Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Mudik
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
2019-05-24 10:05:58
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau kesiapan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Selatan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan pada arus mudik Lebaran mendatang. Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido berharap, masalah kemacetan tidak lagi terjadi pada arus mudik Lebaran tahun ini.

"Kemacetan ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah, khususnya Pemda. Kami harap, masyarakat tidak lagi harus menunggu lama dalam kemacetan, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya," ujar Rendy saat meninjau Jalan Tol Palembang-Indralaya bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (23/5).

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, Pulau Sumatera adalah salah satu wilayah dengan jumlah kunjungan para pemudik yang paling banyak. Rendy mengungkapkan, jumlah kendaraan roda empat dan roda dua setiap tahunnya yang menuju ke Pulau Sumatera selalu meningkat.

"Sehingga, Tol Palembang-Indralaya sebagai bagian dari Tol Lintas Pulau Sumatera terus menerus kita pantau. Saya harap, dengan terbukanya tol yang baru ini bisa meminimalisir terjadinya kemacetan di ruas-ruas jalan," tutur Rendy.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah ini juga mengimbau Pemerintah untuk melakukan traffic management secara bagus pada arus mudik Lebaran mendatang, yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap pengemudi.

"Traffic management harus dilakukan pemerintah secara bagus. Melalui pendekatan persuasif kepada pengemudi untuk tidak bergerombol dalam satu lintasan jalan. Dengan demikian, saya berharap kemacetan arus mudik Lebaran ini turun dibandingkan tahun lalu," pungkas Rendy.(pun/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan

Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional

Jokowi Tetap Dilantik

 

  Berita Terkini
 
Tolak UU KPK, PB HMI: Utamakan Aksi Damai Secara Akademis

Anggota DPD RI Sylviana Murni Dukung Anies Terus Tambah Jalur Sepeda

Nasdem Harus Menjadi Leader Perubahan dan Membangun Budaya Politik Lebih Baik

Soal Perlu Tidak Perppu KPK, ETOS Indonesia Institute Ingatkan Presiden Jangan Bimbang

PKS Siap Berperan Sebagai Checks and Balances Sendirian

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2