Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Gratifikasi
Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis
Sunday 30 Aug 2015 00:45:58
 

Ilustrasi. Gratifikasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang penindakan, dikenal beberapa sandi yang digunakan dalam ‘bertransaksi”. Misalnya saja penggunaan istilah “Apel Washington” untuk merujuk pada uang dolar atau “Apel Malang” untuk menyebut rupiah.

Namun, tak hanya sandi yang mengalami metamorfosis. Kini, gratifikasi pun juga mengalami perubahan. “Dahulu parsel yang yang berisi makanan ringan, sekarang berlian ataupun jam tangan mewah,” ujar Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi SP saat penandatanganan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kementerian Perdagangan, di Jakarta pada, Rabu (26/8).

Dalam kesempatan itu, Johan menceritakan pengalaman KPK dalam penanganan kasus korupsi, termasuk gratifikasi dalam beberapa waktu terakhir. Karenanya, hal ini perlu dicegah untuk memutus mata rantai korupsi, termasuk di sektor pemerintahan.

Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi ini, kata Johan, mensinergikan program pencegahan yang ada di KPK. Dalam “satu paket”, instansi yang telah berkomitmen dalam pencegahan korupsi, akan didampingi dalam realisasi sejumlah program. Di antaranya, pendirian Unit Pengendalian Gratifikasi, bimbingan teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta penanaman agen perubahan Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut, KPK menyambut baik komitmen Kementrian Perdagangan yang ditandai penandatangan program ini. Bagi Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, ini merupakan bentuk awal komitmen Kementrian Perdagangan untuk beberapa program pencegahan korupsi.

“Saya baru dipilih kemarin dan menurut anjuran Presiden, harus menjadikan kementerian yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Saya berharap Kementerian Perdagangan dapat lakukan itu,” katanya.(kpk/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Gratifikasi
 
  Polda Terima Limpahan Penanganan Kasus OTT Rektor UNJ dari KPK
  Forluni UNJ: Usut Tuntas Kasus Gratifikasi THR Rektor
  Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan
  KPK: Gratifikasi DAK Meranti Masih Berjalan
  Terima Gratifikasi, Walikota Madiun Bambang Irianto Jadi Tersangka KPK
 
ads1

  Berita Utama
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan

Warga Pamulang Estate RW 24 Ikut Perlombaan 'Kampung Tangguh Jawara'

MS Kaban: Ide PDIP Ubah RUU HIP jadi RUU PIP Suatu Kelicikan Politik, Panglima TNI Kenapa Diam?

Dawiyah Zaida Kecewa Suami di Hukum 5 Tahun Tersangkut Perkara Narkotika

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2