Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemindahan Ibu Kota
Kegiatan Mega Proyek di Kaltim Harus Libatkan Masyarakat Lokal
2019-12-27 09:00:43
 

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud. Foto : Eko/mr
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud berharap kegiatan mega proyek yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) seharusnya melibatkan dan berpihak pada masyarakat setempat. Menurutnya penduduk Kaltim masih delapan persen pengangguran, mestinya kegiatan-kegiatan yang menyerap banyak tenaga kerja, wajib ring satu atau ring dua, khususnya masyarakat Kaltim ring satu dilibatkan.

"Informasi dari data yang kita dapatkan kurang lebih 40 persen hanya untuk kota Balikpapan. Sementara PPU (Pekerja Penerima Upah) yang masuk ring satu itu belum ada di sana, hanya secara global untuk kalimantan timur 20 persen," ungkap Rudy saat Kunjungan Kerja Komisi VII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Belum lagi soal BBM bersubsidi, Kaltim sebagai penghasil minyak justru tidak mendapatkan hak yang semestinya. Politisi dapil Kaltim ini menyampaikan, mestinya masyarakat Kaltim yang pertama wajib mendapatkan BBM bersubsidi setelah itu baru yang di luarnya, karena refinery ada di Kaltim, itu baru namanya adil.

"Refinery-nya dibangun di Balikpapan, bahan bakunya juga dari Kalimantan Timur. Permasalahannya semua SPBU di Kalimantan Timur masih mengantri, karena kebijakan dalam mengatur hilirisasi berkaitan dengan BBM bersubsidi ini yang tidak sesuai dengan masyarakat Kalimantan Timur," papar Rudy.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta kegiatan tambang batu bara di Kaltim ditinjau ulang, karena berkaitan dengan batu bara Kaltim hanya mendapat royalti saja, tidak mendapatkan dana bagi hasil. Bahkan dia menilai royalti pun tidak berkeadilan, di pusat dapatnya 7,5 persen, sedangkan daerah hanya menperoleh 6 persen itu dengan asumsi 10 kabupaten kota di tambah dengan 1 provinsi.

"Mestinya harus dibalik 7,5 persen untuk di Kalimantan Timur, 6 persen untuk pusat, itu baru cocok. Itu pun hanya royalti, belum dana bagi hasil, karena tidak sepadan dan sebanding dengan dampak rusaknya lingkungan kita dan status sosial masyarakat kita yang jadi gak karu-karuan," jelas Rudy.(eko/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan

Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2