Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kejari Samarinda
Kejari Samarinda Siap Umumkan Tersangka Kasus Pengadaan Videotron, Setelah Periksa 20 Saksi
2019-10-08 21:04:05
 

Tampak pekerjaan proyek Videotron yang bermasalah di pinggir Jl. Slamet Riyadi senilai Rp 2,5 Milyar.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang terletak di Jalan M Yamin Samarinda, siap kembali fokus dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan dan pelaksanaan kegiatan Videotron yang terpasang di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang tahun 2014 senilai Rp 2,5 milyar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

Kajari Samarinda Nanang Ibrahim, melalui Kasi Pidsus Zainal Effendi, ketika di konfirmasi BeritaHUKUM.com diruang kerjanya Senin (7/10) mengatakan bahwa, penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan videotron yang penyelidikan yang waktu itu di tahun 2018, sekarang sudah memasuki tahap penyidikan, terang Zainal.

Adapun tahap penyidikan yang dilakukan terang Kasi Pidsus Zainal, kurang lebih sudah hampir satu bulan dimana dalam satu bulan ini telah melakukan pemanggilan ulang kepada beberapa saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara pengadaan videotron.

"Pemanggilan saksi sampai hari ini masih tetap melakukan pemeriksaan kurang lebih ada 20 orang saksi. Ini masih tetap ada pemanggilan saksi-saksi berikutnya penyidikan, setelah itu anggota tim penyidik ini akan melakukan ekspose atau gelar perkara baik itu gelar perkara di dalam lingkungan intern maupun nanti ke Kejaksaan Tinggi dalam hal ini kita menunggu petunjuk pimpinan," ujar Zainal.

Dalam hal penyidikan Kejaksaan Negeri Samarinda menggandeng beberapa ahli baik itu ahli videotron maupun harga pembanding/harga PS nya supaya kita mengetahui artinya titik berat adanya kerugian negara.

"Disini pada saat ini kita sudah menggandeng dari ahli, ada dari kelistrikan PLN ada beberapa hal yang kita temukan dan indikasi adanya tindak pidana yaitu mungkin kerugian belum terlalu signifikan tetapi biar gimanapun kita dalam hal ini tetap profesional. Kita akan minta perhitungan kerugian negara terbaik itu audit internal arau audit investigasi dari auditor maupun dari BPKP bila perlu juga ke BPK," tegas Zainal.

Jika kegiatan-kegiatan apapun yang berpotensi dan saksi siapa yang artinya yang terlibat aktif atau yang memang berpotensi dan merugikan keuangan negara, dalam waktu cepat atau lambat akan segera mengumumkan tersangka, tidak bisa kita sembunyikan, tegas Kasi Pidsus.

Ditambahkan Zainal Efendy bahwa sekarang tim penyidik sudah memasuki penyidikan dan ada ditemukan beberapa item pekerjaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang salah satu kegiatan pengadaan tempatnya, terang Zainal.

"Kita lihat kedepan, kami juga masih menunggu hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada indikasi kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek tersebut maka bakal ada nama tersangka yang dianggap bertanggung jawab dan segera diumumkan," ujar Zainal.

Untuk diketahui bahwa proyek pengadaan Videotron pengadaan di tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar yang dibagi dua item pekerjaan yaitu anggaran Rp 1,8 miliar untuk menyediakan videotron, dan anggaran Rp 350 juta untuk konstruksi, serta perencanaan dan listrik sekitar Rp 140 juta.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Kejari Samarinda
 
  Kejari Samarinda Siap Umumkan Tersangka Kasus Pengadaan Videotron, Setelah Periksa 20 Saksi
  Kejari Samarinda Musnahkan Barang Bukti Sitaan Kepolisian, BNN dan Balai POM
  Pemusnahan Barang Bukti Hasil Kejahatan Kejari Samarinda Diduga Tertutup Bagi Media
  Tidak Puas Tuntutan Jaksa, Kejari Samarinda Dilempari Telur Busuk
  Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta
 
ads

  Berita Utama
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'

Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

 

  Berita Terkini
 
Dituding Kartu 'Politik', ETOS Indonesia Institute Dorong DPRD Audit Program Kartu Sehat Kota Bekasi

Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi

KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2