Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan
2020-01-30 08:15:01
 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat Raker Komisi III DPR RI dengan Pimpinan dan Dewas KPK di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.(Foto: Kresno/Man
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami mekanisme perancangan perundang-undangan. Dia menyampaikan hal tersebut, karena penyataan salah satu Anggota Dewas yang menyudutkan partai politik yang merupakan representasi rakyat dalam sistem demokrasi.

"Ada apa dengan Syamsuddin Haris di lembaga Dewan Pengawas. Jangan sampai Dewan Pengawas amatiran mencari popularitas, yang seolah-olah tidak paham dengan mekanisme perundang-undangan," ujar Desmond saat Raker Komisi III DPR RI dengan Pimpinan dan Dewas KPK di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/1) lalu.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini memperjelas, bahwa mekanisme pembuatan undang-undang dirancang oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah. "Salah satu Dewan Pengawas bicara bahwa Undang-Undang KPK ini dilemahkan oleh partai-partai. Pertanyaannya seolah-olah Dewan Pengawas tidak paham pembuatan undang-undang itu, tidak mungkin dilakukan oleh DPR sendiri, ini dilakukan Presiden bersama-sama dengan DPR," jelas Desmond.

Dia meminta agar Dewas bersikap bijaksana saat menyampaikan pendapat di hadapan khalayak umum. "Tidak mungkin undang-undang ini keluar tanpa dua kelembagaan pembuat undang-undang bersepakat. Tapi jangan Dewan Pengawas menghukum partai-partai, ini yang menurut saya tidak arif, seorang Dewas ngomong seperti ini. Ini sesuatu yang mengganggu kami di Pimpinan Komisi III," papar Desmond.

Dia pun meminta agar yang bersangkutan mencabut pernyataan tersebut. "Jadi kalau ada Dewan Pengawas seperti ini, sama saja menjelekan DPR, saya minta Prof. Syamsuddin Haris mencabut ini, pernyataannya," tegas Desmond.(eko/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Situasi Politik Kini Sarat Semakin Oligarkhis dan Sentralistis
  Sudah 118 Laporan Sejak KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos
  KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Orang Miskin
  Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
  KPK Harus Cepat Dalami Fakta Sidang Soal Pertemuan Wahyu Setiawan Dan Sekjen PDIP
 
ads1

  Berita Utama
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional

Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua Fraksi PKS Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Capai Miliaran PT EKI Keluhkan Belum Menerima Pembayaran Lelang APD COVID-19

Jadi Saksi di Persidangan, Dirut Jiwasraya Dikonfirmasi Mengenai Dokumen yang Dikelola oleh Benny Tjokro

Jangan Lempar Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg ke Publik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2