Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Lingkungan
Ketua MA: Perkara Lingkungan jadi Tantangan Besar Hakim di Seluruh Dunia
2021-11-04 16:16:33
 

Ketua MA, Petahana Muhammad Syarifuddin (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin mengatakan penanganan perkara lingkungan saat ini menjadi tantangan terbesar para hakim baik di tingkat nasional, regional maupun global. Pasalnya, kasus tersebut terjadi akibat perubahan iklim yang tidak mengenal batas serta mengancam keamanan global.

"Terutama tentang peran kita sebagai hakim dan bagaimana kita dapat memenuhi hak aspirasional untuk hidup di lingkungan yang bebas dari pencemaran," ujar Ketua MA, Syarifuddin saat membuka acara Workshop Online tentang lingkungan hidup untuk para hakim se Asia Tenggara, di Jakarta pada 1 - 4 November 2021.

Menurut Ketua Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ini, salah satu dampak perubahan iklim ialah terjadinya peningkatan frekuensi cuaca ekstrem yang menimbulkan bencana seperti banjir dan badai. Kondisi itu dinilainya karena dipengaruhi prasarana kota dan kabupaten, termasuk dalam hal akses air minum bersih juga sumber daya lain yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

"Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah pelepasan gas rumah kaca oleh manusia ke atmosfer," tambahnya.

Oleh karena itu, melalui forum yang mempertemukan hakim se-ASEAN dan para pakar lingkungan hidup, ia berharap mampu menghasilkan pikiran penting bagi para hakim dalam penerapan prinsip lingkungan.

"Workshop seperti ini adalah kesempatan langka untuk mengambil hikmah mengatasi berbagai tantangan dan berpikir out of the box," harapnya.

Ia memandang penting seluruh rangkaian kegiatan untuk berbagi pengalaman terkait penanganan perkara lingkungan yang dijalankan oleh masing-masing negara ASEAN.

"Terutama perkara di bidang kehutanan, kelautan, dan energi terbarukan. Hal ini merupakan tantangan bersama di tingkat global dan nasional," urainya.

Syarifuddin mengakui, perkara ligitasi perubahan iklim di Indonesia merupakan perkara baru dan unik. Ini karena, ungkapnya, klaim perubahan iklim dikejar sebagai ganti rugi sekunder di bawah beberapa klaim gugatan primer lainnya seperti pembalakan liar dan gugatan kebakaran hutan.

"Kedua, alih-alih mengajukan tuntutan atas kerusakan iklim, pemerintah yang menjadi penggugat dalam perkara-perkara tersebut, terutama dalam perkara pembalakan liar dan kebakaran hutan, justru mengejar tuntutan biaya pengurangan emisi," ucapnya.

Dengan cara di atas, imbuhnya, pengadilan Indonesia telah membebaskan para penggugat dari tugas yang tampaknya mustahil untuk membuktikan hubungan kausal antara emisi gas rumah kaca oleh tergugat dan kerugian penggugat akibat perubahan iklim.

"Dengan demikian, putusan pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa litigasi perubahan iklim berbasis gugatan memang dimungkinkan," tandasnya.

Sebagai informasi, Mahkama Agung RI sedang melangsungkan workshop online bertema 'Towards Climate Justice: Challenge, Strategy and Future Trend in Climate Change Adjudication'. Acara digelar selama 4 hari dan dikuti hakim lingkungan hidup se-ASEAN yang tergabung dalam forum Council of ASEAN Chief Justices (CACJ).(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Lingkungan
 
  Ketua MA: Perkara Lingkungan jadi Tantangan Besar Hakim di Seluruh Dunia
  Aktivis Lingkungan dan Masyarakat Adat Tolak Undangan Jokowi ke Istana
  Komisi IV Kritik Perusahaan yang Hanya Raih Keuntungan Tapi Tak Peduli Lingkungan
  Produsen Didorong Gunakan Plastik Mudah Terurai
  350 Ton Ikan Keramba di Danau Maninjau Mati Mendadak
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penjelasan Kadispenad Soal Pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman terkait Belajar Agama

Jika Reshuffle Acuannya Kontroversi, Tiga Menteri Ini Layak Diganti

Utamakan Evakuasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Catatan Ketua MPR RI, Omicron dan Belajar dari Kegagalan Cekal Delta

Dukung Jadwal dari KPU, Wakil Ketua MPR: Mari Bijak Menentukan Jadwal Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2