Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertamina
Komisi VI Soroti Mekanisme BBM Satu Harga
2019-03-31 04:00:13
 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.(Foto: Arief/rni)
 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai PT. Pertamina (Persero) perlu mengkaji kembali mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Mengingat banyak Anggota DPR RI menemukan penyimpangan dalam penyaluran BBM satu harga di daerah pemilihan mereka. Temuan itu antara lain banyaknya penjualan kembali BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga program BBM satu harga justru tidak tepat sasaran.

"Seperti keluhan dari Anggota DPR Dapil Palembang. Setelah BBM sampai ke titik jualnya, tiba-tiba diklaim sudah habis. Padahal kita lihat ada penjualan di kios-kios tidak resmi. Jadi akhirnya yang menikmati subsidi itu bukannya masyarakat, tetapi oknum-oknum tertentu,. Kita mau tahu, sejauhmana Pertamina mengevaluasi program itu," kata Hekal usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kilang pemurnian minyak (refinery unit) III Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/3).

Politisi Fraksi Gerindra itu mengatakan, Pertamina juga perlu mengkaji ulang dampak program BBM satu harga ini terhadap kinerja keuangan Pertamina. Hekal menilai Pertamina sebagai BUMN juga berhak atas margin keuntungan sehingga tidak mengalami kerugian dan dapat terus tumbuh sebagai BUMN yang sehat.

"Kita lihat dampaknya terhadap perusahaan karena fuel (BBM) satu harga ini penugasan dari pemerintah yang harus juga ditopang dengan pembiayaannya. Jadi jangan sampai Pertamina diberi tugas tanpa diberikan modalnya. Sebab akhirnya akan merongrong perusahaan dan perusahaan tidak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya," analisa legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Dalam rangkaian Kunspek ini, Komisi VI DPR RI juga meninjau fasilitas pemurnian minyak Plaju yang saat ini tengah menjalankan penugasan biofuel campuran kelapa sawit atau solar B20, yang ke depannya diharapkan semakin mampu menekan impor BBM di Indonesia.(afr/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM

Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2