Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi V
Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
Friday 28 Aug 2015 14:27:58
 

Ilustrasi. Komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita Hukum - Komisi V DPR bertekad untuk menuntaskan RUU Arsitek pada masa persidangan ini. Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR mengadakan RDPU dengan pakar, praktisi, dan IAI terkait masukan RUU Arsitek, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus, di Gedung Nusantara, Rabu siang, (26/8) lalu.

"Pada Rapat Internal tahun lalu, Komisi V DPR telah memngusulkan Lima RUU tentang konstruksi, arsitek dan Jalan. prosesnya saat ini telah memasuki tahap pengharmonisasian, khusus RUU Arsitek kita berusaha mungkin untuk menyelesaikannya pada periode ini,"papar Lasarus.

Selain itu, lanjutnya, DPR juga bertekad untuk menyerap aspirasi dari para stakholder sehingga diharapkan RUU ini tidak di yudisial review di MK. "Kita mengharapkan RUU ini nantinya tidak ada yudisial review, jadi agar RUU ini obyektif dan aspiratif maka kita mengundang berbagai stakholder terkait RUU Arsitek,"jelasnya.

Dia mengharapkan, RUU Arsitek bisa berumur panjang. pasalnya, banyak RUU yang telah disahkan akhirnya terkena yudusial review di MK. "Membuat UU ini biayanya mahal dan kita butuh waktu yang cukup lama,"katanya.

Dia menambahkan, RUU Arsitek dapat menjadi payung hukum guna mengantisipasi pasar bebas kedepannya. Selain itu, juga memberikan perlindungan terhadap karya arsitek lokal dan bangunan yang bersejarah di Indonesia.

Sementara, perwakilan dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Indro Kunto Baskoro mengatakan, terdapat tiga komponen didalam RUU Arsitek pertama yaitu pengguna jasa arsitek, pemakai jasa dan publik. Yang kita perlukan saat ini, lanjutnya, yaitu UU untuk profesi seperti halnya RUU arsitek, yang mudah, dapat dilaksanakan serta fleksibel.

"Saat ini, lingkup kerja Arsitek sangat banyak mulai dari rancangan tatanan kota sampai kepada Planologi, yang menjadi ketakutan saya apabila perancangan kota masuk planologi maka perlu ditinjau kembali takutnya, nanti teman-teman planologi akan melakukan yudisial review,"tandasnya.(sugeng/dpr/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
Gatot Nurmantyo: Purnawirawan Harus Bangkit Atau Negara Punah

Ketua DPR: Kita Harus Bangga Maha Karya Indonesia Diakui Dunia

Ribuan Massa dari Banten Sudah Bergerak Ke Gedung MK

BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama

Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2