Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Komisi I Minta Arus Masuk-Keluar Indonesia Diperketat
2020-04-08 10:32:44
 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi beserta jajaran secara virtual, Selasa (7/4).(Foto: Runi/Man)
 
JAKARTA, Berta HUKUM - Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memperketat pemeriksaan arus keluar-masuk orang di pintu-pintu masuk Indonesia dengan memberlakukan protokol kesehatan secara tegas dan disiplin melalui koordinasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga lainnya. Langkah tersebut perlu dilakukan sehubungan dengan merebaknya wabah virus Corona (Covid-19) di Tanah Air.

"Komisi I DPR RI menegaskan kembali, berlakunya Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Negara Republik Indonesia secara tegas," ungkap Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi beserta jajaran secara virtual, Selasa (7/4).

Selanjutnya, masih kata politisi Fraksi Partai Golkar itu, Komisi I DPR RI mendorong Kemlu mengoptimalkan komunikasi, pemantauan, pemetaan, perlindungan, dan pelayanan terhadap WN? di setiap negara akreditasi terkait dengan penanganan Covid-19 baik melalui media offline maupun online. Komisi I DPR RI juga memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemlu dalam perlindungan WNI dan penggalangan kerja sama internasional di masa pandemi global Covid-19.

"Mengoptimalkan misi diplomasi, komunikasi, dan penggalangan kerja sama internasional seluas-luasnya dengan WHO, lembaga riset kesehatan internasional, maupun negara-negara lainnya terkait dengan pertukaran informasi, pengetahuan, praktik cerdas serta bantuan internasional berupa alat rapid test, alat kesehatan, dan alat pelindung diri dan lainnya dalam penanggulangan wabah Covid-19," imbuh Meutya.

Legislator dapil Sumatera Utara I itu menambahkan, Komisi I DPR RI juga menyetujui anggaran sebesar Rp 100 miliar yang merupakan realokasi anggaran belanja modal Kemlu agar dioptimalkan untuk perlindungan WNI di luar negeri untuk digunakan penyediaan shelter darurat, dan logistik sembako. Menurut rencana, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan 49 perwakilan RI di luar negeri bagi keperluan penanganan WNI yang terdampak Covid-19 di wilayah akreditasi masing-masing.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
  Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
  Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
  Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi
  Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020
 
ads1

  Berita Utama
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham

Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota

Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2