Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
MPR RI
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
2019-10-15 08:00:47
 

Ketua MPR Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk memprioritaskan upaya merangkul komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak takdir kebhinekaan Indonesia. Rumusan pendekatan kepada kelompok atau komunitas-komunitas tersebut perlu diperbarui. Untuk mendapatkan rumusan yang tepat, Pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan.

Rongrongan terhadap kebhinekaan sudah demikian nyata, karena sejumlah komunitas terang-terangan menyatakan tidak lagi mencintai fakta keberagaman yang menjadi takdir bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam tahun-tahun terakhir ini, kelompok atau komunitas intoleran itu terlihat dimana-mana. Di sekolah, kampus perguruan tinggi, di banyak tempat kerja, dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintah.

Pada saat yang sama, ada kekuatan lain yang menunggangi kecenderungan itu dengan mengerahkan pelaku teror. Kini, teror terhadap negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Inilah realitas masalah atau persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini.

Negara memang sudah menyikapi kecenderungan ini dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di luar BPIP, banyak tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, tak henti-hentinya menyerukan perlunya menjaga kerukunan dan budaya toleran. Banyak kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar.

Namun, Publik merasakan bahwa ragam program dan pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleran itu belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kecenderungan saling hina antar-kelompok atau antar-golongan bahkan makin tinggi intensitasnya.

Karena itu, perlu dicari dan dijajagi rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga. Selama ini, dirasakan ada kebuntuan karena keengganan berdialog. Belum lagi sikap saling curiga antara negara dengan komunitas-komunitas itu. Untuk tujuan ini, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif.

Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan, pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama. Menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi.(mpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > MPR RI
 
  Bamsoet: MK Setuju Laporan Kinerja Lembaga Negara Disampaikan Langsung dalam Sidang Tahunan MPR
  MPR: Politik di MPR Adalah Politik Kebangsaan
  HNW: Pimpinan Tidak Bisa Muncul Tiba-Tiba Tetapi Harus Melalui Kaderisasi
  Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
  Bambang Soesatyo Sah Ketua MPR Periode 2019-2024
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Audiensi Ketum Gerakan HMS

DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM

Ruslan Buton, Penulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur Dijemput Tim Gabungan Polri dan TNI

Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2