Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pekerja Asing
Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari
2018-04-26 08:12:00
 

Ini bukan bandara Shanghai China. Tapi Bandara HALUOLEO KENDARI. Rombongan pekerja asing baru lagi masuk Kendari.(Foto: @rajawaliNKRI)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Ombudsman RI untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik atas temuannya yang menyebutkan bahwa setiap harinya 70 persen penerbangan menuju Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara berisi tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Belum lagi, 30 persen TKA ilegal sisanya masuk melalui jalur laut. Disinyalir, TKA ilegal tersebut masuk menggunakan visa turis alias kunjungan sementara.

"Saya minta kepada Ombudsman jika memiliki data, agar dibuka dan diserahkan kepada Komisi IX dan Komisi III DPR agar segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapat penjelasan dan klarifikasi. Saya juga berharap agar kita semua bijaksana dalam melihat keberadaan TKA di Indonesia. Data yang diungkap Ombudsman, kalau itu benar memang cukup mengejutkan. Ombudsman harus mampu membuktikan hal tersebut," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Bamsoet tak menutup mata bahwa masih ditemukan TKA ilegal dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia. Namun, jumlahnya tidak banyak dan sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi maupun aparat hukum lainnya.

"Keberadaan TKA ilegal tak hanya dihadapi Indonesia. Berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa. Kita tak perlu khawatir karena saya yakin Ditjen Imigrasi sudah bekerja profesional. Aparat dan perangkat hukum kita juga sangat tegas menindaknya," tutur Bamsoet.

Bamsoet juga tak sepakat jika keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dianggap sebagai biang kerok membanjirnya TKA ilegal ke Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, izin kerja bagi TKA dari berbagai negara yang masih berlaku hingga akhir 2017 sekitar 85.974 pekerja. Setahun sebelumnya sebesar 80.375, dan tahun 2015 sebanyak 77.149 pekerja.

"Jumlah ini relatif kecil dibandingkan pengiriman tenaga kerja kita ke berbagai negara lain. Misalnya, pekerja kita di Hongkong ada 160 ribu pekerja, di Malaysia ada 2,3 juta pekerja. Data World Bank, ada sekitar 9 juta WNI yang juga menjadi TKA di berbagai negara lain," terang Bamsoet.

Bagi Bamsoet, keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tak perlu dikhawatirkan maupun dipolitisasi sedemian rupa. Karena, Perpres tersebut justru memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia. Perpres sama sekali tak menghilangkan syarat kualitatif dalam memberikan perijinan terhadap TKA.

"Terkait izin TKA, Perpres hanya menyederhanakan birokrasi perizinan agar bisa cepat dan tepat tanpa mengabaikan prinsip penggunaan TKA yang selektif. Sehingga prosesnya tidak berlarut-larut. Kalau birokrasinya bisa cepat, kenapa harus diperlambat," ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, terpenting saat ini adalah pemerintah bisa menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan iklim investasi. Sehingga bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi Bangsa Indonesia.

"Kita patut berbangga, selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia. Ditengah berbagai kondisi perekonomian dunia yang tak stabil, pertumbuhan ekonomi kita selalu baik dibandingkan dengan negara lain. Bahkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 1 triliun dolar AS," pungkas Bamsoet.(ann/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
  DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA
  Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri
  Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk
  Gerindra Dukung Pembentukan Pansus Hak Angket Perpres TKA
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2