Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Illegal Fishing
Kepala Bakamla RI Hadiri Pembahasan Tindak Lanjut Illegal Fishing Zona Timur
2017-01-18 06:46:34
 

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H saat rapat pembahasan nelayan asing di zona timur yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Jakarta, Selasa (17/1).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., hadir dalam rapat pembahasan nelayan asing di zona timur yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Gedung Mina Bahari 4, Lantai 16, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Selasa (17/1).

Hadir dalam rapat pembahasan tersebut antara lain Sekjen KKP Sjarief Widjaya, Direktur Pelabuhan KKP Agus Suherman, Direktur Operasi Satgas 115 Laksma TNI Dry Suatmadji, Koordinator staf khusus Satgas 115 Mas Ahmad Santoso, serta turut hadir pula mewakili Ka Baharkam Polri Kombes Pol Sukardji dan Kombes Pol Y.S. Wibisono.

Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan illegal fishing, khususnya terkait pemberitaan tentang kegiatan illegal fishing di sekitar Bitung, Tahuna, dan Sangihe, Pulau Seram, Ambon dan sekitarnya agar dapat dilakukan penanganan yang serius terhadap informasi yang beredar di media.

"Selama ini kita sudah lama membiarkan kegiatan illegal fishing di Zona Timur, pengusaha-pengusaha asing dari Filipina, Thailand terlihat bersih dalam menjalankan kegiatan disana, tidak dapat dipungkiri adanya kerjasama dengan aparat disana", demikian disampaikan Susi dalam pembukaan rapat.

Lebih lanjut menteri KP tersebut menyatakan perlu ada kerjasama antar instansi dari Polair, TNI AL, Bakamla RI dan KKP untuk menindak tegas kegiatan illegal fishing di Zona Timur. Dijelaskan pula bahwa pelaku illegal fishing di Zona Barat, misalnya yang terjadi di Natuna, takut untuk melakukan kejahatan IUUF karena adanya kesepahaman dan ketegasan antar semua instansi untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Bahwa untuk menumpas IUUF dibutuhkan tim yang tangguh, bukan hanya secara fisik, namun juga integritas, solidaritas dan kedisiplinan, karena melindungi penghidupan (livelihood) rakyat merupakan tugas utama penegakan hukum.(bakamla/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik

Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong

Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2