selalu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut dilaksanakan atas aduan kepala desa adat dan tokoh masyarakat adat Mentawir pada 17 November 2021 lalu perihal kerusakan lahan dan hutan serta pencemaran lingkungan sebagai akibat penambangan PT Pasific Prima Coal Indonesia.

"Saya sangat prihatin, dilihat dari air danau bekas galian tambang yang mencemari lingkungan hingga ke perairan, akibatnya mata pencaharian masyarakat menjadi hilang dalam menangkap dan memelihara ikan. Kemudian lubang tambang yang ditinggalkan perusahaan tambang membahayakan masyarakat, tebing yang curam, airnya menjadi asam yang berakibat pohon di sekitar mati. Air limpasan mencemari sungai yang dulunya masyarakat menggunakan air minum, sekarang hanya untuk MCK untuk membilas karena tercemari," kata Rusdi di sela-sela peninjauan di Desa Mentawir, Penajam Paser Utara, Kaltim, Selasa (14/12).

Lebih lanjut Rusdi mengatakan dari hasil peninjauan ini, pihaknya akan membahas dengan pihak-pihak terkait, guna mengklarifikasi yang sebenarnya terjadi, serta menemukan solusi sebagaimana yang diharapkan masyarakat. "Melihat kerusakan yang ada, nantinya kita lihat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) dalam memberikan aturan hukum seperti apa, itu yang akan kita jadikan rekomendasi untuk dijalankan, jika memang diperlukan dibawa ke jalur hukum yang kita alihkan kasusnya ke pihak polisi," pungkas politisi Partai NasDem tersebut.

Ditempat yang sama Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menilai kerusakan pada lingkungan akibat proyek tambang sangat disayangkan, setelah adanya persoalan ini. Ia meminta kepada KLHK yang memberikan izin kepada perusahaan harus memperhatikan kembali dampak keadaan lingkungan. Termasuk memperingatkan kepada pemilik tambang agar bisa melakukan pekerjaannya secara baik, agar tidak kembali menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan setempat dan juga masyarakat.

"Seperti di belakang (lokasi penambangan batu bara) kita sekarang dampak penambangan limbah mencemari perairan, sehingga berakibat mematikan pepohonan. Jika pohon saja mati, bagaimana dengan ikan, manusia serta habitat lainnya. Ini sangat disayangkan. Setelah saya melihat secara langsung sangat miris, dan ini menjadi asistensi Komisi IV yang akan dibahas dalam rapat Komisi pada masa persidangan tahun 2022," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menekankan kepada Gakkum KLHK untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan keresahan di masyarakat dan pihaknya yang harus bertanggung jawab. "Komisi IV meminta pihak Gakkum KLHK memberikan secara tegas hukuman bagi para pelanggar bisa dikenakan denda ataupun dengan cara rehabilitasi hutan setelah adanya pertambangan," pungkasnya.

Turut mendampingi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani, Direktur Rencana Penggunaan Wilayah dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Roosi Tjandra Kirana, Kasubdit Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Ari Prayitno, dan Plt. Direktur Pemulihan Kerusakan Lahanat Akses Terbuka Edy Nugroho Santoso.(rni/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Komisi IV Tinjau Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Bara di Kaltim
  Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Indonesia Beri Bukti
  Sidang Kasus Ilegal Mining, Terdakwa Keberatan Oknum Polisi Diduga Terlibat Tidak Ikut Ditangkap
  Royalti 0 Persen Hilirisasi Batu Bara Harus Selektif
  Smelter Nikel China PT VDNI di Sulawesi Dibakar Massa, Ini Pemicunya
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kemenkes: Dua Pasien Omicron Meninggal Dunia, Kedua Pasien Memiliki Komorbid

Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2