Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Kasus BLBI
Kekayaan Oligarki Taipan Itu Hasil Menjarah Uang Bangsa Indonesia
2019-06-14 03:22:21
 

Salamuddin Daeng.(Foto: BH /mnd)
 
Oleh: Salamuddin Daeng

OLIGARKI TAIPAN Indonesia digambarkan sebagai mahluk paling kaya penghuni bumi Indonesia. Mereka menguasai tanah, menguasai kekayaan alam, menguasai keuangan, menguasai perdagangan. Lebih jauh lagi posisi oligarki Taipan adalah sebagai penyangga sistem Reformasi. Mereka mengatur dan menentukan siapa menjabat apa dalam seluruh jabatan terpenting di Republik Indonesia. Mereka menguasai media, mengatur semua isue, opini dan pikiran publik. Semua menggunakan uang!

Lalu Darimana uang mereka sehingga mereka begitu kaya? Tidak lain adalah karena kepiawaian mereka menjarah keuangan negara terutama jika negara dalam keadaan kacau dan pemimpinnya lemah. Selanjutnya mereka akan menempatkan boneka senagai pemimpin untuk menyempurnakan penjarahan uang negara tersebut.

Penjarahan paling besar oligarki taipan terhadap bangsa Indonesia adalah melalui skandal keuangan yang terjadi pada puncak krisis ekonomi Indonesia 1997/1998 adalah penjarahan keuangan negara yang paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah moderen.

Nilai penjarahan keuangan negara dalam puncak krisis setara dengan 75% GDP negara Indonesia. Tidak tanggung tanggung nilai penjarahan uang yang dilakukan oligarki taipan mencapai dua puluh kali (20 kali) Nilai APBN Indonesia.

Skandal itu terjadi di Indonesia. Total obligasi senilai Rp 648 triliun diterbitkan oleh pemerintah untuk rekapitalisasi bank. Dari jumlah ini sekitar Rp 430 triliun adalah dalam bentuk obligasi rekapitalisasi. Tambahan Rp 218 triliun dikeluarkan untuk BI sebagai penyelesaian biaya kepada BI atas dukungan likuiditas BLBI untuk bank-bank pada puncak krisis untuk membendung kesibukan bank.11

BLBI adalah skandal yang terkait dengan bantuan likuiditas darurat yang ditawarkan oleh Bank Indonesia pada puncak krisis, yang dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan ini dimaksudkan untuk alasan meringankan krisis likuiditas parah yang dihadapi bank-bank setelah krisis keuangan, dan untuk menghentikan penularannya di bank.

Faktanya yang terjadi akhirnya membiayai pelarian uang oleh pemilik bank-bank yng memborong dolar dan melarikan uang mereka kabur ke luar negeri.

Meskipun ada suntikan sekitar Rp164,5 triliun selama dua tahun dalam puncak krisis, pemerintah malah harus menutup sekitar 48 bank. BPK, badan audit nasional tertinggi, memprakarsai peninjauan skema BLBI dalam temuannya mendapati Rp. 144,5 triliun dicairkan ke sekitar 48 bank swasta, audit menemukan bahwa 96% hilang atau tidak dapat dipulihkan, 59% disalahgunakan, memberikan pinjaman tanpa agunan yang cukup, dan hanya Rp. 35 triliun dapat dipertanggungjawabkan dan hanya sekitar Rp12 triliun dapat diamankan. Ini benar benar penjarahan uang rakyat.

Penyalahgunaan kekuasaan Bank Indonesia (BI) yang paling mengerikan adalah dalam pencairan pinjaman kepada bank-bank dengan masalah arus kas pada akhir 1997 dan awal 1998. Pinjaman-pinjaman ini telah menimbulkan skandal keuangan yang sangat buruk. Auditor negara (BPK) menemukan bahwa dari 144,5 triliun rupiah (saat ini US $ 15 miliar) dalam pinjaman, lebih dari 90 persen tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan lebih dari setengahnya telah disalahgunakan.

Empat bank yakni, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon dan Bank Umum Nasional (BUN), menyumbang dua pertiga dari total dana BLBI. Bank-bank ini mendominasi basis aset perbankkan.

Sekarang ini mereka oligarki taipan kaya raya, sementara negara menanggung beban utang mereka dan mensubsidi bunga pinjaman mereka sampai hari ini. Jadi kekayaan oligarki taipa. yang berlipat ganda, baik yang disimpan di luar negeri yang saat ini mencapai Rp. 11 ribu triliun dan yang dibawa masuk ke Indonesia digunakan untuk menguasai kembali Indonesia, menguasai tanah, mengusai bank, menguasai perdagangan, menguasai infrastruktur, dan lain sebagainya pasca krisis 1998, semuanya adalah uang hasil penjarahan.

SEKARANG uang mereka terancam disita internasional karena pihak yang memegang uang haram itu sendiri ketakutan setelah beberapa rekan rekannya di Amerika, Eropa, Amerika Latin, masuk bui karena skandal keuangan transnasional. Sebentar lagi badai pembersihan yang kotor akan melanda Asia. Silakan elite indonesia kalau mau melindungi? Kalau mau masuk bui bersama mereka semua. Monggo mas ...

Penulis adalah Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Kasus BLBI
 
  HMS: Pansus BLBI DPD RI Jangan Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik
  Gerakan HMS Mendukung Penuh Upaya Pemerintah Menuntaskan Kasus Mega Skandal Korupsi BLBI
  Melawan Lupa, Ekonom Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Skandal BLBI
  Azis Syamsuddin Dukung Pembentukan Satgas BLBI oleh Presiden
  Mantan Ketua KPK Kecewa SP3 Kasus BLBI: Bukti Tumpul-Tandusnya Keadilan!
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2