Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Kebakaran Hutan
Kebakaran Hutan Amazon: 7 Negara Tandatangani Perjanjian Perlindungan Amazon
2019-09-08 12:43:57
 

 
KOLOMBIA, Berita HUKUM - Tujuh negara Amerika Selatan telah menyetujui langkah-langkah untuk melindungi lembah sungai Amazon, di tengah kekhawatiran dunia atas kebakaran besar di hutan tropis terbesar di dunia.

Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru dan Suriname menandatangani sebuah pakta, membangun jaringan respons bencana dan pemantauan satelit.

Dalam pertemuan di Kolombia, mereka juga setuju untuk melakukan reboisasi.

Lebih dari 80.000 titik api membakar hutan hujan Amazon tahun ini.

"Pertemuan ini akan berlanjut sebagai mekanisme koordinasi bagi para presiden yang negaranya berbagi harta berharga ini - hutan Amazon," kata Presiden Kolombia Ivan Duque, yang menjadi tuan rumah pertemuan di kota Leticia.

Sementara itu, Presiden Peru Martin Vizcarra mengatakan: "Niat baik saja tidak lagi cukup."

Ketujuh negara itu juga sepakat untuk melakukan lebih banyak upaya edukasi dan meningkatkan peran masyarakat adat.

Trees in the Brazilian Amazon on fire. File photoHak atas fotoREUTERS
Image captionBurning trees in the Brazilian Amazon Pepohonan yang terbakar di hutan Amazon, Brasil

Negara-negara yang hadir di Leticia diwakili langsung oleh presiden, wakil presiden dan menteri-menteri mereka.

Presiden Brasil yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro, turut hadir melalui video karena dirinya tengah menjalani persiapan operasi.

Apa latar belakang perjanjian ini?

Hutan Amazon merupakan penyimpan karbon yang vital, yang memperlambat proses pemanasan global, di mana 60% areanya terletak di wilayah Brasil.

Jumlah kebakaran pada periode Januari hingga Agustus 2019 dua kali lipat periode yang sama tahun lalu, menurut Institut Penelitian Antariksa Nasional (Inpe).

Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menerima kecaman keras dari dalam negeri dan internasional karena gagal melindungi kawasan Amazon di negaranya.

Protes BolsonaroHak atas fotoAFP
Image captionPara pelajar melakukan demonstrasi di dekat konsulat Brasil di India

Para pemerhati lingkungan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakannya menyebabkan peningkatan jumlah kebakaran hutan tahun ini dan bahwa ia telah mendorong peternak sapi untuk membersihkan sebagian besar hutan hujan sejak dirinya terpilih Oktober tahun lalu.

Kebakaran hutan Amazon juga terjadi di wilayah Bolivia di mana posisinya berbatasan dengan Brasil dan Paraguay.

Sementara itu, kelompok industri ekspor daging terkemuka Brasil serta para pebisnis bidang pertanian telah bergabung dengan kampanye lingkungan untuk mengakhiri deforestasi lahan publik di hutan Amazon dan menuntut tindakan pemerintah.

Sejumlah merek ritel internasional juga menyatakan bahwa mereka menunda pembelian bahan kulit dari Brasil karena kaitan antara peternakan sapi dengan kebakaran yang menghancurkan berbagai bagian hutan hujan Amazon.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kebakaran Hutan
 
  Kebakaran Hutan Amazon: 7 Negara Tandatangani Perjanjian Perlindungan Amazon
  Komisi V DPR: KLHK Harus Bertanggungjawab Total pada Maraknya Karhutla
  Kasum TNI Apresiasi Prajurit TNI-Polri Bahu Membahu Padamkan Karhutla di Riau
  Harus Ada Langkah Preventif Atasi Karhutla
  TNI Kirim Ratusan Prajurit Bantu Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Pekanbaru
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2