Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kasus Tanah
Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng
2022-03-17 20:39:21
 

Tampak suasana dialog langsung Komisi III DPR RI dengan sejumlah warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti di KM 0 (nol) Desa Bojong Koneng, Bogor.(Foto: BH /amp)
 
BOGOR, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut carut marut sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Bogor, Jawa Barat dengan pengembang Sentul City.

Janji itu dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR Komisi III setelah mendengar keluhan warga kedua desa tersebut terkait sengketa lahan yang mereka hadapi.

"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir saat memimpin dialog langsung sejumlah anggota Komisi III DPR dengan warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, bertempat di KM 0 (nol) Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3).

Adies mengatakan, dalam pembentukan pansus ini Komisi III DPR akan bekerja sama dengan Komisi II DPR yang membawahi bidang pertanahan.

"Kita akan mulai dari sini, kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB," ujar Adies, legislator dari Fraksi Golkar ini.

Dia juga berharap sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti dengan Sentul City menjadi role model untuk membongkar persoalan kasus tanah di seluruh Indonesia.

"Kami akan mulai dari sini, dan hampir semua fraksi menyetujui," cetusnya.

Untuk diketahui, permasalahan sengketa lahan di Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti mencuat ketika pihak pengembang Sentul City mengklaim sepihak lahan atau tanah milik warga setempat. Bahkan pihak Sentul City disebut-sebut menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan milik warga tersebut.

Seperti dilansir situs resmi dpr.go.id bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.(bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya

Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green

Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun

Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam

Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2