Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Papua
Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
2019-09-13 09:16:36
 

Ilustrasi. Suasana saat rusuh di Papua.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kasus Papua yang semakin menyeruak dan tercium oleh dunia Internasional, Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus segera mencegah terjadinya internasionalisasi isu tersebut. Sebab hal ini jelas sangat merugikan Indonesia dari sisi kepercayaan oleh negara-negara lain.

Hal tersebut ia sampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/). Ia meminta Kemenlu menyiapkan strategi untuk memitigasi dan menahan isu-isu yang diterima oleh dunia internasional yang diketahui tidak benar dan tidak jelas juntrungannya.

"Saya berharap Kemenlu bersama kementerian lain melakukan koordinasi untuk mencegah terjadinya internasionalisasi isu papua ini. Karena kita tahu di masa kepemimpinan pak jokowi ini pembangunan di papua sudah banyak dilakukan dan ini harus dikampanyekan disosialisasikan ke dunia internasional," ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Politisi yang juga merupakan Pejuang Kesetaraan Gender terhadap perempuan ini juga menyayangkan sikap yang diambil pemerintah yang memblokir akses internet ketika kekisruhan terjadi. Ia menganggap hal tersebut hanya menciptakan kerugian bagi Indonesia sebab tragedi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh negara-negara yang mendukung Papua untuk merdeka.

"Menurut saya agak disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua karena di luar negeri itu kemudian menjadi isu yang sangat negatif. Dipakai untuk menghajar pemerintah Indonesia seolah olah pemerintah Indonesia ini sangat otoritarian. Padahal yang dunia ketahui adalah bahwa Indonesia negara demokrasi terbesar," tukas Lena.(er/es/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Papua
 
  Legislator Kecam Bentrok TNI-Polri di Mamberamo Raya Papua
  Kejagung Tangkap Mantan Wakil Bupati Sarmi Papua Yosina Troce Insyaf
  Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua
  TNI Diminta Antisipasi Jelang HUT OPM
  Pascakerusuhan, Tokoh Pemuda Papua Ajak Masyarakat Saling Memaafkan
 
ads1

  Berita Utama
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'

PKB: Semua Melemah, Sumber Nafkah Sulit Dan Kebijakan Terkesan Colong-colongan

Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi

Dikaitkan HUT PKI, Konser Iwan Fals pada Malam Takbiran Ditunda

Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2