Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kasus Tanah
Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng
2022-03-17 20:39:21
 

Tampak suasana dialog langsung Komisi III DPR RI dengan sejumlah warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti di KM 0 (nol) Desa Bojong Koneng, Bogor.(Foto: BH /amp)
 
BOGOR, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut carut marut sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Bogor, Jawa Barat dengan pengembang Sentul City.

Janji itu dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR Komisi III setelah mendengar keluhan warga kedua desa tersebut terkait sengketa lahan yang mereka hadapi.

"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir saat memimpin dialog langsung sejumlah anggota Komisi III DPR dengan warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, bertempat di KM 0 (nol) Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3).

Adies mengatakan, dalam pembentukan pansus ini Komisi III DPR akan bekerja sama dengan Komisi II DPR yang membawahi bidang pertanahan.

"Kita akan mulai dari sini, kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB," ujar Adies, legislator dari Fraksi Golkar ini.

Dia juga berharap sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti dengan Sentul City menjadi role model untuk membongkar persoalan kasus tanah di seluruh Indonesia.

"Kami akan mulai dari sini, dan hampir semua fraksi menyetujui," cetusnya.

Untuk diketahui, permasalahan sengketa lahan di Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti mencuat ketika pihak pengembang Sentul City mengklaim sepihak lahan atau tanah milik warga setempat. Bahkan pihak Sentul City disebut-sebut menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan milik warga tersebut.

Seperti dilansir situs resmi dpr.go.id bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika
  30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi
  Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng
  Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat
  Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Amien Rais: Partai UMMAT Siap Jadi Peserta Pemilu 2024

Hendardi Sebut Kapolri Lulus Ujian Terberat atas Penetapan Ferdy Sambo sebagai Tersangka Utama Kasus Brigadir J

Kapolri Umumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka 'Aktor Utama' Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J

Tiga Kali Presiden Jokowi Tegas Ingatkan Polri Jangan Ragu Usut Tuntas Kasus Brigadir J

Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2