Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Susu
Komisi IX Sepakat Bentuk Panja Kasus Susu Kental Manis
2018-07-11 07:20:23
 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena.(Foto: Azka/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menjelaskan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berlangsung secara tertutup, bersepakat membantuk Panja yang akan mengklarifikasi fakta tentang kandungan yang ada dalam susu kental manis (SKM).

"Kita ingin melakukan klarifikasi, karena itu kesepakatan rapat tadi membentuk panja SKM," ujar Ermalena, di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7) petang.

Politisi PPP itu mengungkapkan, polemik tentang SKM perlu ditelusuri secara mendalam, karena diduga masih ada kesalahan tafsir atas pengonsumsian SKM yang melibatkan anak-anak.

"Ini kan menyangkut anak-anak, kalau anak-anak banyak mengkonsumsi susu kental manis yang mengandung susu ataupun tidak mengandung susu ini kan untuk tumbuh kembang anak ke depan bahaya," ungkap Ermalena.

Usai dibentuk, Panja SKM akan segera memanggil pihak terkait yang terlibat dalam polemik SKM ini. Termasuk memanggil industri yang memproduksi SKM.

"Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait. Termasuk industrinya kita akan panggil. Kita sudah minta BPOM segera memberikan list-nya kepada kita. Karena ini kan tanggung jawab kita supaya masyarakat tidak bingung," jelas Ermalena.

Menurutnya, Komisi IX DPR RI memberikan atensi yang cukup serius tentang kasus SKM. Meskipun terkesan sederhana, namun jika kasus ini tidak ditangani secara benar bisa berbahaya bagi konsumen.

Dan jika nanti dalam penelusuran panja ditemukan permasalahan yang serius, bukan tidak mungkin produk SKM akan ditarik dari perederan. Namun, menurut Ermalena sejauh ini belum ada alasan untuk memberhentikan atau menarik produk SKM.

"Belum ada. Ini kan karena masih simpang pendapat. Kalau memang nanti di Panja ditemukan masalah yang serius, bisa saja itu terjadi. Karena yang penting sekarang masyarakat aman, berhak untuk mendapatkan yang terbaik," papar Ermalena.(eko/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan

Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'

 

  Berita Terkini
 
Kadisdukcapil Kukar Roni Sumarna Didakwa Korupsi Proyek Laptop RT Kukar Rp 676 Juta

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru

Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan

Pemkab Kaur Memperingati Hari Pahlawan Bersama Muspida

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2