Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar
2022-05-07 21:11:51
 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP) seharusnya memberikan teguran kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pasalnya, merujuk rilis lndeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah 2021 Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jateng mengalami peningkatan signifikan di 2021.

"Harusnya Ganjar ditegur agar tidak menjadi blunder bagi PDIP yang notabene memiliki basis di Jateng. Itu bisa berdampak bagi PDIP jika dibiarkan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Politcal Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (7/5).

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, elektabilitas Ganjar yang digadang-gadang sebagai capres potensial pada Pilpres 2024 akan mengalami penurunan elektoral apabila isu itu terus meluas.

"Selain Ganjar akan mengalami penurunan elektabilitas walaupun PDIP masih punya Puan, PDIP bisa rugi juga," tuturnya.

Sementara hal senada disampaikan pangamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, yang juga merasa janggal terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo dalam setiap lembaga survei.

Jika Ganjar Pranowo betul-betul memahami doktrin PDI Perjuangan, seharusnya pro terhadap rakyat kecil atau wong cilik. Keberpihakannya ini setidaknya terbukti dari angka kemiskinan yang harusnya menurun, bukan sebaliknya justru naik.

"Kalau Ganjar memang berpihak kepada wong cilik, seharusnya tingkat kemiskinan menurun. Namun yang terjadi, angka kemiskinan di Jawa Tengah justeru menunjukkan peningkatan," kata Jamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (6/5).

Menurut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, kesimpulan terhadap elektabilitas Ganjar hanya polesan dan pencitraan semu itu terkonfirmasi ketika persoalan kemiskinan di Jawa Tengah tak teratasi dan justru menjadi penyumbang angka kemiskinan nasional. Padahal Ganjar sudah dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Elektabilitas Ganjar yang tinggi dalam berbagai survei tidak sebanding dengan kinerjanya menangani kemiskinan di Jawa Tengah. Hal itu tentu menguatkan dugaan tingginya elektabilitas Ganjar bukan dari hasil kinerjanya selama menjadi gubernur dua periode," ungkap Jamiluddin.

Oleh karena itu, Jamiluddin menambahkan, sudah sewajarnya DPD PDIP Jawa Tengah dan DPP PDIP menegur keras kadernya yang tak mampu meningkatkan kesejahteraan wong cilik.

"Teguran itu diperlukan agar masyarakat luas tahu bahwa PDIP memang masih peduli pada wong cilik," pungkas Jamiluddin Ritonga.

Sebelumnya, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule membeberkan fakta mencengangkan soal kemiskinan di Jawa Tengah.

Iwan yang mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik ini mengatakan, Provinsi yang dipimpin oleh Ganjar selama dua periode itu pendapatan per kapitanya terendah di Pulau Jawa.

"Data BPS tanggal 17 Januari 2022, Provinsi Jawa Tengah pendapatan per kapita per bulan terendah di Pulau Jawa," ujar Iwan Sumule.

Berdasarkan data BPS Mayoritas penduduk miskin berada di Pulau Jawa dengan jumlah 14 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total penduduk miskin nasional. Tercatat, Jawa Tengah menjadi peringkat keenam dengan garis kemiskinan Rp423.264/kapita/bulan.(dt/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > PDIP
 
  Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar
  Sederet Fakta Soal Banteng Vs Celeng di PDIP
  Ahmad Basarah Harap AS dan Tiongkok Tidak Terjebak 'Perangkap Thucydides'
  Setelah Korupsi Juliari, Bagaimana Cara Menyelamatkan PDIP?
  PDIP Dukung Gibran, Pengamat: Dinasti Politik Jokowi Dimulai
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2