Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Kelola Dana Rp370 Triliun, KPK - BPJS Ketenagakerjaan Tanda Tangani Nota Kesepahaman
2019-02-16 16:18:20
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman, pagi ini, Rabu 6 Februari 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi di sektor ketenagakerjaan Indonesia.

"Dengan adanya nota kesepahaman ini, semoga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja harus dijaga, karena dana ini datang langsung dari masyarakat, Bapak-Ibu harus sangat hati-hati," pesan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Diketahui, 50 juta masyarakat pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat yang melakukan iuran aktif sekitar 30,5 juta peserta sehingga dana BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 370 triliun. Untuk itu, kata Agus Rahardjo, pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi penyelewengan yang akan merugikan masyarakat.

"Ini merupakan amanah, amanah dari masyarakat karena dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan dana langsung dari masyarakat," ujarnya, Rabu (13/2).

Senada dengan Agus Rahardjo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan sektor ketenagakerjaan Indonesia bebas dari praktik korupsi. Ia memetakan beberapa aspek yang akan diperkuat, diantaranya aspek infrastruktur dan aspek Sumber Daya Manusia.

"Dalam aspek infrastruktur, kita akan bentuk suatu bagian untuk menangani penerapan good governance. Kedua, kita lakukan penguatan pembekalan peningkatan kapasitas SDM di BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Agus Susanto berharap seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penyadaran nilai-nilai budaya antikorupsi. Dia menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki 6000 karyawan, dan 350 orang telah menjadi Tunas Integritas, yakni agen antikorupsi yang menyebarkan nilai-nilai budaya antikorupsi. Dia ingin agen Tunas Integritas di BPJS Ketenagakerjaan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi bukan hanya di internal maupun juga di eksternal.

KPK dan BPJS Ketenagakerjaan menyepakati beberapa ruang lingkup, yakni; Pertukaran data dan informasi; Pencegahan tindak pidana korupsi; Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi; Kajian dan penelitian; Narasumber dan Ringkup lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama Agus Susanto. Turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono, dan para pejabat struktural masing-masing lembaga.(kpk/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
  Gerakan Mahasiswa - Pemuda untuk Keadilan Desak Pimpinan KPK agar Copot Novel Baswedan
  Bambang Widjojanto Anggap 5 Poin Petisi Pegawai KPK Itu Mengerikan
  KPK Raih Penghargaan Lembaga Terpopuler di Media
  KPK: Dokumen Stranas Resmi ke Istana
 
ads

  Berita Utama
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

 

  Berita Terkini
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya

Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2